Berita Fajar Timur
Advertisement
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
Berita Fajar Timur
No Result
View All Result
Home Hukum & Kriminal

Diduga Lakukan Perintangan Penyidikan atau Melanggar Pasal 221 KUHP, Penyidik Polresta Denpasar di-Propamkan oleh Kuasa Hukum di Polda Bali

beritafajar by beritafajar
11 Februari 2025
in Hukum & Kriminal
0
Diduga Lakukan Perintangan Penyidikan atau Melanggar Pasal 221 KUHP, Penyidik Polresta Denpasar di-Propamkan oleh Kuasa Hukum di Polda Bali
0
SHARES
0
VIEWS
Share on Facebook

Ket. Gambar: Siti Sapurah, S.H., alias mbak Ipung, kuasa hukum I Gusti Putu Wirawan. Foto: Beritafajartimur.com.

BERITAFAJARTIMUR.COM (Denpasar) Tak puas atas penanganan kasus SHM asli yang saat ini masih dikuasai Terlapor I Gusti Putu Susila yang masih terbilang kerabatnya, Pemilik Tanah/Pelapor I Gusti Putu Wirawan melalui kkuasa hukumnya melaporkan Penyidik Polresta Denpasar bernama Bripka IGAS ke Propam Polda Bali karena dianggap ‘by design’.

Menjawab wartawan terkait Laporan ke Propam Polda Bali terhadap Bripka IGAS, Penasehat Hukum I Gusti Putu Wirawan, yang merupakan Pemilik Tanah seluas 1095 m² di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai, Banjar Suwung Batan Kendal, Kelurahan Sidakarya, Kota Denpasar, Siti Sapurah, S.H., biasa disapa Ipung menjelaskan bahwa,” Persoalan ini kami lakukan karena menganggap Penyidik Polresta Denpasar atas nama Bripka IGAS karena telah ada ‘by design’. By desgin yang seperti apa, dapat saya terangkan, karena dari awal pemeriksaan harusnya perkara ini simple dengan melakukan upaya paksa terhadap SHM asli yang masih dikuasai oleh I Gusti Putu Susila selaku terlapor, namun Penyidik malah mengajukan permohonan sita khusus yang ditolak ke Pengadilan Negeri Denpasar, akhirnya tidak di terima dengan alasan perkara aquo bukan Tipikor atau TPPU, jadi penyidik akan merasa tidak bersalah, dengan tidak disitanya SHM asli untuk pemberkasan, akhirnya tentu berkas tersebut tidak bisa dianggap lengkap atau P21 jika di ajukan ke Jaksa. Jadi konsekuensi nya jika perkara ini di limpahkan ke pengadilan tentu hakim tidak akan pernah bisa menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena alat buktinya tidak sah hal ini tercantum didalam pasal 183 (1) KUHAP. Jadi barang bukti tidak ada. Harusnya penyidik sudah tau ini pidana umum atau pidana biasa, melakukan upaya paksa dulu atas penyitaan barang bukti, baru diajukan penetapan sita biasa ke Pengadilan, bukan penetapan sita khusus, semestinya untuk menyita alat bukti penyidik bisa meminta surat perintah sita dari Kasatreskrimnya bukan penetapan sita khusus dari Pengadilan karena perkara aquo merupakan tindak pidana umum atau biasa,” jelas ipung di Denpasar pada Senin, 10 Februari 2025.

Menurut Ipung, Penyidik dalam hal ini telah diduga melanggar pasal 221 KUHP yaitu Perintangan Penyidikan (obstruction of justice) karena tidak menyita barang bukti. “Jika penyidik mengajuan permohonan penetapan sita biasa sudah pasti diterima, karena ini pidana biasa,” tegasnya.

Lambannya proses penyitaan barang bukti berupa sertifikat SHM ini kata Mbak Ipung menyebabkan kliennya merasa telah dipermainkan penyidik Polresta Denpasar hingga dirinya selaku kuasa hukum melakukan upaya Propamkan IGAS selaku Penyidik Polresta Denpasar.
“Waktu saya mengantar klien saya melapor pada tanggal 29 Juni 2024 laporan saya klien saya di terima dalam bentuk Pengadan Masyarakat (DUMAS). Setelah berjalan beberapa bulan pada tanggal 17 Oktober 2024 di lakukan dan tanggal 22 Oktober 2024 di naikan ke penyidikan dan di sarankan membuat Laporan Polisi atau LP itu artinya ditemukan dua alat bukti yang cukup. Pada saat masih proses Dumas penyidik memberitahu saya bahwa SHM asli aman masih atas nama klien saya I Gusti Putu Wirawan yaitu pelapor, setelah itu saya tanya kapan sertifikat asli disita, dan penyidik bilang tidak bisa langsung menyita, karena ini adalah dokumen Negara, dan terlapor punya paman Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, dan punya paman anggota Dewan, dan punya kuasa hukum jadi saya harus hati-hati, kalau dia tidak punya Pengacara kita gampang memaksa, ini dia punya Pengacara, kita mengajukan permohonan sita khusus ke Pengadilan Negeri Denpasar, akhirnya saya agak sedikit kecewa. Pada tanggal 9 Januari 2025 saya menerima SP2HP yang isinya karena permohonan penetapan sita khusus tidak diterima oleh PN Denpasar dengan alasan bukan Tipikor atau TPPU maka penyidik akan menyita fotocopy sertifikat yang di legalisir. Namun pada tanggal 18 Januari 2025, klien saya pagi-pagi diundang ke penyidik, namun disuruh jangan membawa Pengacara, sampai di penyidik klien saya diginikan, “Pak Agung tolong keluarkan Ipung, jangan jadikan Pengacaranya Pak Agung, nanti kami akan bantu, karena pengacaranya Pak Agung itu cerewet dan kita ini sama-sama orang Bali masak kita mau musuhan”. Jadi ada perlakuan-perlakuan yang didiskriminatif, yang mengeluarkan statemen seperti itu, itu saya tidak terima. Lanjut Ipung

Terkait propamkan Penyidik Polresta Denpasar, lebih jauh Ipung menjelaskan,” Saya melapor tanggal 20 Januari 2025, hari ini (Senin, 10 Februari 2025, red) saya di BAP untuk mengklarifikasi pengaduan saya yang saya kirim lewat surat, tadi sudah saya menjawab semua pertanyaan penyidik propam. Disitu ada 19 pertanyaan selama +- 4 jam, setelah ini akan dipanggil klien saya untuk membenarkan bahwa ini adalah Perkaranya dan Sertifikat Hak Milik nya , setelah itu baru melangkah ke penyidik,” tutup Ipung.

“Sampai sekarang belum disita, saya dapat SP2P terakhir pada tanggal 5 Februari kemarin, itu masih bahasanya permohonan sita khusus kami tidak diterima karena bukan Tipikor dan TPPU, maka penyidik akan melaksanakan gelar perkara, jadi kami tidak tau perkara kami ini sudah sampai mana,” sambung Ipung.

“Pihaknya berharap, Polisi segera sita barang bukti supaya kasus ini mempunyai kepastian hukum” tegas nya. (don)

Previous Post

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025

Next Post

Presiden Prabowo akan Lantik 19 Kepala Daerah di NTT, Satu Diantaranya Bupati/Wabup Terpilih Mabar Edistasius Endi – Yulianus Weng

beritafajar

beritafajar

Next Post
Presiden Prabowo akan Lantik 19 Kepala Daerah di NTT, Satu Diantaranya Bupati/Wabup Terpilih Mabar Edistasius Endi – Yulianus Weng

Presiden Prabowo akan Lantik 19 Kepala Daerah di NTT, Satu Diantaranya Bupati/Wabup Terpilih Mabar Edistasius Endi - Yulianus Weng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Banyak Pemimpin dan Bangunan Infrastrukturnya Hancur Lebur Dibom Israel dan AS, Tapi Kenapa Iran yang Tampaknya Memenangi Opini Publik? Lalu Indonesia Mesti Bagaimana?

Banyak Pemimpin dan Bangunan Infrastrukturnya Hancur Lebur Dibom Israel dan AS, Tapi Kenapa Iran yang Tampaknya Memenangi Opini Publik? Lalu Indonesia Mesti Bagaimana?

9 April 2026
Banyak Pemimpin dan Bangunan Infrastrukturnya Hancur Lebur Dibom Israel dan AS, Tapi Kenapa Iran yang Tampaknya Memenangi Opini Publik? Lalu Indonesia Mesti Bagaimana?

Banyak Pemimpin dan Bangunan Infrastrukturnya Hancur Lebur Dibom Israel dan AS, Tapi Kenapa Iran yang Tampaknya Memenangi Opini Publik? Lalu Indonesia Mesti Bagaimana?

9 April 2026
Banyak Pemimpin dan Bangunan Infrastrukturnya Hancur Lebur Dibom Israel dan AS, Tapi Kenapa Iran yang Tampaknya Memenangi Opini Publik? Lalu Indonesia Mesti Bagaimana?

Banyak Pemimpin dan Bangunan Infrastrukturnya Hancur Lebur Dibom Israel dan AS, Tapi Kenapa Iran yang Tampaknya Memenangi Opini Publik? Lalu Indonesia Mesti Bagaimana?

9 April 2026
Banyak Pemimpin dan Bangunan Infrastrukturnya Hancur Lebur Dibom Israel dan AS, Tapi Kenapa Iran yang Tampaknya Memenangi Opini Publik? Lalu Indonesia Mesti Bagaimana?

Banyak Pemimpin dan Bangunan Infrastrukturnya Hancur Lebur Dibom Israel dan AS, Tapi Kenapa Iran yang Tampaknya Memenangi Opini Publik? Lalu Indonesia Mesti Bagaimana?

9 April 2026

Hello world!

0

Cabo Basket Porprov Mulai Dipertandingkan

0

Pertandingan Basket Putra dan Putri Porprov ke XIII 2017 Gianyar Masuk Babak Semifinal

0

Basket Putri Porprov 2017, Sumbang Emas Pertama Kontingen Tuan Rumah Gianyar

0
Berbagi Praktik Baik, Dekranasda Denpasar Terima Kunjungan Aceh Utara

Berbagi Praktik Baik, Dekranasda Denpasar Terima Kunjungan Aceh Utara

16 April 2026
Hukum Tumpul ke Kiri, Tajam ke Kanan, Kasus Saling Lapor di Nias jadi Sorotan Publik

Hukum Tumpul ke Kiri, Tajam ke Kanan, Kasus Saling Lapor di Nias jadi Sorotan Publik

16 April 2026
Skandal Pemerasan di Yogyakarta: PPWI Laporkan Oknum Imigrasi atas Dugaan Pemerasan Rp450 Juta terhadap Investor Asing

Skandal Pemerasan di Yogyakarta: PPWI Laporkan Oknum Imigrasi atas Dugaan Pemerasan Rp450 Juta terhadap Investor Asing

16 April 2026
Gantikan Kristrianti Puji Rahayu, Parjiman Dikukuhkan sebagai Kepala Kantor OJK Provinsi Bali

Gantikan Kristrianti Puji Rahayu, Parjiman Dikukuhkan sebagai Kepala Kantor OJK Provinsi Bali

16 April 2026

Recent News

Berbagi Praktik Baik, Dekranasda Denpasar Terima Kunjungan Aceh Utara

Berbagi Praktik Baik, Dekranasda Denpasar Terima Kunjungan Aceh Utara

16 April 2026
Hukum Tumpul ke Kiri, Tajam ke Kanan, Kasus Saling Lapor di Nias jadi Sorotan Publik

Hukum Tumpul ke Kiri, Tajam ke Kanan, Kasus Saling Lapor di Nias jadi Sorotan Publik

16 April 2026
Skandal Pemerasan di Yogyakarta: PPWI Laporkan Oknum Imigrasi atas Dugaan Pemerasan Rp450 Juta terhadap Investor Asing

Skandal Pemerasan di Yogyakarta: PPWI Laporkan Oknum Imigrasi atas Dugaan Pemerasan Rp450 Juta terhadap Investor Asing

16 April 2026
Gantikan Kristrianti Puji Rahayu, Parjiman Dikukuhkan sebagai Kepala Kantor OJK Provinsi Bali

Gantikan Kristrianti Puji Rahayu, Parjiman Dikukuhkan sebagai Kepala Kantor OJK Provinsi Bali

16 April 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Box Redaksi
Berita Fajar Timur

2025 @ Berita Fajar Timur

No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner

2025 @ Berita Fajar Timur