Caption: Anggota Komisi IX DPR RI, Tuti Kusuma Wardhani, SE., MM., M.Kes. Foto: Donny Parera (BFTnews).
BERITAFAJARTIMUR.COM (Kepaon-Denpasar) 15 Maret 2026. Anggota DPR RI dari Komisi IX, Tuti Kusuma Wardhani, SE., MM., M.Kes melakukan sosialisasi Makan Gizi Gratis (MBG) bertempat di Masjid Besar Al-Muhajirin, Kampung Bugis, Kepaon, Kota Denpasar pada Minggu (15/03). Kehadiran anggota DPR RI Dapil Buleleng dari Partai Demokrat ini disambut antusias dan penuh semangat umat muslim Kampung Bugis, Denpasar, karena dalam penilaian mereka, Tuti Kusuma Wardhani mau turun ke tengah-tengah masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama dan antargolongan. Apalagi, Ia turun ke masyarakat pada saat umat muslim masih menjalankan ibadah puasa tahun 1447H.
Seusai Sosialisasi Makan Gizi Gratis yang merupakan program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto tersebut, Tuti Kusuma Wardhani menjelaskan,” Yang kita sosialisasikan secara luas pada malam hari ini, saya sosialisasi di komunitas muslim yang akan mendapatkan pemahaman bagaimana sebenarnya program ini mampu menerima manfaat dari program makan bergizi gratis. Saya luruskan karena di tengah-tengah masyarakat juga beredar isu bahwa program ini tidak penting, ternyata sambutan daripada masyarakat di Kepaon, mereka sangat antusias bahwa program ini harus dilanjutkan. Jadi, dalam hal ini, sukses tidaknya program ini tergantung kepada masyarakat luas untuk ikut mengawal program ini, agar benar-benar program ini tepat sasaran, efektif untuk masyarakat,” imbuh Tuti Kusuma Wardhani.
Meski demikian, untuk pelaksaan di wilayah padat penduduk seperti Kepaon, dengan dilayani 1 Dapur MBG dirasa masih kurang maksimal. Tuti Kusuma Wardhani menilai, seharusnya, untuk pemukiman padat penduduk, sebaiknya dilayani lebih dari 1 dapur sehingga pelayanan bisa maksimal.
“Sudah ada dapurnya 1, tetapi ternyata desa Pemogan penduduknya banyak sekali, jadi dapur yang sudah berdiri disini mungkin belum mencakup semua, karena memang betul kalau kita masih kekurangan dapur, jadi masyarakat yang di layani masih banyak yang belum mendapatkan program ini karena memang betul-betul dapurnya belum ada, kemungkinan kalau di kota dengan daerah yang penduduknya padat seperti ini harus ada dua dapur,” harapnya.
Untuk wilayah Provinsi Bali, dibutuhkan 350 titik (dapur, red), dan saat ini pelayanan MBG baru dilayani 147 dapur. “Seluruh Bali, sampai ke seluruh daerah, kira-kira dibutuhkan 350 titik, sekarang baru ada 147 dan ini sudah dalam proses, sehingga nanti jumlahnya 180. Ini kami sering sosialisasi untuk mengimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program ini, terutama untuk ketersediaan dapur,” kata Tuti Kusuma Wardhani.
Persoalan ketersediaan dapur MBG ini, katanya lebih lanjut, dibutuhkan partisipasi masyarakat. Sehingga, dengan target yang ada, makin banyak dan meratanya penerima manfaat dari program strategis MBG ini di tengah masyarakat.
“Partisipasi seluruh lapisan masyarakat, sangat dibutuhkan, tapi tergantung sekarang dapur yang perlu dibangun di mana, dan sekarang siapa yang mau bangun dapur di daerah 3T, itu akan lebih mudah lagi persyaratannya. Sebenarnya, dulu persyaratannya harus melayani 3000 penerima manfaat, tapi kalau di daerah 3T mungkin di bawah akan merealisasi dapur itu, karena pemerintah bekerja sama dengan masyarakat, siapa masyarakat yang mau ikut berpartisipasi dengan pemerintah untuk membangun dapur ini. Siapapun, tidak hanya tergantung masyarakat tertentu, siapapun yang mau membangun dapur, silahkan, kita bangun dapur untuk melayani penerima manfaat,” ucapnya.
Saat ditanya, apakah sudah ada laporan adanya ketimpangan dalam pelayanan MBG di kalangan siswa di seluruh Bali? “Syukurnya belum ada, semoga tidak ada, karena memang kami sarankan kepada BPM sebagai penyelenggara daripada program ini agar terus turun ke masyarakat, awasi dapur-dapur itu, jangan sampai dapur itu melakukan kesalahan, karena SOP-nya sudah jelas, jadi tinggal mengimbau bagaimana dapur ini bisa bekerja sama dengan sekolah, dan masyarakat seperti posyandu, jam berapa harus dikirim, itu komunikasinya harus berjalan terus,” paparnya.
Untuk pengerahan tenaga kerja dan pendistribusian dikatakan, paling sedikit menyerap 40-45 tenaga kerja. Misalnya saat ini di seluruh Provinsi Bali ada 147 dapur MBG, itu sudah bisa dihitung berapa jumlah tenaga kerja yang diserap di dapur MBG ini, mulai dari tukang masak, tukang cuci piring, lalu Satpam dan sopir untuk pendistribusian ke sekolah-sekolah.
“Dapur itu sudah ada titik-titiknya yang di jalani, dia koordinasi dengan dinas pendidikan, jadi sekolah-sekolah mana yang dilayani oleh dapur itu, jadi yang belum terlayani berarti dapurnya yang kurang, dapurnya yang memang belum ada, karena dia dibatasi dari dapur sampai ke perima manfaat tidak boleh lebih dari 30 menit, itu resiko makanan basi,” jelas Tuti Kusuma Wardhani.
Ketersedian dapur ini, dalam rencana sebelumnya disediakan oleh pemerintah, namun karena kondisi saat ini anggaran pemerintah yang terbatas sehingga dalam pelaksanaannya disediakan oleh masyarakat dan pemerintah menyewa dapur masyarakat tersebut. “Karena itu sebenarnya dapur dari masyarakat, tetapi dapur yang dibangun oleh masyarakat ini dibayar oleh pemerintah, disewa, berarti dapat uang, dulu programnya memang rencana pemerintah yang membangun, tetapi ternyata dengan kondisi seperti ini kita juga tidak nyangka seperti ini terjadi, kerja sama masyarakat yang membangun dapur, dapurnya kita sewa, uang belanja kita kasi,” jelas Tuti Kusuma Wardhani.(BFT/DPS/Red/Donny Parera)











