LABUAN BAJO-BERITAFAJARTIMUR.COM,-Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kredibilitas lembaga pengawas pemilu di daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan di Zasgo Hotel Labuan Bajo, Senin (13/10/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Bawaslu dalam memperkuat fondasi kelembagaannya menuju pelaksanaan Pemilu 2029 dan Pilkada 2031 yang lebih demokratis, partisipatif, dan berintegritas.
Rakor ini menghadirkan berbagai narasumber berkompeten dari berbagai latar belakang, antara lain Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yohanes Aria Bima Trihastuto, Pegiat Pemilu Panji Prasetiyo, Pemerhati Pemilu dan Lingkungan Pater Marsel Agot SVD, Pegiat Demokrasi Arif Susanto, serta Akademisi Dr. Rudi Rohi.
Kehadiran para tokoh ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu di daerah.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento, menekankan pentingnya membangun perilaku politik yang sehat di kalangan pemilih, terutama generasi muda yang kini mendominasi jumlah pemilih.

Menurutnya, pemahaman terhadap karakter politik generasi milenial, Gen Z, dan bahkan Generasi Alfa menjadi kunci bagi Bawaslu dalam menjalankan pengawasan yang adaptif dan efektif.
“Generasi Alfa juga memiliki perilaku politik tersendiri yang perlu dipahami dan diantisipasi oleh lembaga pengawas pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu Manggarai Barat perlu terus meningkatkan kapasitas dan kredibilitasnya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut,” tegas Nonato.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan bukan sekadar rutinitas internal, tetapi merupakan langkah strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu sebelumnya dan memberikan masukan kritis demi perbaikan berkelanjutan di masa depan.
“Saat ini Bawaslu berada pada masa non-tahapan, namun masa ini justru krusial untuk menentukan perilaku politik para pemilih,” jelasnya.
Nonato menambahkan bahwa pada masa non-tahapan ini, Bawaslu memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan demokrasi.
Ia menegaskan, peran Bawaslu tidak hanya terbatas pada pengawasan pemilu saat tahapan berlangsung, tetapi juga harus menjadi lembaga edukatif bagi masyarakat.
“Kalau sahabat di partai politik memberikan pendidikan politik, maka Bawaslu memberikan pendidikan kepada pemilih untuk meningkatkan partisipasi mereka,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yohanes Aria Bima Trihastuto, yang hadir secara virtual, menyampaikan komitmen DPR untuk memperkuat peran Bawaslu melalui peraturan dan dukungan kebijakan yang berpihak pada pengawasan yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dalam paparannya yang dipandu oleh Eduardus Ndundu, mantan Komisioner Bawaslu Manggarai Barat, Aria menegaskan pentingnya transformasi Bawaslu sejalan dengan kemajuan teknologi.
“Kami di Komisi II DPR RI akan mendorong penguatan peran Bawaslu dalam undang-undang. Kami ingin Bawaslu bertransformasi sesuai perkembangan teknologi dan memperluas pengawasan partisipatif,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa integritas dan kapasitas merupakan syarat mutlak bagi Bawaslu untuk mampu mengajak masyarakat ikut terlibat aktif dalam pengawasan pemilu.
“Partisipasi rakyat tidak muncul tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang. Karena itu, Bawaslu harus memiliki integritas dan kapasitas yang kuat,” tegas Aria.
Menurutnya, Bawaslu perlu menjadi lembaga yang mencerdaskan masyarakat politik, bukan sekadar pengawas tahapan pemilu.
“Kami ingin Bawaslu menjadikan masyarakat lebih kompeten melalui pendidikan pemilih dan penguatan literasi politik,” tambahnya.
Rakor ini menjadi ajang refleksi sekaligus perumusan langkah konkret bagi Bawaslu Manggarai Barat dalam memperkuat peran dan kredibilitasnya sebagai penjaga demokrasi lokal.
Melalui kolaborasi dengan DPR RI, akademisi, dan masyarakat sipil, Bawaslu diharapkan dapat menciptakan pengawasan pemilu yang inklusif, transparan, dan partisipatif.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen semua pihak bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang membangun kesadaran politik yang kritis dan bertanggung jawab.(BFT/LBJ/Yoflan)












