Oleh Eufronius Seram
(Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Kanjuruhan Malang)
Kemashyuran Taman Nasional Komodo ( TNK ) sudah diakui dunia sejak situs tersebut dicatat sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1980. Komodo disebutv dengan nama latin Varanus komodoensis, hidup di beberapa pulau kecil di Manggarai Barat, Flores- Nusa Tenggara Timur. Di dalam kawasan Taman Nasional Komodo terdapat di tiga bagian habitat aslinya yaitu; Pulau Rinca, Gili Motang dan Nusa Kode.
Populasinya pun semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman. Jika dikutip dari salah satu sumber terkait data populasi komodo pada tahun 2014, berjumlah 3.093 ekor. Kemudian tahun 2015 sebanyak 3.012 ekor, dan pada tahun 2016 jumlahnya turun menjadi 2.430 ekor. Dan tahun 2017 naik kembali menjadi 2.884 ekor. Data terakhir pada tahun 2018 sebanyak 2.897 ekor (Kompas.com – 03/02/2019, 09:13 WIB).
Kehadiran Taman Nasional Komodo sebagai aset vital daerah Manggarai Barat, Flores-NTT menggugah hati wisatawan asing untuk datang dan melihat langsung keunikan hewan langka dunia tersebut. Sehingga kedatangan wisatawan telah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBD guna menambah kas negara dari non perpajakan.
Untuk mendukung kelancaran pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu di dukung dengan sistem pengelolaan yang baik. Jika tidak, justru memperburuk keadaan ekonomi. Mirisnya, ditengah kemahyuran TNK, masih saja munculnya praktek hitam dengan beredar alasan yang tidak mendasar, seperti kurangnya tata kelola dengan baik terhadap sumber daya yang ada.
Tentu alasan tersebut sangat tidak masuk akal, karena kita ketahui TNK bukanlah sebuah pasar lokal tempat transaksi antara penjual dan pembeli. Akan tetapi Taman Nasional Komodo merupakan aset vital daerah Manggarai Barat yang bertaraf internasional. Tentunya disesuaikan dengan standar operasional dalam sistem pengelolaannya. Ada beberapa kasus yang penulis muat dalam tulisan ini, seperti yang dilansir dari salah satu sumber media (Kompas.com – 06/08/2018, 12:30 WIB). Pihak pemerintah daerah mengizinkan investor ( Pengusaha ) melalui Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Komodo bernomor SK.169/T.17/TU/KSA/04/2018 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT), Pengusahaan Pariwisata Alam Tahap III Tahun 2018 atas nama PT. Segara Komodo Lestari akan mengelola lahan konservasi dibeberapa titik strategis. Jelas keberpihakan penguasa daerah tidak lagi berpihak pada kehadiran Taman Nasional sebagai lahan konservasi. Tetapi malah melenceng dengan mendirikan hotel serta restoran. Praktik semacam ini justru melahirkan kemelaratan bagi masyarakat sekitar. Karena jelas tidak melaksanakan amanah hukum yang berlaku sesuai kesepakatan awal. Belum lagi belakangan ini beberapa media mengekspos berita Polda Jawa Timur yang berhasil menggagalkan pengiriman komodo keluar negeri. Serta mengungkap para pelaku penyelundupan anak komodo 41 ekor untuk dapat dijadikan sebagai obat tradisional. ( sumber : Bisnis.com, Jakarta ).
Dari kasus diatas, penulis menyampaikan pandangan bahwa, kasus tersebut menunjukkan longgarnya pengawasan terhadap pengelolaan Balai Taman Nasional Komodo. Secara kasat mata terlihat ada praktik pasar gelap yang muncul dibelakang layar antara oknum penguasa dan pihak swasta. Untuk memuluskan rencana yang sudah di desain sedemikian rupa, agar memadatkan keuntungan demi kantong pribadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
Jelas ini sudah mencederai instrumen hukum yang ada seperti peraturan perundangan, UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Perpres No. 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.
Untuk diketahui, Taman Nasional Komodo ( TNK ) dibawah kontrol langsung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai otoritas kekuasaan, rupanya masih sulit untuk melakukan pengawasan secara ketat. Meski akan diberi kelimpahan wewenang kepada pihak pengelola BTNK (Balai Taman Nasional Komodo) di daerah demi melancarkan agenda pelaksanaan tugas pengelolaan.
Jika ditinjau dari aspek historysnya bahwa keberhasilan suatu aset daerah tentunya harus didukung melalui tata kelola sumber daya denngan baik pula. Dengan menjalankan standar oprasional yang baik dan ditunjang pula oleh regulasi yang tepat niscaya TNK akan memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Munculnya kegagalan dalam suatu lembaga dalam prespektif penulis, dikarenakan: Lemahnya menjalankan fungsi pengelolaan dari sumber daya yang ada, sehingga dapat merugikan pertumbuhan ekonomi bagi lembaga tersebut. Jika tidak ini tanggung jawab siapa?
Lemahnya penerapan terhadap regulasi yang ada, sehingga terlihat dalam praktiknya sering mengabaikan regulasi yang ada.
Kurangnya membangun kerja sama antara masyarakat guna mendukung keselamatan aset daerah. Karena sejatinya bicara aset daerah bukan hanya tugas pengelola melalui lembaganya. Tetapi karena ini sebetulnya tanggung jawab bersama dalam rana wilayah demi menjaga keutuhan aset daerah, maka perlu diadakan kerja sama yang baik.
Munculnya tansaksi gelap antara penguasa dengan investor, sehingga mengakibatkan kerugian banyak pihak ditengah marjinalnya masyarakat kecil akibat ketidak berpihaknya regulasi
Dalam konteks TNK sebagai aset wisata yang menggenjot ekonomi daerah, jika dibiarkan transaksi komodo di pasar gelap (black market) keluar negeri akibat aksi pencurian yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka akibatnya sangat fatal. Bukan saja kita akan kehilangan wisatawan, melainkan timbulnya pesaing baru jika satwa langka ini bisa diternakkan di luar negeri. Walaupun tidak sampai sejauh itu, namun ini merupakan pemikiran awal untuk diantisipasi oleh kita semua terutama para pengambil kebijakan dan badan pengelola. Jika kita tidak peduli, lambat laun akan mengurangi minat wisatawan untuk datang ke habitatnya di Pulau Komodo karena mereka bisa saja datang ke tempat pembiakan baru.
Dari beberapa poin diatas diperlukan penegakan instrumen hukum berupa Peraturan perundangan, UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam demi terhindarnya praktik perdagangan gelap yang mengorbankan aset vital daerah demi menguntungkan kantong dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan perlu dilanjutkan dengan pengaturan sistem tata kelola yang baik sebagaimana yang di gagaskan oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat. Serta melibatkan masyarakat setempat untuk melaksanakan tanggung jawab bersama terhadap aset wisata alam dan hewan langka tersebut diberi jaminan kepastian hukum.
Editor : Rifand Apur





