SULAWESI-BERITAFAJARTIMUR.COM,-Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum dan memulihkan fungsi kawasan hutan yang selama ini dikuasai atau dimanfaatkan secara ilegal.
Ketua Tim Kamtib Satgas PKH Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Bambang Hari Wibowo, S.I.K., M.Si., menyatakan bahwa kerja Satgas adalah upaya nyata pemerintah menegakkan amanat konstitusi untuk memastikan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Indonesia adalah negara hukum. Hutan, tambang, air, dan tanah harus dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Ini bukan sekadar kutipan hukum, tetapi amanat konstitusi,” tegas Bambang dalam kegiatan sosialisasi Satgas PKH di Konawe Utara.
Ia hadir bersama timnya Kombes Pol Yudha Wirajati K., S.I.K., M.H., Kombes Pol Saufi Salamun, S.I.K., M.Si., dan Kompol Ivan Adhitira, S.I.K., M.H, yang tergabung dalam Satgas PKH Kamtib, bagian dari kerja lintas 12 kementerian/lembaga di bawah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Dalam paparannya, Bambang menjelaskan bahwa Satgas PKH memiliki tiga fokus utama:
1. Penagihan denda administratif bagi pelanggar aturan kawasan hutan;
2. Penguasaan kembali lahan hutan ilegal oleh negara; dan
3. Pemulihan aset lingkungan yang rusak agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Kami sudah mulai menertibkan kebun sawit dan tambang ilegal. Negara mengambil kembali lahan yang dikuasai tanpa hak. Ini bukan teori, tapi tindakan nyata,” tegasnya.
Menurut Bambang, kekayaan alam Indonesia yang melimpah bisa menjadi bencana bila tidak dikelola dengan bijak. Ia menyebut kerusakan hutan sudah merugikan negara, masyarakat, dan menciptakan ketidakpastian hukum.
Bambang menepis anggapan bahwa penertiban hutan oleh Satgas PKH bersifat antiusaha. Sebaliknya, kata dia, langkah ini justru bertujuan menciptakan iklim investasi yang adil dan pasti secara hukum.
“Kami tidak ingin mematikan investasi. Kami ingin pelaku usaha yang patuh tidak kalah oleh yang curang. Negara hadir untuk melindungi yang sah, bukan yang sembunyi-sembunyi,” ujarnya.
Ia mengajak pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, dan masyarakat umum untuk berkolaborasi menegakkan visi Perpres 5/2025, termasuk sinkronisasi data, penyelesaian konflik, dan pengawasan lapangan.
“Pelaku usaha perlu mengecek legalitas lahannya. Bila ada masalah, mari selesaikan secara terbuka dan adil. Dan masyarakat, laporkan bila ada pelanggaran. Hutan ini milik kita semua,” imbuhnya.
Bambang menegaskan, kerja Satgas PKH merupakan bentuk nyata pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: kekayaan alam harus dikelola negara untuk kemakmuran rakyat.
“Semakin lama kita biarkan hutan dirusak, semakin jauh kita dari cita-cita konstitusi. Tugas kita memastikan aturan hidup dalam tindakan nyata,” tutupnya.
Satgas PKH menegaskan langkah tegas menertibkan kebun sawit dan tambang ilegal di Sultra. Kombes Pol Bambang Hari Wibowo: “Negara hadir untuk rakyat, bukan untuk yang curang.”(BFT/LBJ/Red/Yoflan)





