BERITAFAJARTIMUR COM (Labuan Bajo) Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Manggarai Barat kini tidak lagi bersifat bebas. Pemerintah daerah melalui SAMSAT Manggarai Barat menegaskan penerapan aturan ketat terkait kendaraan bermotor yang berhak menikmati BBM bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025.
Kebijakan ini bertujuan memastikan subsidi energi benar-benar tepat sasaran sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk taat pajak. Dalam aturan tersebut ditegaskan, kendaraan bermotor baik berpelat Nusa Tenggara Timur (NTT) maupun luar NTT—yang belum melunasi kewajiban pajaknya dilarang menggunakan BBM bersubsidi.
SAMSAT Manggarai Barat menjelaskan, kendaraan berpelat NTT yang telah membayar pajak secara sah tetap diperbolehkan mengisi BBM bersubsidi. Sementara itu, kendaraan berpelat luar NTT hanya dapat menikmati BBM bersubsidi apabila telah membayar pajak dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar Lokal (SKTL) sebagai bukti legalitas administrasi.
Lebih lanjut, kendaraan berpelat luar NTT yang sedang dalam proses mutasi juga masih diberikan toleransi untuk menggunakan BBM bersubsidi. Namun, toleransi tersebut disertai persyaratan ketat, yakni pajak kendaraan harus aktif dan pemilik kendaraan wajib mengantongi surat keterangan jalan resmi yang dikeluarkan oleh SAMSAT.
Menurut pihak SAMSAT Manggarai Barat, pengetatan aturan ini bukan dimaksudkan untuk mempersulit masyarakat, melainkan sebagai langkah strategis untuk membangun sistem yang adil dan tertib.
Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan yang tidak berhak. Dengan adanya kejelasan syarat dan indikator administrasi, pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan.
Melalui kampanye bertajuk “Ayo Bangun NTT” dan “Orang Bijak Taat Pajak”, SAMSAT Manggarai Barat mengajak seluruh pemilik kendaraan bermotor untuk berpartisipasi aktif mendukung kebijakan daerah. Kepatuhan terhadap pajak tidak hanya berdampak pada legalitas kendaraan, tetapi juga menjadi bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
Masyarakat diimbau untuk segera memastikan status pajak kendaraannya aktif serta melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Dengan demikian, hak atas BBM bersubsidi dapat diperoleh secara sah, sekaligus menciptakan tata kelola subsidi yang adil, tertib, dan berkelanjutan di Manggarai Barat.(BFT/LBJ/Red/Yoflan)





