LABUAN BAJO-BERITAFAJARTIMUR.COM,- Di tengah meningkatnya dampak perubahan iklim dan ancaman kekerasan berbasis gender (KBG) di daerah pesisir, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menegaskan komitmennya untuk menjadikan isu gender sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh program strategis sektor kesehatan.
Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Adrianus Ojo, saat membuka kegiatan “Kampanye Kesadaran Publik tentang Perubahan Persepsi: Perempuan dalam Energi Terbarukan dan Dampak Iklim terhadap Kekerasan Berbasis Gender” di Aula Dinas Kesehatan, Jumat (17/10/2025).
“Komitmen kami sudah jelas: seluruh program strategis kesehatan di Manggarai Barat wajib sensitif gender. Mulai dari Posyandu, surveilans penyakit, hingga promosi kesehatan, semua diarahkan agar menjawab kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki,” ujar Adrianus Ojo.
Adrianus menyoroti fakta menarik bahwa lebih dari 90 persen kader kesehatan di Manggarai Barat adalah perempuan. Mereka menjadi tulang punggung sistem pelayanan kesehatan dasar di desa-desa, namun sering kali bekerja dalam keterbatasan sumber daya dan pengakuan yang minim.
“Kami ingin memastikan para kader ini tidak hanya menjadi pelaksana lapangan, tapi juga pengambil keputusan yang berdaya dan didukung oleh kebijakan,” tegasnya.

Upaya Dinas Kesehatan ini sejalan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) yang diluncurkan pemerintah pada Maret 2024.
Dalam dokumen itu, lima dari tujuh isu strategis-yakni kesehatan, ketahanan pangan, air bersih, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta partisipasi dalam penanganan bencana-secara langsung bersinggungan dengan sektor kesehatan.
Kampanye yang menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, akademisi, media, dan komunitas perempuan dari Desa Lalong dan Golo Lewe ini juga membuka diskusi mendalam tentang keterkaitan antara krisis iklim dan meningkatnya risiko kekerasan terhadap perempuan.
Sita Aripurnami, Direktur Eksekutif Women Research Institute (WRI) sekaligus Lead Konsorsium EMPOWER Project, menyoroti data yang mengkhawatirkan.
“Perubahan iklim memperberat beban perempuan-mereka menanggung pekerjaan domestik lebih banyak, kehilangan akses ekonomi, dan kerap menjadi korban kekerasan akibat tekanan sosial dan ekonomi yang meningkat,” ungkapnya.
Menurut studi terbaru WRI bersama LBH APIK (2025), terdapat peningkatan signifikan kasus KBG di wilayah pesisir dan pertambangan yang terdampak perubahan iklim. Situasi ini menunjukkan bahwa krisis iklim bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal keadilan sosial dan kemanusiaan.
Perempuan Sebagai Agen Perubahan
Meski kerap ditempatkan sebagai korban, perempuan sesungguhnya memegang peran strategis dalam mitigasi iklim. Di tingkat akar rumput, mereka memiliki pengetahuan lokal tentang konservasi, pengelolaan air, pangan, dan penanganan bencana.
“Integrasi perspektif gender dan peningkatan partisipasi perempuan dalam kebijakan energi dan iklim bukan sekadar pilihan moral, melainkan prasyarat untuk membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Sita.
Melalui forum dialog dan kampanye kesadaran publik ini, Dinas Kesehatan Mabar bersama mitra masyarakat sipil berharap dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang konkret-termasuk strategi pencegahan kekerasan berbasis gender dalam kebijakan adaptasi iklim dan transisi energi berkeadilan.
Kegiatan ini menjadi titik awal penting bagi Manggarai Barat dalam menunjukkan bahwa isu kesehatan, gender, dan lingkungan tak bisa lagi berjalan terpisah. Semua saling berkaitan dan menentukan kualitas hidup masyarakat ke depan.(BFT/LBJ/Red/Yoflan)








