BERITAFAJARTIMUR.COM (Labuan Bajo) Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, meluncurkan program kolaborasi strategis GEMA MABAR (Gereja dan Pemda Membangun Masyarakat Manggarai Barat) saat menghadiri Sinode IV Keuskupan Ruteng di Ruteng, Selasa (2/6/2026).
Program tersebut digagas sebagai wadah sinergi antara Gereja dan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, ekonomi rakyat, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pariwisata berkelanjutan.
Peluncuran GEMA MABAR menjadi salah satu poin penting dalam Sinode IV Keuskupan Ruteng yang mengusung tema
“Berziarah Bersama dalam Pengharapan: Beriman, Bersaudara, dan Misioner”. Forum itu dihadiri Uskup Ruteng Mgr. Siprianus Hormat, Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit, para pastor paroki, ketua dewan paroki dari 61 paroki, tokoh religius, serta perwakilan pemerintah dan kelompok masyarakat.
Dalam sambutannya, Edi Endi tidak hanya berbicara soal kerja sama Gereja dan pemerintah. Ia juga memaparkan kondisi ekonomi Manggarai Barat yang menurutnya sedang berada pada momentum pertumbuhan, namun masih menyisakan pekerjaan rumah besar di sektor pertanian dan pengentasan kemiskinan.
“Sinode ini menjadi momentum penting bagi Gereja Keuskupan Ruteng untuk menatap masa depan dengan iman dan kepercayaan, sambil tetap berpijak pada realitas konkret kehidupan umat dan masyarakat di Manggarai Raya,” kata Edi Endi.
Menurutnya, tema Sinode memiliki semangat yang sama dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan kolaborasi dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan.
“Pembangunan bukan hanya tentang membangun daerah, tetapi tentang membangun manusia dan memuliakan kehidupan umat maupun masyarakat,” ujarnya.
Ekonomi Tumbuh Tertinggi di NTT
Di hadapan peserta Sinode, Edi Endi mengungkapkan Manggarai Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen, tertinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pertumbuhan tersebut didorong sektor pariwisata yang terus berkembang seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan tren membaik. Berdasarkan data Sakernas BPS, angka pengangguran turun dari 4,94 persen pada 2021 menjadi 3,32 persen pada 2025.
Namun, di balik capaian itu, Edi Endi mengingatkan masih ada kesenjangan yang harus segera dijawab.
Ia menyebut lebih dari separuh penduduk Manggarai Barat atau sekitar 54,14 persen masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Di sisi lain, minat generasi muda untuk bekerja di sektor tersebut terus menurun.
Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, partisipasi pemuda usia 19-30 tahun di sektor pertanian hanya mencapai 32,5 persen. Kondisi itu berdampak pada lambatnya regenerasi petani dan rendahnya pertumbuhan sektor pertanian yang hanya berada di angka 1,53 persen.
“Kita memiliki dua realitas yang berjalan bersamaan. Di satu sisi terdapat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pariwisata dan sektor jasa. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat masih hidup dari sektor-sektor primer yang tersebar di desa-desa,” jelasnya.
Menurut Edi Endi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis menghadirkan kesejahteraan yang merata.
“Di balik pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, masih terdapat keluarga-keluarga yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendapatan, kesempatan usaha maupun sumber daya produktif,” katanya.
Pariwisata dan MBG Jadi Peluang Baru
Edi Endi melihat ada dua peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi ekonomi Manggarai Barat.
Pertama, sektor pariwisata yang saat ini menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan jumlah kunjungan wisatawan yang telah menembus lebih dari setengah juta orang per tahun, sektor ini dinilai mampu menggerakkan pertanian, perikanan, peternakan, UMKM hingga ekonomi kreatif.
Namun, ia menilai rantai pasok lokal masih perlu diperkuat agar kebutuhan industri pariwisata tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Peluang kedua adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat.
Menurut Edi Endi, program tersebut berpotensi menciptakan perputaran ekonomi hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun jika mampu menghubungkan kebutuhan pangan sekolah dengan produksi masyarakat lokal.
“Program MBG tidak hanya berbicara tentang makanan yang diterima siswa, tetapi juga tentang siapa yang memproduksi bahan pangannya, siapa yang memasoknya, dan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari seluruh proses tersebut,” ujarnya.
Untuk mendukung program itu, Pemkab Manggarai Barat telah mengembangkan Lumbung MBG, sebuah platform informasi yang memetakan kebutuhan dan ketersediaan pasokan pangan agar petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM dapat masuk dalam rantai pasok program tersebut.
Dalam forum Sinode itu, Edi Endi kemudian menawarkan GEMA MABAR sebagai model kolaborasi konkret antara Gereja dan pemerintah daerah.
Program tersebut akan difokuskan pada empat bidang utama, yakni penguatan ketahanan pangan dan produksi lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan SDM, serta pariwisata berkelanjutan.
Ia menilai Gereja memiliki kekuatan sosial yang besar karena hadir hingga ke tingkat komunitas paling bawah dan memiliki pengalaman panjang dalam pemberdayaan umat.
“Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Gereja adalah sebuah kekuatan sosial yang perlu terus diperkuat,” tegasnya.
Menurut Edi Endi, pembangunan Manggarai Barat ke depan harus bertumpu pada empat agenda utama, yakni memperkuat pariwisata sebagai penggerak ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi lokal, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan masyarakat.
“Pariwisata menciptakan pasar, produksi lokal memenuhi kebutuhan pasar, ekonomi kerakyatan memperluas manfaatnya bagi masyarakat, sementara SDM dan kelembagaan menjadi fondasi yang memastikan seluruh proses tersebut berjalan secara berkelanjutan,” katanya.
Di akhir sambutannya, Edi Endi mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari Gereja, perguruan tinggi, LSM, media, komunitas hingga dunia usaha untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah.
Ia menegaskan tantangan ke depan bukan lagi sekadar menciptakan pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar terhubung dengan kehidupan masyarakat di desa-desa.
“Jika selama ini fokus pembangunan lebih banyak diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi, maka tantangan pembangunan ke depan adalah memastikan pertumbuhan tersebut semakin terhubung dengan sumber penghidupan masyarakat,” pungkasnya.(BFT/LBJ/Red/Yoflan)












