LABUAN BAJO-BERITAFAJARTIMUR.COM,-Sebuah ironi sedang berlangsung di Manggarai Barat. Proyek pembangunan jalan Hita–Bari senilai Rp7 miliar yang seharusnya membuka akses ekonomi bagi ribuan warga desa terpencil terancam kandas di atas meja birokrasi.
Bukan karena dana tak tersedia, bukan pula karena kontraktor gagal bekerja, tetapi karena tidak ada yang berani jadi PPK.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana “efek gentar hukum” kini telah menjelma menjadi momok baru bagi aparatur sipil negara (ASN). Setelah beberapa PPK sebelumnya terseret kasus korupsi, kini rasa takut tampaknya lebih dominan daripada panggilan tanggung jawab untuk melayani rakyat.
Iren Surya, SH, pemerhati pembangunan daerah, menilai kondisi ini sebagai “krisis moral dan keberanian” dalam birokrasi lokal.
Pernyataan itu disampaikan Iren atas pemberitaan yang dipublis media KPK Sigap.com Kamis , 16 Oktober 2025 dengan Judul “Takut Jadi PPK ; Proyek Jalan Kabupaten Senilai Rp 7 Miliar Batal Dikerjakan 2025 !.
Menurutnya, penegakan hukum yang dilakukan tanpa kejelasan komunikasi dan pendampingan justru menimbulkan trauma kolektif.
“Setelah empat tahun proyek selesai, baru muncul kasus hukum. Itu efeknya luar biasa semua pejabat jadi takut bertindak,” ujarnya tegas, Sabtu (18/10/2025).
Namun, yang paling dirugikan bukanlah ASN yang ketakutan, melainkan masyarakat Desa Bari yang sudah bertahun-tahun menunggu jalan penghubung menuju pusat ekonomi dan layanan publik.
Jalan Hita–Bari bukan sekadar proyek fisik; itu adalah nadi bagi mobilitas warga, pendidikan anak-anak, dan arus distribusi hasil pertanian.
Apabila proyek ini dibatalkan, maka pemerintah daerah seolah menyatakan kalah oleh rasa takut. Padahal, menurut Iren, keberanian dan koordinasi lintas lembaga justru kunci untuk keluar dari kebuntuan ini.
Ia mendorong agar Bupati, DPRD, dan Kejaksaan duduk satu meja, mencari jalan tengah yang cerdas: proyek tetap jalan, hukum tetap mengawasi.
“Kenapa tidak melibatkan APH sejak awal untuk pendampingan hukum? Jangan tunggu masalah baru datang,” sarannya.
Kritik tajam ini menyentuh akar persoalan yang lebih besar: birokrasi yang lumpuh karena ketakutan hukum. ASN di daerah kini cenderung bermain aman, memilih diam daripada bertindak. Padahal, aman bukan berarti selamat sebab di balik ketakutan mereka, rakyat menanggung derita panjang.
Pembangunan bersih dan berintegritas memang harus menjadi prioritas. Tapi ketika hukum berubah menjadi hantu yang menakuti pejabat hingga tak berani berbuat, maka keadilan telah kehilangan makna sosialnya. Hukum seharusnya melindungi niat baik, bukan membunuh inisiatif.
Iren menutup dengan kalimat yang seharusnya menggugah nurani setiap pejabat publik:
“Kalau proyek ini dibatalkan hanya karena takut, maka rakyatlah yang jadi korban. Pemerintah tidak boleh membiarkan ketakutan menggantikan tanggung jawab.”(BFT/LBJ/Red/Yoflan)





