LABUAN BAJO-BERITAFAJARTIMUR.COM Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) menyoroti berbagai persoalan krusial yang dinilai dapat mencoreng citra Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas nasional.
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI yang digelar di MICE Golo Mori, Nusa Tenggara Timur, isu lingkungan, sumber daya manusia, dan praktik ‘getok harga’ mencuat sebagai alarm bagi keberlanjutan pariwisata di kawasan ini.
Ketua Umum DPP ASTINDO, Pauline Suharno, menegaskan bahwa isu pengelolaan sampah dan limbah menjadi perhatian utama, terutama di mata wisatawan mancanegara.
Menurutnya, wisatawan dari Eropa kini sangat sensitif terhadap isu keberlanjutan (sustainability) dan kebersihan lingkungan.
“Labuan Bajo belum memiliki tempat pengelolaan sampah yang memadai, sementara kunjungan wisatawan semakin meningkat. Ini menjadi persoalan serius karena pasar Eropa sangat peduli dengan keberlanjutan,” ujar Pauline.

Ia mengingatkan, jika isu lingkungan ini tidak segera ditangani, Labuan Bajo bisa mengalami penurunan kunjungan wisatawan internasional. Pauline bahkan mencontohkan kasus di Lombok, di mana turis Eropa membatalkan kunjungan akibat isu tambang ilegal yang mencoreng citra destinasi tersebut.
Lebih lanjut, Pauline menyoroti pesatnya pembangunan hotel dan fasilitas pendukung di Labuan Bajo yang belum diimbangi dengan sistem pengelolaan limbah yang baik.
“Hotel banyak dibangun, begitu juga restoran, kafe, dan spa. Tapi pertanyaannya, limbahnya mau dibuang ke mana kalau belum ada tempat pengelolaan sampah?” tegasnya.
ASTINDO menilai pembangunan infrastruktur pariwisata di Labuan Bajo perlu diikuti dengan kebijakan lingkungan yang kuat. Tanpa itu, label “destinasi super prioritas” hanya akan menjadi slogan tanpa makna nyata bagi wisatawan yang peduli terhadap keberlanjutan.
Selain persoalan lingkungan, Ketua Panitia Munas VI ASTINDO, Ignasius Suradin, turut menyoroti tata kelola di tingkat lokal yang dinilai belum mencerminkan wajah destinasi premium.
Ia mengungkap adanya praktik ‘getok harga’ di kawasan kuliner Kampung Ujung, yang merugikan wisatawan dan mencederai citra pariwisata daerah.
“Tamu kami pernah jadi korban ‘ketok harga’. Ironisnya, harga di sana justru lebih mahal dibanding restoran yang kualitasnya lebih baik. Ini tentu merusak kepercayaan wisatawan,” ungkap Suradin.
Tak hanya itu, Suradin juga menyoroti buruknya pengelolaan sampah di area publik dan pusat kuliner. Menurutnya, kawasan tersebut kerap terlihat jorok dan tidak sebanding dengan reputasi Labuan Bajo sebagai destinasi eksklusif.
Kondisi ini, lanjutnya, memperlihatkan ketidaksiapan pengelola lokal dalam menjaga standar kebersihan dan kenyamanan yang diharapkan wisatawan mancanegara.
Ia menegaskan perlunya regulasi tegas dan edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha lokal agar tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek.
Meski demikian, Suradin menilai penyelenggaraan Munas VI di Labuan Bajo merupakan momentum penting untuk memperkuat citra kota ini sebagai destinasi MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) setelah sukses menjadi tuan rumah KTT ASEAN.
“Ini kesempatan emas untuk memperbaiki tata kelola pariwisata kita. Jangan sampai peluang besar ini terlewat,” ujarnya.
Ia juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara anggota ASTINDO dari luar daerah dan pelaku usaha lokal.
“Kami tidak ingin hanya menjadi pemain di lapangan, tetapi ingin menciptakan kolaborasi dan transfer kepercayaan. Ini penting untuk memperkuat ekosistem pariwisata yang sehat dan profesional,” tambahnya.
Munas VI ASTINDO resmi dibuka oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, yang menyambut baik kedatangan para pelaku industri perjalanan dari seluruh Indonesia.
Ia berharap kegiatan ini menjadi ajang refleksi dan evaluasi terhadap arah pengembangan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo.
Acara bergengsi ini dihadiri oleh 100 pimpinan agen perjalanan dari 29 provinsi, dengan agenda utama membahas tantangan industri pariwisata nasional, merumuskan strategi keberlanjutan, serta memperkuat jejaring kerja sama lintas daerah.
Pada akhirnya, Munas VI ASTINDO tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga cermin bagi masa depan Labuan Bajo.
Jika isu sampah, tata kelola, dan etika bisnis tidak segera diatasi, citra Labuan Bajo sebagai destinasi unggulan berkelas dunia bisa terancam pudar di mata wisatawan internasional.
Namun di tengah kritik tersebut, para pelaku industri pariwisata masih optimistis. Dengan komitmen pemerintah daerah, dukungan pelaku usaha, dan kolaborasi lintas sektor, Labuan Bajo diyakini tetap mampu mempertahankan pesonanya sebagai salah satu mutiara pariwisata Indonesia Timur yang berkelas dunia.(BFT/LBJ/Red/Yoflan)












