Beritafajartimur.com (Kupang) – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Fatinci Reynilda Sodo langsung menyiapkan sejumlah agenda kerja setelah resmi menerima tongkat kepemimpinan DWP NTT masa bakti 2024-2029.
Salah satu agenda yang menjadi perhatiannya yakni mendorong pengembangan produk lokal dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) milik anggota DWP. Produk tersebut mencakup tenunan, kerajinan, pangan lokal hingga berbagai produk kreatif yang dihasilkan perempuan NTT.
Fatinci menilai produk-produk lokal NTT memiliki karakter dan potensi pasar yang kuat. Namun, pengembangannya perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas produk, kemasan, branding hingga strategi pemasaran.
Menurutnya, pemasaran digital menjadi salah satu ruang yang perlu dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pasar produk UMKM anggota DWP.
“Produk kita bagus dan memiliki karakter yang kuat. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas, kemasan, branding dan memperluas pasarnya. Karena itu, pasar online menjadi salah satu ruang yang harus kita manfaatkan,” kata Fatinci, Jumat (18/9/2026) malam.
Ia menegaskan, pengembangan produk lokal tidak boleh hanya berorientasi pada nilai ekonomi. Di balik setiap produk budaya NTT terdapat identitas dan cerita dari masing-masing daerah yang perlu tetap dijaga.
Karena itu, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif akan berjalan beriringan dengan upaya pelestarian budaya, termasuk tenunan dan berbagai produk kerajinan khas NTT.
Dalam menjalankan program kerja, Fatinci juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi NTT serta organisasi perempuan lainnya.
Menurut dia, berbagai persoalan yang berkaitan dengan keluarga, pemberdayaan perempuan, ekonomi, sosial dan budaya membutuhkan kerja bersama agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
“Banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama. Kita tidak ingin berjalan sendiri-sendiri. DWP, TP PKK dan organisasi perempuan lainnya memiliki ruang untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam membangun keluarga dan masyarakat NTT,” ujarnya.
Fatinci berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diterjemahkan dalam program yang memiliki manfaat langsung bagi keluarga dan masyarakat.
Dengan kepemimpinan baru, dia ingin DWP NTT menjadi ruang bagi perempuan untuk terus belajar, berkarya, mengembangkan potensi dan memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitarnya.
“Membangun DWP bukan hanya tentang melaksanakan agenda organisasi. Yang lebih penting adalah bagaimana membangun kebersamaan, kemudian kebersamaan itu kita terjemahkan menjadi karya dan kegiatan yang bermanfaat,” katanya.
Ia berharap kepengurusan DWP NTT ke depan dapat menghadirkan energi baru sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.
“Harapan saya, DWP NTT menjadi organisasi yang penuh kebersamaan, penuh energi positif dan mampu melahirkan terobosan-terobosan yang sesuai dengan potensi daerah. Kita mulai dari silaturahmi, kemudian bergerak bersama, berkolaborasi dan berkarya untuk keluarga dan masyarakat NTT,” pungkasnya.
Sebelumnya, Fatinci Reynilda Sodo resmi menjadi Ketua DWP Provinsi NTT masa bakti 2024-2029. Serah terima jabatan Ketua DWP NTT digelar di Kupang dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, Jumat (18/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Fransiskus mengapresiasi jajaran DWP atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat di NTT.
Ia mengatakan serah terima jabatan tidak semata-mata dimaknai sebagai pergantian kepemimpinan. Menurutnya, momentum tersebut merupakan bagian dari estafet pengabdian untuk meneruskan berbagai hal baik yang telah dilakukan kepengurusan sebelumnya.
“Kepada Ketua DWP Provinsi NTT yang menerima amanah, selamat menjalankan tugas. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan semangat kebersamaan, keteladanan dan pelayanan,” kata Fransiskus.
Dia menilai DWP memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya anggota dan keluarga. Karena itu, program kerja DWP diharapkan tetap diarahkan pada bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi serta sosial budaya sesuai visi dan misi organisasi.
Fransiskus juga meminta sinergi antara DWP Provinsi, DWP Unsur Pelaksana dan kepala perangkat daerah selaku penasihat DWP Unsur Pelaksana terus diperkuat.
“Mari membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, sehingga program DWP dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.(BFT/KOE/Red/Yoflan)
