Beritafajartimur.com (Denpasar, Bali) Kantor Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan Seminar secara Virtual. Acara seminar yang mengusung tema “What Can Bali’s Tourism Industry Do With Digital Payment In The New Normal Era?”, pagi hari ini, Kamis (4/6/2020).
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho memaparkan tujuan diadakannya Webinar ini,” adalah untuk memberikan masukan terhadap pengembangan industri pariwisata di Bali dalam tata kehidupan yang baru pasca Covid-19. Sebab Pandemi Covid-19 ini tidak hanya memberikan dampak perubahan perilaku sosial dalam bermasyarakat tetapi juga perilaku masyarakat dalam bertransaksi yaitu dari secara tunai menjadi non tunai. Masyarakat seakan mulai terbiasa untuk bertransaksi secara non tunai dari rumah saja. Transaksi non tunai khususnya yang berbasis digital selain lebih aman, cepat dan mudah juga diharapkan mampu mendukung kesiapan pariwisata di era New Normal. Sektor pariwisata selama ini memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Bali. Dimana pada tahun 2019, total devisa dari pariwisata Bali mencapai USD 9,346 juta atau setara dengan 53,65% PDRB Bali. Sektor pariwisata tersebut sangat mengandalkan pergerakan wisatawan baik domestik maupun asing. Dengan adanya pembatasan aktivitas sosial melalui penutupan bandara dan pelabuhan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan sektor pariwisata di Provinsi Bali,” paparnya.
Pada Triwulan I 2020, berdasarkan data BPS jumlah wisatawan yang masuk ke Bali mengalami penurunan hingga 42,3% (yoy) dari 1.819.664 wisatawan pada Tw I 2019 menjadi 1050.024 wisatawan. Penurunan ini diprediksi semakin dalam pada Triwulan II tahun 2020.
Penurunan kinerja sektor pariwisata Bali di masa Covid-19 tersebut tidak dapat dibiarkan terus berlangsung lama. Sektor pariwisata harus mampu bangkit dengan cara beradaptasi terhadap tatanan hidup baru (New Normal) ditengah Covid-19.
Untuk membangkitkan pariwisata di era “new normal”, pelaku industri pariwisata harus siap dengan infrastruktur yang mendukung faktor clean, health dan safety termasuk dalam aspek sistem pembayaran yang meminimalkan kontak fisik dalam bertransaksi. Untuk itu, Bank Indonesia terus berupaya mendorong transaksi non tunai terutama yang bersifat contactless untuk bertransaksi dibandingkan alat pembayaran menggunakan uang atau kartu.
Pada periode lebaran masa Covid-19 realisasi penarikan tunai masyarakat di wilayah Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar Rp 1,392 M atau hanya 46,7% dari jumlah yang diproyeksikan sebesar Rp2,981 M. Namun sebaliknya, pada bulan Maret 2020 transaksi non tunai yang bersifat contactless (Mobile Banking, Internet Banking, E-Money Server Based & QRIS) meningkat hingga 2,2 juta transaksi (20,83% mtm) dibandingkan bulan Februari 2020. Sementara dari sisi nominal meningkat dari Rp17,84 triliun menjadi Rp18,92 triliun atau meningkat sebesar 6,03% (mtm). Data ini menjadi bukti bahwa saat ini mulai terjadi pergeseran pola bertransaksi di masyarakat dari tunai menjadi secara non tunai. “Dari konvensional bergeser menjadi secara Digital”.
Memasuki era digital ini, Bank Indonesia telah mempersiapkannya sejak tahun lalu tahun 2019, yaitu dengan mengeluarkan standarisasi QR Code atau QR Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS merupakan standar instrument pembayaran berbasis digital dan bersifat contactless.
“Sampai dengan akhir bulan Mei 2020, telah disetujui sebanyak 36 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang dapat melaksanakan kegiatan pemrosesan transaksi QRIS. Perluasan penggunaan QRIS juga senantiasa dilakukan di wilayah Bali, dimana pada akhir Mei 2020 telah mencapai 89,950 merchant atau meningkat sebesar 253% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 yang tercatat sebanyak 25.483 merchant. Peningkatan ini diatas rata-rata peningkatan nasional sebesar 99%. Selain itu, selama pendemi Covid-19, yaitu sejak 6 Maret hingga 29 Mei, penambahan jumlah merchant QRIS di Bali tercatat sebanyak 24.002 merchant atau 26,7% dari total merchant yang ada. Kami yakin merchant yang akan bergabung akan terus meningkat dan siap untuk bertrasnformasi secara digital,” ungkap Trisno Nugroho.
Digitalisasi transaksi yang bersifat contactless ini akan menjadi sebuah keharusan dan menjadi salah satu unsur yang penting dalam mendukung industri pariwisata di tata kehidupan baru. Implementasi digitalisasi transaksi dimaksud tidak hanya terbatas pada Industri Pariwisata seperti Obyek Wisata, Hotel dan Restauran, tetapi juga industri pendukungnya, seperti transportasi, pusat perbelanjaan hingga rumah sakit.
“Oleh karena itu, agar kita memperoleh pandangan secara komprehensif untuk merumuskan sistem pembayaran digital yang seperti apa, yang mampu memberikan dukungan terhadap industri pariwisata dalam tata kehidupan yang baru, maka dalam penyelenggaraan Webbinar ini, Bank Indonesia mengundang beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya, yaitu:
Bapak Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Wakil Gubernur Provinsi Bali sekaligus Ketua PHRI Bali yang akan menyampaikan pandangan dan komitmen pemerintah Bali dalam mendukung pariwisata di era “new normal”.
Ibu Filianingsih Hendarta-Asisten Gubernur BI yang akan menyampaikan arah kebijakan dan strategi BI di bidang sisi sistem pembayaran yang mendukung industri Pariwisata.
Serta Bapak I Ketut Alam Wangsawijaya (Executive Vice President of BCA) dan Bapak Vincent Iswara (CEO Dana) yang akan memberikan penjelasan tentang inovasi sistem pembayaran berbasis digital dari sisi perbankan dan non bank,” terangnya.
Diakhir sambutannya, Trisno Nugroho mengajak para Pimpinan/Perwakilan Dinas Pariwisata se-Provinsi Bali, Perwakilan Asosiasi Pariwisata dan Perhotelan di Wilayah Bali, ISEI serta seluruh peserta seminar yang hadir untuk merespon positif penggunaan alat pembayaran non tunai yang bersifat contactless seperti QRIS dalam transaksi pembayaran guna mendukung pariwisata di era “new normal”,” harapnya. (BFT/DPS/Editor: Donny MP. Parera)











