BERITAFAJARTIMUR.COM (Denpasar)– Sengketa tanah seluas 99,5 are di Pulau Serangan, Denpasar, kembali mencuat ke permukaan setelah dilakukan mediasi yang berlangsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar pada Jumat (20/6/2025). Mediasi ini dihadiri sejumlah pihak terkait, termasuk Advokat Siti Sapurah SH, atau yang akrab disapa Ipung, selaku ahli waris tanah yang disengketakan.
Mediasi tersebut diterima langsung oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Denpasar, I Wayan Sukarja. Hadir pula dalam pertemuan tersebut pemohon Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah, Nyoman Kemuantara, Lurah Serangan Ni Wayan Sukanami, mantan Jro Bendesa Adat Serangan I Made Sedana, serta perwakilan konsultan hukum dari PT Bali Turtle Island Development (BTID). Namun, Jro Bendesa Desa Adat Serangan I Nyoman Gede Pariatha yang turut diundang, tidak menghadiri mediasi tanpa memberikan konfirmasi.
Dalam keterangannya kepada media, Siti Sapurah mengungkapkan harapannya agar Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar dapat memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah yang secara legal merupakan warisan dari ayah kandungnya, Daeng Abdul Kadir alias Abdul Kadir. Tanah tersebut diketahui tercatat dalam Pipil 105 Klass II Persil 15c seluas 0,995 hektare.
“Pertemuan hari ini memberikan banyak kejelasan, terutama menyangkut status tanah yang disengketakan. Berdasarkan klarifikasi dari Dinas Kehutanan Kota Denpasar yang disampaikan melalui BPN, disebutkan bahwa lokasi tanah tersebut tidak berada dalam kawasan hutan atau lahan kehutanan. Jadi statusnya bukan hutan, apalagi posisinya jauh dari area kehutanan,” terang Ipung.
Namun demikian, menurut Ipung, PT BTID menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan tanah tersebut kepada Desa Adat Serangan dan tidak lagi memiliki tanggung jawab atas sengketa yang terjadi. Penyerahan tersebut didasarkan pada Nota Perjanjian Pelepasan Hak antara PT BTID dengan Desa Adat Serangan yang tertuang dalam dokumen bernomor 12, tertanggal 22 Februari 2019.
“PT BTID berlindung di balik nota perjanjian tersebut. Mereka menegaskan tidak ingin dikaitkan dengan segala persoalan hukum yang mungkin timbul kemudian. Padahal kami memiliki bukti kuat bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga kami. Ini bukan hanya persoalan hak milik, tapi juga persoalan keadilan. Maka dari itu, saya sebagai warga negara memohon agar pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat,” tegas Ipung.
Lebih lanjut, Ipung juga meminta agar pihak BPN Kota Denpasar dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti otentik yang telah diajukan dalam proses mediasi, bukan sekadar berdasarkan opini atau narasi yang berkembang.
Senada dengan pernyataan tersebut, Nyoman Kemuantara selaku pemohon SHM menyatakan bahwa mediasi tersebut pada dasarnya telah mengungkap fakta penting yang memperjelas status kepemilikan tanah. Ia menegaskan bahwa tanah tersebut bukan termasuk lahan kehutanan sebagaimana pernah diklaim oleh pihak tertentu.
“Berdasarkan pernyataan dari Dinas Kehutanan Kota Denpasar, tanah ini bukan lahan kehutanan. Jadi sangat jelas ini tanah milik warga, apalagi kami telah memiliki pipil sebagai bukti kepemilikan. Ditambah lagi, PT BTID sendiri mengakui telah melepaskan tanah itu kepada Desa Adat Serangan. Maka dari itu, kami harap persoalan ini bisa segera diselesaikan dengan adil dan berdasarkan hukum yang berlaku,” ungkap Kemuantara.
Sengketa tanah di Pulau Serangan ini telah berlangsung selama dua tahun tanpa kejelasan status hukum yang pasti. Dengan adanya mediasi dan pernyataan dari para pihak terkait, diharapkan Kantor Pertanahan Kota Denpasar dapat segera mengambil langkah-langkah yang adil dan proporsional untuk menyelesaikan permasalahan ini, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.(BFT/DPS/don)





