Beritafajartimur.com (Denpasar, Bali)
Saat ini reformasi birokrasi TNI AD sudah pada tahun terakhir Road Map 2015-2019 (yang ditetapkan selama 5 tahunan) dan mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 dan sekaligus menjadi acuan bagi Kementrian dan lembaga termasuk TNI dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.
Demikian disampaikan Pangdam IX/Udayana dalam sambutannya yang dibacakan Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri saat acara pembukaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tingkat Kotama/Balakpus TNI AD TA 2019 yang dihadiri oleh Para Pejabat Teras Kodam IX/Udayana dan diikuti 60 orang peserta dari Satuan Jajaran Kodam IX/Udayana, bertempat di Aula Udayana Kodam IX/Udayana Denpasar, pada Senin (21/10/2019).
Reformasi Birokrasi merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business progress) dan sumber daya manusia aparatur.
Adapun program reformasi birokrasi di wilayah Kodam IX/Udayana merupakan upaya menjabarkan peran, tugas dan fungsi Kodam baik sebagai Kotama Ops maupun Kotama Bin dalam hubungan kelembagaan negara, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Pangdam juga menyampaikan, bahwa salah satu program pada area perubahan di bidang penguatan pengawasan, adalah pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai pilot project atau percontohan bagi unit-unit kerja lainnya dalam rangka mewujudkan program pembangunan Zona Integritas.
Sejalan dengan hal tersebut di atas bahwa Kodam IX/Udayana telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan penandatangan Pakta Integritas oleh para Komandan Satuan Jajaran Kodam IX/Udayana dalam komitmen menuju Satker yang memiliki predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagai Satker yang terpilih serta diajukan ke tingkat TNI AD adalah Satker Rumkit Tk II Udayana.
Selanjutnya, kehadiran Tim PMPRB di wilayah Kodam IX/Udayana yang dipimpin oleh Kolonel Czi I Wayan Aditya (Pamen Denma Mabesad) akan melaksanakan kegiatan selama 2 hari, agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana menambah pengetahuan tentang reformasi birokrasi khususnya pada satker-satker di wilayah Kodam IX/Udayana.
Di hari pertama, para peserta yang terlibat diharapkan dapat memberikan informasi serta data otentik yang dibutuhkan sehingga dapat mengukur ketepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan jajaran Kodam lX/Udayana. Kemudian di hari kedua, PMPRB akan dilaksanakan di Rumkit Tk. II Udayana yang menilai tingkat kepuasan publik, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, TNI seperti halnya dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah wajib melaksanakan pelayanan publik, demikian tambah Pangdam. (BFT/DPS/Pendam IX/Udy)
