Berita Fajar Timur
Advertisement
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
Berita Fajar Timur
No Result
View All Result
Home Hukum & Kriminal

Demo Omnibus Law, Pengacara I Kadek Agus Mulyawan, SH.MH.,: Segera Terbitkan Perppu

beritafajar by beritafajar
23 Oktober 2020
in Hukum & Kriminal
0
Demo Omnibus Law, Pengacara I Kadek Agus Mulyawan, SH.MH.,: Segera Terbitkan Perppu
0
SHARES
1
VIEWS
Share on Facebook

Beritafajartimur.com (Denpasar-Bali
Protes penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja masih terus berlanjut di berbagai daerah di Indonesia. Demonstrasi berskala besar dan meluas pun terus terjadi. Bahkan ada juga diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan. Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan Omnibus Law dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU atau Perppu.

Mosi Tidak Percaya kepada pemerintah dan wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat bergaung di setiap demontran. Hal ini menjadi keprihatinan yang mendalam terhadap situasi negara saat ini. Dalam perbincangannya dengan media ini, Pengacara I Kadek Agus Mulyawan, SH.MH., yang juga menolak keberadaan UU Omnibus Law dalam pengamatannya mengatakan,” Kita lihat sendiri UU Cipta Kerja terus menuai polemik sejak wacana, pembahasan, hingga ketok palu persetujuan bersama pemerintah dan DPR. Kritik terus datang, mungkin ada sesuatu yang salah dimata para demontran baik mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat. Mereka itu masyarakat cerdas dan kritis, dalam penilaian mereka Omnibus Law UU Cipta Kerja ini lebih mementingkan kepentingan korporasi daripada kepentingan rakyat dan keselamatan lingkungan hidup atas nama investasi namun kepastian jaminan investasi juga belum tentu juga ada dan yang ditakutkan nanti dampak buruk dengan berlakunya UU ini kepada masyarakat, khususnya mereka yang memiliki latar belakang ekonomi sosial seperti buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, dan masyarakat adat,” beber Agus Mulyawan yang juga seorang Lawyer di Bali ini, Jumat (23/10/2020).

Desakan masyarakat yang menolak Omnibus law agar presiden mengeluarkan Perppu untuk pencabutan atau pembatalan UU Cipta Kerja didukung oleh Agus. “Kaca mata hukum saya ya harus segera Presiden mempertimbangkan serius dikeluarkannya Perppu dalam situasi tak henti hentinya ada demontrasi apalagi dalam situasi pandemi Covid 19. Ribuan demonstran berdesak desakan yang sangat rentan akan munculnya Klaster baru Covid-19. Dimana kita juga belum tahu kapan Covid 19 ini akan menurun, maka sangat bijak jika Presiden menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kegaduhan. Sudah banyak korban baik di pihak demontran, aparat mauoun jurnalis. Jadi pada saat situasi genting dan pandemik begini dengan menerbitkan Perppu mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan mengembalikan ke undang-undang sebelumnya adalah pilihan yang tepat dalam merespond situasi ini,” tegas pemilik Kantor Hukum Agus M & Associates ini.

Agus juga menjelaskan saran pemerintah yang menyatakan pilihan untuk menggunakan jalur konstitusional melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja dilakukan
“Anjuran itu sah sah saja apakah mereka melihat peluang judicial review untuk pengajuan secara uji formil atau uji materi namun untuk respond yang mendesak saat ini kemungkinan pilihan Perppu lebih tepat, baik dalam koridor pembatalan undang undang atau penundaan undang undang bagi saya MK menjadi pilihan setelahnya” tutupnya.(BFT/DPS/Editor: Donny Parera)

Previous Post

KPK RI Serahkan Sertifikat Aset Kepada Pemkot Denpasar

Next Post

Bali Siap Terapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

beritafajar

beritafajar

Next Post
Bali Siap Terapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Bali Siap Terapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Deretan Kasus LS Yang Kini DPO Penganiayaan Bersama-sama

Deretan Kasus LS Yang Kini DPO Penganiayaan Bersama-sama

10 Mei 2026
Uang Turis Rp 85 Juta Diduga Digelapkan Agen Travel, Nama Labuan Bajo Kembali Tercoreng

Uang Turis Rp 85 Juta Diduga Digelapkan Agen Travel, Nama Labuan Bajo Kembali Tercoreng

10 Mei 2026
Empat Tahun KSP Kopdit Pasar Lembor: Dari Koperasi Muda Menjadi “Rumah Bersama” Warga

Empat Tahun KSP Kopdit Pasar Lembor: Dari Koperasi Muda Menjadi “Rumah Bersama” Warga

11 Mei 2026
AHY Dituding Terkait Kasus BGN, Demokrat: Itu Fitnah yang Tak Berdasar

AHY Dituding Terkait Kasus BGN, Demokrat: Itu Fitnah yang Tak Berdasar

10 Juni 2026
Kasus Sembuh Covid-19 Bertambah 17 Orang di Denpasar, Kasus Positif Bertambah 18 Orang

Kasus Sembuh Covid-19 Bertambah 17 Orang di Denpasar, Kasus Positif Bertambah 18 Orang

1

Hello world!

0

Cabo Basket Porprov Mulai Dipertandingkan

0

Pertandingan Basket Putra dan Putri Porprov ke XIII 2017 Gianyar Masuk Babak Semifinal

0
MSCI Akui Reformasi Pasar Modal Indonesia Bertahan di Kategori Emerging Market

MSCI Akui Reformasi Pasar Modal Indonesia Bertahan di Kategori Emerging Market

25 Juni 2026
Sinergi Tanpa Batas, Kapendam IX/Udayana Ajak Awak Media Nobar Piala Dunia 2026

Sinergi Tanpa Batas, Kapendam IX/Udayana Ajak Awak Media Nobar Piala Dunia 2026

25 Juni 2026
Dirjen Imigrasi Paparkan Tiga Pilar Nasional Penguatan Perbatasan Indonesia di Forum DGICM 2026

Dirjen Imigrasi Paparkan Tiga Pilar Nasional Penguatan Perbatasan Indonesia di Forum DGICM 2026

25 Juni 2026
HLM TP2DD dan TPID, Pemkot Denpasar Pacu Transaksi Digital dan Stabilitas Harga

HLM TP2DD dan TPID, Pemkot Denpasar Pacu Transaksi Digital dan Stabilitas Harga

24 Juni 2026

Recent News

MSCI Akui Reformasi Pasar Modal Indonesia Bertahan di Kategori Emerging Market

MSCI Akui Reformasi Pasar Modal Indonesia Bertahan di Kategori Emerging Market

25 Juni 2026
Sinergi Tanpa Batas, Kapendam IX/Udayana Ajak Awak Media Nobar Piala Dunia 2026

Sinergi Tanpa Batas, Kapendam IX/Udayana Ajak Awak Media Nobar Piala Dunia 2026

25 Juni 2026
Dirjen Imigrasi Paparkan Tiga Pilar Nasional Penguatan Perbatasan Indonesia di Forum DGICM 2026

Dirjen Imigrasi Paparkan Tiga Pilar Nasional Penguatan Perbatasan Indonesia di Forum DGICM 2026

25 Juni 2026
HLM TP2DD dan TPID, Pemkot Denpasar Pacu Transaksi Digital dan Stabilitas Harga

HLM TP2DD dan TPID, Pemkot Denpasar Pacu Transaksi Digital dan Stabilitas Harga

24 Juni 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Box Redaksi
Berita Fajar Timur

2025 @ Berita Fajar Timur

No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner

2025 @ Berita Fajar Timur