BERITAFAJARTIMUR.COM (Denpasar-BALI) | Silsilah adalah bagan yang menampilkan hubungan keluarga dalam suatu struktur pohon. Data genealogi ini dapat ditampilkan dalam berbagai format, salah satu format yang sering digunakan dalam menampilkan silsilah adalah bagan dengan generasi yang lebih tua di bagian atas dan generasi yang lebih muda di bagian bawah, bagan keturunan yang menampilkan semua keturunan dari satu individu memiliki bagian yang paling sempit di bagian atas.
Ahli Hukum Pemerintahan, Dr. Made Jayantara, SH., MH., MAP., CLA., menjelaskan, kasus terkait yang dituduh adanya pemalsuan silsilah ahli waris yang dilaporkan oleh AANEW kepada salah satu ahli waris Keluarga Besar Jero Kepisah, A.A. Ngurah Oka bahwa kalau pemalsuan silsilah waris itu sebenarnya tidak ada, dari mana bisa mengatakan silsilah tersebut palsu, dari sudut pandang mana.
“Membuktikan benar dan tidaknya keberadaan silsilah waris yang berhak memutuskan adalah aparat desa setempat, dan pengadilan hanya sebatas mengesahkan silsilah tersebut,” jelas Dr. Made Jayantara.
Dr. Made Jayantara menjelaskan, ahli waris Keluarga Besar Jero Kepisah A. A. Ngurah Oka dikatakan memalsukan silsilah oleh AANEW, dari sudut pandang mana bisa mengetahui silsilah tersebut palsu atau tidak. Tentunya yang mengetahui keberadaan dan yang tertera dalam silsilah waris palsu atau tidak silsilah tersebut hanya aparat desa setempat.
“Bukannya AANEW yang mengatakan silsilah tersebut palsu atau tidak aparat desa setempat, selanjutnya pengadilan yang mengesahkan palsu atau tidak silsilah waris tersebut,” jelas Dr. Made Jayantara.
Lebih lanjut Dr. Made Jayantara menjelaskan peran penyidik Kepolisian dalam melihat kasus Jero Kepisah ini tentu harus diuji dulu kebenarannya. Jangan langsung ikut mengambil kesimpulan. Tapi menggali informasi di lapangan.
“Perkara seperti ini tidak bisa langsung diputuskan begitu saja, sebab dibalik keberadaan silsilah waris ada peran banyak pihak, yakni peran aparat desa, BPN dalam membuat sertifikat, pengadilan yang mengesahkan untuk menyatakan palsu dan tidak silsilah tersebut,” kata Dr. Made Jayantara.
Dr. Made Jayantara menyatakan bahwa pihaknya mengingatkan dalam menangani perkara ini, tentunya penyidik Kepolisian harus bisa melakukan pengujian terlebih dahulu terkait benar atau salah, sebelum memutuskan menempuh ranah hukum perdata atau pidana.
“Bila terbukti dalam perkara ini menyalahi wewenang, yang memutuskan silsilah benar dan tidak adalah aparat desa setempat,” tegas Dr. Made Jayantara.
Sebelumnya, ahli waris Keluarga Besar Jero Kepisah A. A. Ngurah Oka beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya berharap agar kasus sengketa tanah yang dihadapinya bisa secepatnya selesai. Permasalahan ini jangan sampai berlarut-larut bertahun- tahun karena dirinya terus mendapatkan panggilan untuk diperiksa dengan inti pertanyaan yang sama seputar penyertifikatan tanah warisnya.
A. A. Ngurah Oka yang didampingi Penasehat Hukum Keluarga Besar Jero Kepisah, I Putu Harry Suandana Putra, SH., MH., usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Bali mengatakan, dirinya merasa tertekan karena terus mendapat panggilan pemeriksaan, padahal tanah tersebut adalah tanah warisan leluhurnya yang diakui oleh AANEW yang tidak dikenalnya dan sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan.
A. A. Ngurah Oka menjelaskan, karena belum mendapatkan keadilan hukum dunia, karenanya, bersama Keluarga Besar Jero Kepisah sudah pernah menggelar upacara di Merajan Agung Jero Kepisah beberapa waktu lalu, untuk minta tuntunan dan petunjuk kepada leluhur yang berstana di merajan agung setempat, supaya AANEW yang membuat masalah dan mengakui tanah leluhur miliknya mendapatkan karmaphala dan hukuman dari sang pencipta selaku penguasa alam semesta.
Penasehat Hukum Keluarga Besar Jero Kepisah, I Putu Harry Suandana Putra, SH., MH., menegaskan, sengketa tanah yang dialami kliennya A. A. Ngurah Oka sampai berlarut- larut, dan sampai saat ini belum menemukan titik terang. Di mana, A. A. Ngurah Oka, awalnya dilaporkan di Ditreskrimum Polda Bali, setelah itu diambil alih Ditreskrimsus Polda Bali, dalam pemeriksaan kliennya ditanya seputar pensertifikatan tanah warisnya.
Lebih lanjut I Putu Harry Suandana Putra, SH., MH., menjelaskan, pihaknya merasa kalau kliennya dalam kasus ini terus saja dikriminalisasi oleh oknum mafia tanah AANEW, kesannya terlalu memaksa hingga berkali-kali membuat laporan Polisi yang sama, terus menekan kliennya dengan tujuan bisa mendapatkan bagian tanah dari A. A. Ngurah Oka yang tidak ada hubungan keluarga.
Dr. Putu Harry Suandana Putra, SH., MH., minta kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Bali, bila kliennya tidak terbukti bersalah supaya segera di SP3, bila terbukti ada unsur pidana silahkan dilanjutkan, serta penyidik Ditreskrimsus Polda Bali yang menangani laporan AANEW supaya obyektif, transparan dan Presisi dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Sesungguhnya kasus ini belum jelas, serta belum ada titik terang laporan yang disampaikan AANEW.
Putu Harry Suandana Putra, SH., MH., menyatakan, pihaknya heran penyidik menerima dan menindaklanjuti laporan AANEW yang jelas bukan bagian dari Keluarga Besar Jero Kepisah, mengenai silsilah Keluarga Besar Jero Kepisah tidak ada yang keberatan isi dari silsilah tersebut, ini sangat aneh AANEW yang keberatan sampai membuat laporan Polisi, yang mana AANEW bukan keluarga besar Jero Kepisah. ☆ (DP)





