Eksepsi Ribek Adi Putra dalam Kasus LPD Kedewatan, Kuasa Hukum: Pengadilan tidak Berwenang Mengadili Kasus Ini

BERITAFAJARTIMUR.COM (Gianyar-BALI) Kasus Dugaan Korupsi di LPD Kedewatan yang melibatkan I Nyoman Ribek Adi Putra (60 th) Kelahiran Denpasar dan kini bermukim di Banjar Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar membacakan Eksepsinya pada sidang lanjutan kasus yang menjerat dirinya. Saat membacakan Eksepsinya, ia didampingi kuasa hukumnya Angga Sukma, SH.,M.H., dan Agung Kesuma Jaya, S.H., M.H., pada Kamis 25 April 2024 di PN Gianyar.

Dalam eksepsinya, I Nyoman Ribek Adi Putra melalui kuasa hukumnya menyampaikan kepada majelis hakim bawa eksepsi yang diajukan berdasarkan hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) yang mengatur sebagai berikut: “Dalam hal Terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapat Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Menurut kuasa hukum, Angga Sukma, SH.,M.H., dan Agung Kesuma Jaya, S.H., M.H menyampaikan Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP ruang lingkup daripada eksepsi penasehat hukum terdakwa, yaitu sebagai berikut; a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau; b. Dakwaan tidak dapat diterima atau; c. Surat dakwaan harus dibatalkan.

“Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No 808 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 menyatakan,” Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga dakwaan tidak diterima”. Menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan,” jelasnya.

Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP mengenai uraian syarat materiil ini dirumuskan secara:
1) Cermat adalah Uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/ kekeliruan yang menyebabkan Surat Dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard);

2) Jelas adalah Uraian secara jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan, sehingga pembacanya atau terdakwanya mengerti dan mendapat gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu;

Lengkap adalah Uraian yang bulat dan utuh yang menggambarkan unsur- unsur tindak pidana yang didakwa beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Setelah penasehat hukum terdakwa membaca Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-01/GIANY/Ft.1/02/2024 maka kami penasihat hukum terdakwa berpandangan terdapat ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan dalam penyusunan surat dakwaan.

II Dakwaan Tidak Dapat Diterima dan/atau Surat Dakwaan Dibatalkan

“Bahwa kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan yang dibuat oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak dapat diterima karena perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa,” Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-01/GIANY/Ft.1/02/2024 yang telah dibacakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga dakwaan tidak dapat diterima mengenai perincian jumlah atau nilai nominal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) sedangkan dalam dakwaan primair halaman 10 dan dakwaan subsidair halaman 23 surat dakwaan mengenai Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Kedewatan, adalah sebesar Rp 12.357.500.000,-. Bahwa dalam dakwaan primair halaman 11 dan dakwaan subsidair halaman 23 surat dakwaan, kredit pinjam nama tersebut telah dilakukan pembayaran dan/atau pelunasan dan masih terdapat kredit yang belum dibayar yaitu kredit yang
ditanggung sebesar Rp. 873.000.000,- atas nama Drs. I Made Daging Palguna (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rp. 4.475.213.979,00 atas nama Terdakwa (I Nyoman Ribek Adi Putra). Bahwa apabila dijumlahkan Rp. 873.000.000,- dengan Rp 4.475.213.979,00 yakni sebesar Rp. 5.348.213.979,00. Bahwa terkait nilai nominal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, apakah sebesar Rp 10.372.013.913,00 ataukah Rp 5.348.213.979,00 yakni sebesar sisa dari kredit pinjam nama yang dijumlahkan?,” jelasnya.

Bahwa lebih lanjut dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-01/GIANY/Ft.1/02/2024 yang telah dibacakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga surat dakwaan dibatalkan mengenai adanya kurang pihak yang ditarik sebagai terdakwa (plurium litis consortium) dalam perkara penyimpangan dana LPD Kedewatan. Bahwa berdasarkan tempus delicti penyimpangan dana LPD Kedewatan sebagaimana uraian dalam surat dakwaan yang menyatakan setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 2019 sampai pada tahun 2022 bahwasanya LPD Kedewatan yang telah atau setidak- tidaknya dalam keadaan kolaps masih beroperasi atau setidak-tidaknya masih berjalan sehingga kebutuhan dana operasional di bidang penggajian yang telah diterima oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan sehingga patutlah pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan dapat ditarik sebagai penyertaan (deelneming), menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka halaman 294 menyatakan “bahwa penyertaan (deelneming) merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Dasar argumentasinya: Pertama, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum. Kedua, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya, penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatannya. Ketiga, dalam dakwaan penuntut umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di-juncto-kan dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran. Selanjutnya dinyatakan selanjutnya sebuah postulat yang menyatakan “nullus decitur felo principalis nisi actor aut qui praesens est, abettans aut auxilians actorem ad feloniam faciendam”. Artinya, seorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatannya, atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan”. Bahwa selain pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
“Pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan ditetapkan sebagai berikut: Dana Pemberdayaan 5% (lima persen) atau paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah); dan e. Dana Sosial 5% (lima persen).”, jo. Pasal 23 ayat (2) “Prajuru LPD wajib menyetorkan Dana Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada LP LPD.” Bahwa tujuan ditariknya sebagai terdakwa (plurium litis consortium) dalam perkara penyimpangan dana LPD Kedewatan yakni pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan dan LP LPD adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara cq LPD Desa Adat Kedewatan yang dinikmati atau diuntungkan pada waktu antara tahun 2019 sampai pada tahun 2022 yang telah atau setidak-tidaknya dalam keadaan kolaps masih beroperasi atau setidak- tidaknya masih berjalan pada LPD Kedewatan”.

Di Bagian akhir,” Berdasarkan uraian diatas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa (1 Nyoman Ribek Adi Putra) mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-01/GIANY/Ft.1/02/2024 yang telah diajukan atau dibacakan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 dengan ini memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membuat putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menerima Nota Keberatan (Eksepsi) atas Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-01/GIANY/Ft.1/02/2024 atas nama Terdakwa (I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA), untuk seluruhnya;–

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perkara: PDS-01/GIANY/Ft.1/02/2024 tidak dapat diterima atau dibatalkan. (vernietigbaar);—-

3. Membebankan biaya perkara kepada negara.

“Bahwa jika Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (et aquo et bono),” tutupnya.(Donny Parera)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *