Beritafajartimur.com (Denpasar-Bali)
Adv. Siti Sapurah, S.H alias Ipung mengadukan Penyidik Polresta Denpasar ke Kadiv Propam Mabes Polri lantaran dia menilai ada kejanggalan dalam penanganan kasus KC, yang mana, dalam kasus ini, penyidik bertindak berat sebelah terlalu cepat, dalam tempo kurang dari 3 (tiga) bulan naik laporan pelapor dari Dumas ke LP. Selain itu, penyidik juga menolak alat bukti dari terlapor KC, yang sekarang ditetapkan jadi tersangka oleh penyidik Polresta. Ada apa?
Seusai pemeriksaan di Polda Bali, Siti Sapurah, S.H., alias Ipung, kepada media pada Jumat, 13 November 2026 siang menjelaskan,” Saya buat pengaduan masyarakat Dumas.) kepada Kadiv Propam Mabes Polri di bulan Oktober lewat ekspedisi, didisposisi untuk minta keterangan atas laporan saya terkait kasus yang saya laporkan adalah terlalu cepat dari Dumas ke LP yang tidak sampai 3 bulan, yang saya laporkan dengan tidak menolak alat bukti yang saya serahkan, saat menjadi saksi terlapor atau teradu tidak pernah dipertanyakan kepada klien saya 2 orang tersangka sekarang tetap akan mengajukan saksi yang meringankan atau menentukan tidak pernah. Bahkan, mengajukan saksi ahli tidak pernah, dan apakah ada alat bukti sebagai pembanding tidak pernah, bahkan alat bukti yang diserahkan ke Polresta, setelah jadi tersangka pun itu ditolak, baru kali ini kami tau ada penyidik menolak alat bukti seseorang yang diperiksa, apalagi calon tersangka, itu pun kami serahkan waktu bukti tersangka itu diterima, tetapi tidak ada diberkas dan yang terakhir ditolak dan disuruh mengirim alat bukti kepada Kapolresta, yang kami anggap di sini tidak profesional atau melanggar SOP,” ungkap Ipung.
Kehadiran Ipung ke Propam Polda Bali pada hari ini disebutkan untuk memberikan keterangan tambahan atas kasus kliennya. “Tadi kami memberikan keterangan tambahan kepada penyidik propam, kami anggap ini perkara yang sebenarnya tidak ada tindak unsur pidananya, jika saja penyidik memberikan kami ruang untuk dipertemukan kepada pelapor, karena semua permasalahan munculnya dari pelapor, karena dari awal akta “perkawinan” dikuasai oleh dia berdasarkan surat kuasa pertanggal 11/12/2025 dan KTP sudah menikah dan dia kuasai sampai sekarang. Seandainya, seiring waktu ini pasti akan selesai, namun setelah kami somasi tanggal 28 September 2026 kemarin, akhirnya tanggal 2 Oktober akta “perkawinan” sudah dikembalikan kepada kami. Kami sekarang sudah mengurus akta kelahiran anak dari Dukcapil, artinya pasal 4 01 yang dilakukan dalam hak asuh anak sudah tidak terbukti,” tegas Ipung.
Lebih jauh dijelaskan Ipung,” Dia minta waktu untuk bekerja, dan kami diminta untuk diberikan foto tanggal 10 Maret dan SPDP tanggal 8 Juni dan dari SPDP ke tersangka sebelum 3 bulan itu kami minta balik foto bersama, ini akan di telusuri benar atau tidak sesuai dengan eksekusi, dan pada saat kami mendampingi kedua klien kami sebagai teradu dan terlapor, kami sempat meminta kepada penyidik untuk membantu kami akta pertama kami kepada pelapor supaya kami bisa mencetak akta kelahiran anak dan mengecek nama bapak & ibuk sesuai dengan faktanya. Saat ini saja dari saat masih teradu kami dibantu untuk bertemu, nyatanya sekarang setelah kami somasi karena kami mengancam melaporkan untuk pasal 486 KUHP menguasai akta orang tanpa hak, akhirnya dia menyerah dan menaati dan sekarang akta kelahiran anak sudah selesai, jadi tidak ada lagi alasan.
“Harapan saya, saya akan segera membawa akta kelahiran anak ini ke Kapolresta Denpasar dan memohon supaya kasus ini bisa selesai, atau SP 3, tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan. Karena dia hanya menggunakan mens rea (pikiran yang salah, red.), dan menggunakan KTP belum dianggap niat, padahal dia punya KTP pegawai karena dikuasai oleh si Karina dan ruangan ini tidak di beri kesempatan untuk komunikasi, dari ruang itu kita bertemu, ini yang dianggap tidak profesional atau tidak ada equality of the law, semua sama di mata hukum,” cetus Ipung.
Menurut Ipung, pelapor sengaja tidak memberi ruang untuk bertemu supaya dia menguasai hak asuh si anak dan KC ditetapkan sebagai tersangka. “Tidak diberi ruang untuk bertemu, memang sengaja di skenario begitu supaya Karina Chandra, klien kami ini jadi tersangka, maka anak akan diambil dengan cara paksa, tetapi karena saya tau tentang perlindungan anak, kesehatan, dan undang-undang perkawinan, maka itu tidak jadi dia lakukan untuk menahan seseorang, ini skenario yang dibuat, dijadikan tersangka ibu kandungnya dan diambil-rebut bayinya,” tutup Ipung.(dmp)
