Sidang Lanjutan Tanah Kerangan, Ahli Hukum Perdata Sebut Perjanjian Jual Beli Antara Penjual dan Pembeli yang Beritikad Baik Dianggap Sah Apabila di Hadapan Pejabat Berwenang

Ket. Foto: Prof. Dr. Anwar Borahima, SH.,MH sebagai saksi Ahli Pakar Hukum Perdata

BERITAFAJARTIMUR.COM (Labuan Bajo-Mabar) – Sidang lanjutan pemeriksaan tambahan dalam perkara perdata No 9/Pdt.G/2024/PN Lbj kembali digelar di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Kamis (6/02/2025).

Sidang lanjutan yang diajukan oleh pihak Nikolaus Naput dan Santosa Kadiman terkait sengketa tanah seluas 11 hektare di Tanah Karangan dan Golo Karanga, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli.

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari proses banding yang diajukan atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tertanggal 24 Oktober 2024.

Saksi ahli yang dihadirkan adalah
Prof. Dr. Anwar Borahima, SH.,MH sebagai saksi Ahli Pakar Hukum Perdata dalam perkara yang digugat
oleh Muhamad Thasyrif Daeng Mabatu alias Asep.

Dalam kesaksiannya, salah satu point yang dijelaskan Prof Anwar di hadapan majelis hakim adalah menjelaskan tentang pembeli yang beritikad baik sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5/ 2014 dan Surat Edaran MA Nomor 4/2016.

Menurut Beliau, pembeli yang beritikad baik mesti dilindungi dan memperoleh perlindungan hukum. Perjanjian jual-beli anatara penjual dan pembeli yang beritikad baik dianggap sah apabila dilakukan di hadapan dan oleh pejabat yang berwenang.

“Perjanjian jual beli yang dilakukan pembeli yang beriktikad baik dengan seorang penjual harus dianggap sah apabila dilakukan di hadapan dan oleh pejabat yang berwenang sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5/ 2014 dan Surat Edaran MA Nomor 4/2016,” teranganya kepada media seusai sidang.

Lebih jauh Prof Anwar menjelaskan tentang mekanisme dan ortoritas Surat Hibah. Surat Hibah kata Prof Anwar berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10/1961, hibah harus dilakukan di hadapan dan oleh pejabat yang berwenang misalnya notaris, PPAT atau Camat. Selain dari itu seperti Bupati tidak memiliki kewenangan, karena bupati bukanlah pejabat yang berwenang sebagaimana PP 10 Tahun 1961.

“Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10/1961, hibah harus dilakukan di hadapan dan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya notaris, PPAT atau Camat. Apabila ada surat hibah, namun yang bertanda tangan adalah Bupati, maka itu tidak sah karena Bupati bukanlah pejabat yang berwenang sebagaimana PP 10 Tahun 1961,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, perolehan tanah Golo Karangan di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berawal dari penyerahan tanah oleh Fungsionaris Adat kepada Nassar Bin Haji Supu. Kemudian Nikolaus Naput membeli tanah tersebut dari Nassar Supu.

Selanjutnya, Mahanain Group membeli tanah dari Nikolaus Naput. Proses jual beli dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

Dalam perkara ini, dasar hak atas tanah Penggugat Muhamad Thasyrif Daeng Mabatu adalah berupa Surat Hibah 15 Mei 1975.

Surat Hibah 15 Mei 1975 menyatakan bahwa almarhum Daeng Ngintang menghibahkan tanah-tanah almarhum Abu Sofyan Daeng Pabeta selaku ayah dari Penggugat.

Namun, Surat Hibah 15 Mei 1975 itu bertentangan dengan Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 karena tidak dibuat dalam bentuk akta notaris dan ditandatangani salah satunya oleh Bupati yang bukan merupakan pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961.(BFT/LBJ/Yoflan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *