Beritafajartimur.com (Jakarta), 9 Oktober 2026 — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Peradah Indonesia, Ricky Satriawan, menyampaikan pandangan umum Peradah Indonesia dalam Sidang Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Jumat (9/10/2026). Dalam pandangannya, ia menegaskan bahwa Mahasabha harus menjadi momentum evaluasi dan pembenahan organisasi agar PHDI semakin mampu menjawab kebutuhan umat Hindu di tengah dinamika sosial dan perkembangan zaman.
Menurut Ricky, Mahasabha merupakan ruang penting bagi umat Hindu untuk melakukan refleksi, mengevaluasi perjalanan organisasi, sekaligus merumuskan arah perjuangan kelembagaan Hindu ke depan. Selain menjadi wadah pemersatu dan representasi kepentingan umat, PHDI juga memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebutuhan umat dan kebijakan negara.
“PHDI masih memiliki kepercayaan yang kuat dari umat. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ke depan, PHDI tidak cukup hanya eksis sebagai organisasi, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat,” tegas Ricky.
Salah satu perhatian utama Peradah Indonesia adalah penguatan pendidikan Hindu, kepemudaan, serta kemandirian ekonomi umat. PHDI dinilai perlu mendorong pengembangan pasraman, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan bahan ajar, beasiswa, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan keagamaan. Pada saat yang sama, pembinaan pemuda harus diarahkan pada regenerasi kepemimpinan dan pemberian ruang yang lebih luas bagi generasi muda dalam perumusan kebijakan serta pengelolaan organisasi.
Di bidang ekonomi, PHDI diharapkan dapat mendorong pemberdayaan UMKM, kewirausahaan, pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan penguatan jejaring usaha umat. Kemandirian ekonomi juga perlu menjadi perhatian organisasi melalui sistem pendanaan yang berkelanjutan, profesional, transparan, dan akuntabel agar program pelayanan umat dapat berjalan secara konsisten.
Peradah Indonesia turut menyoroti pentingnya pembenahan data umat Hindu dan penguatan representasi dalam kebijakan publik. Ketersediaan data yang akurat dan diperbarui secara berkala mengenai umat, pura, pasraman, tenaga pendidik, serta kebutuhan masyarakat Hindu di berbagai daerah dinilai penting sebagai dasar penyusunan program dan advokasi.
Ricky menekankan bahwa keterlibatan umat Hindu dalam proses perumusan kebijakan nasional juga harus menjadi perhatian serius PHDI. Organisasi perlu memperkuat komunikasi dan advokasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan agar aspirasi umat dapat tersampaikan dan dipertimbangkan dalam kebijakan publik. Representasi politik umat perlu dibahas secara strategis sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan warga Hindu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam aspek pelayanan, PHDI didorong untuk tidak hanya hadir ketika persoalan umat telah membesar atau menjadi perhatian publik, tetapi juga mampu melakukan pencegahan dan merespons persoalan sejak dini. Penguatan mekanisme pengaduan, verifikasi informasi, pendampingan, dan tindak lanjut yang terukur diperlukan agar kehadiran organisasi dapat dirasakan secara nyata.
“PHDI harus hadir ketika umat mulai menghadapi persoalan, bukan menunggu sampai masalah menjadi besar. Karena itu, keberhasilan organisasi harus diukur dari dampak dan manfaatnya bagi umat, bukan semata-mata dari jumlah kegiatan yang diselenggarakan,” lanjut Ricky.
Peradah Indonesia juga mendorong adanya parameter capaian kerja PHDI yang jelas dan terukur untuk lima tahun ke depan. Parameter tersebut antara lain mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan Hindu, penguatan kemandirian ekonomi umat dan pendanaan organisasi, regenerasi kepemimpinan pemuda, pembaruan data umat secara berkala, peningkatan respons dan penyelesaian persoalan umat, perlindungan pura dan tanah suci, transparansi tata kelola, serta penguatan partisipasi umat Hindu dalam kebijakan publik nasional.
Sejalan dengan itu, setiap calon Ketua Umum PHDI diharapkan menyampaikan visi, misi, program prioritas, dan target capaian untuk masa kepemimpinan lima tahun ke depan. Pemaparan tersebut penting agar umat dapat mendengarkan, memahami, dan menilai arah kebijakan yang ditawarkan secara terbuka.
Peradah Indonesia berharap Mahasabha XIII menjadi titik awal pembenahan PHDI menuju organisasi yang semakin kuat, modern, terbuka, dan relevan dengan kebutuhan umat. Dengan arah kebijakan yang jelas, tata kelola yang akuntabel, serta capaian kerja yang dapat dievaluasi, PHDI diharapkan mampu memperkuat kepercayaan umat sekaligus menjalankan perannya sebagai representasi dan penghubung aspirasi umat Hindu dengan negara.(BFT/JAK/RED/Devy)
