Beritafajartimur.com (Denpasar, Bali) Musim penghujan akan segera tiba, mengantisipasi longsoran, maka pembangunan sandaran dan tanggul sungai yang jebol menjadi program pembangunan infrastruktur yang urgen saat ini bagi Kabupaten Jembrana. Apabila tidak segera ditangani, kondisi tersebut akan kembali terjadinya banjir di saat musim penghujan yang lalu berupa banjir bandang yang menyebabkan kerugian materil yang tidak sedikit.
Hal inilah yang menjadi konsen dari anggota DPRD Provinsi Bali tahun 2019-2024 Dapil Kabupaten Jembrana, dari PDIP, IGA Diah Werdhi Srikandi WS. Hingga saat ini, Diah Werdhi mengungkapkan, sudah ada beberapa program yang diajukan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida.
Hal ini lantaran kewenangan dari pembangunan tersebut ada di Pemerintah Pusat dan dalam hal ini BWS Bali-Penida selaku pelaksana kewenangannya yang ada di Provinsi Bali.
“Untuk di Jembrana, masalah yang banyak mesti kita tangani yaitu permasalahan tanggul yang jebol, sandaran sungai yang jebol, karena begitu banjir itu baru kelihatan masalahnya,” ujarnya saat ditemui di Denpasar baru-baru ini.
“Saat ini sudah ada beberapa yang saya kawal di Balai Sungai (BWS Bali-Penida, red), saya juga sudah sempat ketemu dengan Kepala Balai mengenai proses pengerjaan proyek di Jembrana khususnya di wilayah sandaran sungai,” imbuhnya.
Terkait usulan itu, papar Diah Werdhi lebih lanjut, saat ini yang sudah berjalan adalah pembangunan yang di Yeh Embang. Sementara sebelumnya, ia menuturkan, sudah ada tiga lokasi yang berhasil ia kawal, yakni, Samlong, Sangkar Agung yang dulu hampir runtuh, berhasil dikawal hingga turun anggaran perbaikannya, demikian juga Yeh Embang Kangin.
Selain itu, adik dari Senator Arya Wedakarna ini mengatakan lebih lanjut bahwa dirinya juga sedang melakukan kajian dengan Dinas Kehutanan terkait dengan masalah kehutanan yang turut menjadi penyebab terjadinya banjir dan kekeringan di Jembrana.
“Juga sudah saya kaji dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Jembrana, karena setelah terjadi banjir bandang kemarin baru ketahuan penyebabnya. Adanya hutan gundul di wilayah tersebut menjadi penyebab utama terjadinya banjir bandang, itu sudah kami kaji,” paparnya.
Menurut Diah Werdhi kebijakan pembangunan infrastruktur tersebut sangat bergantung pada kebijakan anggaran pembangunan dari Pemerintah Pusat. Untuk itu ia sangat berharap akan ada legislator wakil Bali yang nantinya duduk di Komisi V DPR RI. “Mudah-mudahan nanti ada rekan kita dari Bali nanti yang duduk di Komisi V, untuk Infrastruktur, karena selama ini kan belum ada, supaya ada yang memperjuangkan juga di pusat untuk anggaran di Bali,” harapnya. (Adhy)
