_Pengembalian barang bukti dilakukan setelah putusan perkara korupsi pemanfaatan aset Pemprov NTT berkekuatan hukum tetap. Namun, Kejaksaan menegaskan, persoalan hak pengelolaan dan pemanfaatan lahan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku._
Beritafajartimur.com (Labuan Bajo) – Kejaksaan Negeri Manggarai Barat melaksanakan eksekusi pengembalian barang bukti berupa tanah dan bangunan di kawasan Pantai Pede, Labuan Bajo, Rabu, 18 November 2026. Objek tersebut merupakan bagian dari perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berkaitan dengan kerja sama pembangunan dan pengelolaan Hotel Plago.
Tanah seluas 31.670 meter persegi yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebelumnya disita dalam proses penyidikan perkara tersebut. Pengembalian barang bukti dilakukan setelah sejumlah putusan pengadilan terhadap pihak-pihak terkait memperoleh kekuatan hukum tetap.
Eksekusi ini menjadi bagian dari penyelesaian proses hukum atas perkara pemanfaatan aset pemerintah di kawasan Pantai Pede, salah satu kawasan strategis di Labuan Bajo yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata.

Pelaksanaan pengembalian barang bukti didasarkan pada Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor PRINT-615/N.3.24/Fu.1/10/2026 tertanggal 13 Oktober 2026.
Surat perintah tersebut merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Agung, yakni Putusan Nomor 5876 K/Pid.Sus/2024 atas nama Bahasili Papan, tertanggal 2 Oktober 2024; Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2024 atas nama Thelma Debora Sonya Bana, tertanggal 3 Oktober 2024; Putusan Nomor 6056 K/Pid.Sus/2024 atas nama Lydia Chrisanty Sunaryo, tertanggal 16 Desember 2024; serta Putusan Nomor 5878 K/Pid.Sus/2024 atas nama Heri Pranyoto, tertanggal 19 September 2024.
Objek tanah tersebut sebelumnya disita oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada 9 September 2023. Penyitaan dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 77/Pen.Pid-Sus-TPK-SITA/2023/PN Kupang, tertanggal 28 Agustus 2023.
Papan penyitaan dicabut
Proses pengembalian barang bukti berlangsung mulai sekitar pukul 10.00 WITA. Tim Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 WITA untuk melaksanakan eksekusi.
Lima menit kemudian, dilakukan serah terima objek tanah secara simbolis antara Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Pemerintah Provinsi NTT, dan PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM). Prosesi tersebut ditandai dengan pencabutan papan tanda penyitaan yang sebelumnya terpasang di lokasi.
Pencabutan papan itu menjadi penanda bahwa status barang bukti dalam proses pidana tersebut telah ditindaklanjuti sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Yoanes Kardinto, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, Kepala UPTD Pendapatan Daerah Manggarai Barat, Anjasmara Pranda, serta Melkzon Beri, advokat yang mewakili PT Sarana Investama Manggabar.
Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Yoanes Kardinto, mengatakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian dari tanggung jawab Kejaksaan dalam penegakan hukum.
Menurut dia, pengembalian barang bukti harus dilaksanakan sesuai amar putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut merupakan bagian dari penyelesaian perkara pidana, terutama dalam memastikan status barang bukti setelah perkara mencapai tahap akhir.
Yoanes juga menegaskan bahwa pengembalian barang bukti perlu dipahami dalam konteks penyelesaian perkara pidana. Adapun persoalan yang menyangkut hubungan keperdataan, hak pengelolaan, maupun pemanfaatan tanah oleh para pihak tetap harus mengacu pada ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang relevan.
Penegasan itu menunjukkan bahwa eksekusi pengembalian barang bukti tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penyelesaian seluruh persoalan terkait kepemilikan, pengelolaan, atau pemanfaatan lahan. Aspek-aspek tersebut tetap memiliki batas dan mekanisme hukum tersendiri.
Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi pada Rabu siang tersebut merupakan tindak lanjut putusan pengadilan dalam perkara pidana, sekaligus bagian dari penertiban status barang bukti yang sebelumnya berada dalam penguasaan aparat penegak hukum.
Kejaksaan Negeri Manggarai Barat menyatakan pelaksanaan pengembalian barang bukti merupakan bentuk komitmen untuk menuntaskan penanganan perkara tindak pidana korupsi, termasuk memastikan status barang bukti diselesaikan sesuai putusan pengadilan
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 11.30 WITA. Proses eksekusi berlangsung aman, tertib, dan lancar.(BFT/LBJ/RED/Yoflan)





