BERITAFAJARTIMUR.COM (Kupang) -Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menerima audiensi dari Centrum Inisiatif Rakyat Mandiri (CIRMA) di ruang kerjanya, Rabu, 10 Juli 2025.
CIRMA adalah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pemberdayaan petani kecil, akses air bersih, dan keadilan iklim.
Dalam pertemuan itu, Direktur CIRMA, John Mangu Ladjar, menjelaskan bahwa lembaga yang berdiri sejak 2018 di Kupang tersebut kini menjalankan program Empowering West Timor 2024–2027, yang menargetkan pemberdayaan 6.000 petani kecil di 30 desa di wilayah Timor Barat.
“Kami mengedepankan pendekatan kolaboratif, membangun konektivitas dan jejaring antar pemangku kepentingan untuk mendorong kemandirian ekonomi petani,” kata John.
Namun demikian, CIRMA mengidentifikasi delapan tantangan utama yang dihadapi petani kecil, yakni keterbatasan akses air untuk pertanian, alat dan mesin pertanian (alsintan), ketersediaan lahan, bibit, pupuk, pengetahuan bertani cerdas, disfungsi kelompok tani, serta kurangnya pendampingan yang berkelanjutan.
CIRMA menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi NTT dapat memberikan arahan strategis agar program lembaga tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan pedesaan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Melki menyambut baik inisiatif CIRMA dan menyatakan bahwa delapan tantangan yang disampaikan merupakan masalah mendasar yang selama ini juga menjadi perhatian pemerintah provinsi.
“Air, alsintan, bibit, pupuk ini semua terkait aspek produksi. Kita akan coba sambungkan langsung dengan Dinas Pertanian untuk membangun koneksi kerja yang lebih konkret,” ujar Melki.
Ia menambahkan bahwa upaya pendampingan dan penguatan kelompok tani tidak kalah penting, terutama dalam hal kesinambungan program.
“Kita tidak boleh hanya bangun sesuatu lalu lepas tangan. Harus ada mekanisme kontrol dan pemeliharaan. Kalau tidak, semua bisa jadi sia-sia,” kata Gubernur.
Melki juga menekankan pentingnya sinergi antara program masyarakat sipil seperti yang dijalankan CIRMA dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah.
Ia menyarankan agar lembaga tersebut memanfaatkan jejaring lintas sektor yang kini tengah dibangun oleh Sekretariat Bersama Ayo Bangun NTT.
Johanes Subani, salah satu pengurus Sekretariat Bersama, yang turut mendampingi dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa CIRMA adalah organisasi pertama yang melakukan pendekatan pasca peluncuran sekretariat tersebut pada Mei 2025.
“Melalui Sekber, kami sudah memfasilitasi CIRMA bertemu dengan Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak Samsul Widodo,” kata Johanes.
Dari pertemuan itu, kata dia, CIRMA juga diminta menjalin kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) serta perguruan tinggi di NTT dalam menjalankan program pendidikan ketahanan iklim untuk petani.
Gubernur Melki menindaklanjuti masukan tersebut dengan menyarankan agar CIRMA merancang kolaborasi bersama program Kosabangsa (Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat) dari Kemendikbudristek.
Program itu memungkinkan mahasiswa dari berbagai kampus di NTT turun langsung ke desa-desa dampingan CIRMA untuk berpraktik dan melakukan pendampingan petani.
“Ini bisa menjadi model integrasi antara dunia pendidikan, kebijakan pembangunan, dan kerja nyata di tingkat akar rumput,” ujar Gubernur.
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang membuka peluang kolaborasi lintas sektor untuk menjawab persoalan struktural yang selama ini menghambat kemajuan petani kecil di NTT.(Reporter: Agustinus Ardi)
