Beritafajartimur.com (Denpasar)
Siti Sapurah, S.H., biasa disapa Ipung merasa geram terhadap mantan Bendesa Adat Serangan, IMS (terlapor), dan Adv. I Made Somya, S.H.,M.H., selaku kuasa hukum terlapor lantaran isi pemberitaan media Berita Realitas yang dimuat pada Minggu, 08 November 2026 yang mana dalam pemberitaan tersebut menduga dirinya ikutserta telah menggelapkan dana desa adat Serangan. Padahal, sejatinya, dalam kasus ini, Ipung telah menyerahkan dana punia ke desa adat Serangan sejumlah Rp1,35 miliar atas penjualan tanahnya sendiri.
“Saya mengatakan berita yang dilansir oleh beberapa media kemarin pada tanggal 8 November 2026 bahasanya menggelapkan, babak baru penggelapan itu adalah fitnah, saya tantang I Made Somya dan Bendesa adat Serangan, Saya katakan, saya tantang anda, dan jika anda tidak terima saya tuntut kalian, itu tanah sebagian pipil 186 kelas 2 persil 15c luas 1 Hektar dari ayah kandung saya, dan itu sudah berproses selama 17 tahun, di tahun 74-75 itu orang lain yang menyaksikan, selama 11 tahun melawan saya, semua saya menangkan dari 15 putusan. Kembali saya gugat PT. BTID, Desa adat Serangan, Wali Kota, Lurah Serangan, saya juga gugat kepada mereka, karena mereka mengklaim tanah saya termasuk tanah yang ini lho, dan ada juga jalan yang juga di-SHGB oleh PT. BTID, karena mereka menggugat 4 orang ini, saya gugat mereka semua, mereka kalah sampai PK, untuk Jro Bendesa adat Serangan di ruang sidang saya ingatkan saya keberatan novum, sudah jadikan dalil dalam gugatan perkara 1161 gugat pertama di PN Denpasar yaitu tanggal 23 Oktober 2023 bergulir sampai tanggal 5 Agustus 2024, saya menang, itu ada di halaman 125 putusan 1 dalam 1, kemudian dalam putusan 1161, di sana ada pihak ke 2 begitu dibanding, saya ladenin, begitu PK dia meminta kepada Pengadilan Denpasar pada tanggal 12 Februari 2026 memohon kepada Ketua pengadilan untuk jangan mengeksekusi dulu dan meminta tunda, kami punya novum yang membuktilan pasti akan menang, ternyata novumnya, 1 surat pernyataan yang dibuat oleh dirinya sendiri yang mengatakan bahwa objek saya adalah jalan seharusnya, karena jalan umum makanya saya gugat, surat keterangan dari lurah serangan dibuat setelah inkrah yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah tanah dari jalan umum, saya gugatnya karena itu, sekarang masuk lagi ke tanah yang di dalamnya sudah saya eksekusi. Ini adalah tanah bagian eksekusi pada tanggal 3 Januari 2017. Kenapa dia diam kalau semisal dia yang punya tanah, dan kenapa diam waktu saya tembok tanah ini semuanya saya permanen, sekarang dibilang itu adalah penggelapan harusnya yang melaporkan mereka itu saya, kenapa saya tidak lapor, karena saya menyumbang 1 Milyar 350 Juta kepada desa adat Serangan. Saya minta dibangunkan balai desa, tetapi dimana balai desanya, sekarang mereka malah laporin mantan Bendesa dan menyeret saya juga. Waktu saya beri keterangan, ada bahasa dari penyidik, mbak Ipung, kita tidak turun ke bawah, tapi kita naik ke atas, saya bilang tidak bisa naik tanpa proses dari bawah, tangga pertama itu harus dari bawah baru bisa ke atas, saya kasi dokumen 7 Kilo beratnya, ada 18 putusan semua saya menangkan dari tahun 1974 sampai 2020, sampai tahun 2016, menang semua saya melawan kasasi, PN, PT. BTID dan desa adat, itu menang semua saya termasuk tanah yang kemarin dia klaim adalah bagian dari putusan, sekarang dia bilang tanah desa, dia yang ambil uang, dia meminta uang tambahan berapa lagi kalau kurang, boleh memberitakan edukasi kepada masyarakat tetapi jangan berita fitnah dijual, saya tidak pernah memfitnah orang, dan merampok orang, dia bilang penguasa, penguasaan dari mana, saya menguasai dari tahun 1957, bapak saya masih hidup, kapan desa adat menguasai tanah itu, kenapa laporan ini diterima karena tanah tidak dieksekusi, tanggal 3 Januari 2017 saya sudah kerahkan polisi 1127 anggota diturunkan, 10 alat berat, 5 truck besar, 10 pickup kecil, mereka tidak tau itu besar sekali dieksekusi, tiba-tiba sudah bersih saya jadikan tanah semua, saya tembok permanen, tanah desa katanya di dalam tanah saya, hentikan membohongi rakyat ya pak Somya,” kata Ipung bernada kesal.
“Saya tidak pernah setuju tanah saya disekat sama desa adat, saya tidak keberatan tapi ini pekerjaan mantan Bendesa I Made Sedana dan 2 orang disini,” sambung Ipung sembari menunjuk orang kepercayaan mantan Bendesa IMS.
Sementara, salah satu dari sahabat masa kecil mbak Ipung yang hadir tapi enggan namanya dimediakan, menjelaskan bahwa,” Ada pun sejarah tanah tersebut di atas berawal dari
Sejarah dari perjalanan tanah itu sebenarnya dari awal bahwa tanah itu di dalam pagar eksekusi karna kami sering koordinasi dengan pihak BPN bahwa tanah itu blank, tidak ada yang punya, kami koordinasi hak SHM kan untuk desa adat, selama itu kepentingan desa adat silahkan itu salah satu bagian pro petesel, berarti kita di kasi peluang atas nama desa adat akhirnya kami melakukan pengukuran di lapangan, di dalam pagar yang sudah di beton sudah di isi pengukur dan di cek, ternyata luas tanah 112 Are setelah kami ukur di kurangi memang tidak sampai 112, di hitung-hitung dari pihak BPA kurang lebih 7,28, itu kami ajukan ke bagian pajak untuk mengajukan SPPT nya, kami proses ke SPPT itu SPT nya dinas pendapatan kota Denpasar itu kami ajukan kesana, selama proses pengajuan berkas sampai terus ke prosedur di cek selama lebih 2 bulan, setelah di luar kami mendapat informasi dari pak Nada bahwa tanah itu komunikasi dengan Mbak Ipung, ternyata ada masalah, akhirnya kami punya prinsip kalau memang itu tanah milih mbak Ipung, ini yang kita ukur betul berarti luas dari bagian tanah mbak Ipung, kalau dulu masih kurang mengejar luas tanahnya 112, berarti ini punya mbak Ipung, akhirnya kita komunikasi lagi, terjadilah komunikasi yang baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan,” Setelah kami berkomunikasi dengan mbak Ipung akhirnya mbak Ipung marah, akhirnya kita ketemu tetapi sebelum kita mau komunikasi ternyata dia sudah dihubungi oleh pak Rastika untuk datang ke Serangan, pak Wayan menghubungi mbak Ipung bahwa pak Wayan Rastika mendengar informasi bahwa tanah yang ada di dalam dan sudah dipagar itu mau diklaim oleh desa, akhirnya pak Wayan Rastika menghubungi Ipung, diajaklah ke Serangan ketemu di kantor desa, setelah di kantor kita ketemu dengan Jro Bendesa dan semua prajuru, akhirnya kita langsung to the point bukti mbak Ipung dari pipil, pajak, sampai ke keputusan dan akte jual beli, setelah itu kita langsung jujur bahwa desa ada program artinya mencari lahan atau mencari pemasukan untuk desa, itu kewajiban kita sebagai prajuru, kalau memang ada aset-aset yang perlu untuk kepentingan desa, akhirnya setelah pertemuan di desa kita ceritakan itu kepada mbak Ipung bagaimana kita sertifikatkan tanahnya, kalau bisa atas nama Ipung atau dia, ke permintaannya dia tidak atas nama desa adat, akhirnya dari komunikasi permintaan Ipung akhirnya saya rapatkan di prajuru dulu, setelah prajuru rapat dan sepakat demi bisa merealisasikan program-program desa kita ini minta bagaimana caranya supaya kita itu dapat pemasukan dengan cara membantu Ipung atas nama desa, dan berapa kita dikasih bagian, setelah itu rapat di perjuru memutuskan atas nama desa. Setelah rapat di prajuru disetujui atas nama desa kita perbarui rapat-rapat yang namanya rapat desa, rapat desa pun diperdebatkan itu, karena di desa pakai sistem suara terbanyak yang lebih banyak menyetujui dengan pemasukan kita dapat 30% atas nama, akhirnya terjadilah proses jual beli, karena adanya ketidaksinkronan di dalam proses sehingga mbak Ipung marah, setelah dikasi DP 2 miliar pakai BG (biliyet giro, red.) atas perintah Bendesa disuruh bagi 2 antara desa dan mbak Ipung masing-masing 1 miliar. Kemudian BG pun dibawa oleh Bendesa, dia marah juga. Lalu BG itu ditarik lagi. Setelah clear pembayaran, waktu itu desa mendapat 2, 35 miliar, kita bawa lagi ke paruman apakah diterima apa gak? Akhirnya itu diterima, berarti itu sudah selesai, sudah clear tidak ada masalah,” tutupnya.(don)
