Ket. Foto: Ketua DPC PKB Kabupaten Manggarai, Kosmas Banggut.
Beritafajartimur.com (Ruteng-Manggarai) | Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengatakan bahwa kebijakan PPKM Darurat merupakan langkah yang tepat sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19. Namun, kebijakan ini harus diikuti dengan kebijakan lain, salah satunya adalah adanya jaminan keamanan terhadap ketersediaan pangan masyarakat.
”Warga Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah sedang dihimpit oleh kesulitan dan kesusahan. Warga kita berhak dilindungi dan dicintai oleh Negara. Maka, saya mendukung dan menganjurkan agar pemerintah melangsir kembali bantuan subsidi upah. Negara jangan berhenti mencintai rakyatnya,” ucap Gus Muhaimin, Jumat (9/7/2021) di lansir dari Media Times Indonesia.
Gus Muhaimin mengatakan, bantuan sosial merupakan kebijakan hak asasi manusia (HAM) yang sejalan dan tegak lurus dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. ”Karena itu, Negara tidak boleh membiarkan warganya sengsara dan menderita,” tegasnya.
“Apalagi disebabkan oleh tragedi dan krisis di luar kendalinya. Bansos adalah wujud dan bukti bahwa keadilan sosial telah menjadi pedoman dan dasar kebijakan pemerintah. Tanpa keadilan sosial, kepercayaan rakyat kepada Pemerintah akan merosot, dan sistem demokrasi akan dipertanyakan,” imbuhnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan bahwa dalam menyalurkan bansos, diperlukan inovasi berupa bantuan tunai, terutama kepada kalangan perempuan, mereka yang rentan dan kurang mampu.
”Kepala rumah tangga perempuan, kaum lansia perempuan, dan anak-anak pekerja atau karyawan yang sedang menganggur atau ter-PHK akibat pandemi Covid-19. Saya menganjurkan ini dimulai kepada 50 juta warga perempuan Indonesia dengan besaran Rp400 ribu per bulan selama Tahun 2021,” tuturnya.
Diketahui, pada 2020 silam, dalam upaya menangani Pandemi Covid-19, pemerintah telah melansir setidaknya 10 jenis bantuan sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Subsidi Upah dan Pelatihan Kerja, subsidi listrik dan juga bansos sembako/barang.
Selanjutnya pada 2021, jenis dan jumlah Bansos dikurangi dan Subsidi Upah dihentikan sedangkan Subsidi Listrik masih berjalan. Hari-hari ini, dalam upaya mengerem laju infeksi Covid-19, pemerintah melansir kembali Bantuan Tunai selama 3 bulan. Total anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021 sebesar Rp403,9 triliun, naik 7,8% dari pagu sebelumnya yakni Rp372,3 triliun.
Sementara untuk tiga jenis Bansos tahun ini, Pemerintah mengalokasikan dana Rp 50 triliun. Sebanyak Rp 28 triliun di antaranya untuk 10 juta keluarga PKH, Rp 12 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima Program Sembako, dan Rp 12 triliun untuk 10 juta keluarga penerima Bansos Tunai (BST).
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menekankan, kebijakan PPKM Darurat harus diikuti dengan kebijakan lain, salah satunya adalah adanya jaminan keamanan terhadap ketersediaan pangan masyarakat.
Menanggapi usulan dari Ketua Umum PKB yang juga sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) tentang usulan DPR RI Kepada Pemerintah untuk memberikan Rp 400 Ribu per Bulan kepada Warga Terdampak Covid-19.
Ketua DPC PKB Kabupaten Manggarai Kosmas Banggut, kepada media ini melalui whatsapp Juma’t, 9/07/21 menyampaikan sebagai ketua DPCP PKB Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur sangat mendukung rencana dan permintaan KETUM PKB untuk naikkan bansos 400.000 per bulan dan semoga ini berhasil di perjuangkan, mengingat situasi ini semakin sulit bagi masyarakat terutama kepada masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus atau Disabilitas.
“Pada prinsip DPC Manggarai sangat mendukung usulan dari Ketua Umum kami untuk mengusulkan kenaikan bansos kepada warga yang terdampak covid-19,tentu karena ini bersifat usul kita berharap agar pemerintah menyetujuinya tulis Kosmas yang juga sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai itu,” pungkasnya. (BFT/RUT/GYS)







