Beritafajartimur.com (Denpasar)
Konsep “Pariwisata Halal” yang diwacanakan Sandiaga Uno memantik penolakan sejumlah tokoh masyarakat di Bali. Setelah Wakil Gubernur Bali Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawawati, M.Si., dan Anggota DPR RI Alit Kelakan menyatakan penolakkan terhadap konsep “pariwisata halal” yang dilontarkan oleh Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno, kini Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 32, I Ketut Putra Ismaya, SH., menyatakan ketidak-setujuannya akan konsep seperti itu.
Ismaya beralasan bahwa konsep pariwisata halal yang diutarakan Sandiaga Uno tidak bisa diterapkan di Bali lantaran telah memiliki konsep Pariwisata Budaya yang sudah lama menjadi ikon pariwisata di “pulau seribu pura” ini. Dipertegas lagi bahwa penerapan konsep demikian mungkin hanya match dengan suatu daerah dan bukan di Bali karena akan berimplikasi rusaknya tatanan sikap toleransi yang sudah lama dibangun dalam kehidupan masyarakat Bali yang pluralis.
“Bali sudah punya konsep pariwisata budaya yang sangat bagus yang telah mengakar dan tetap ajeg hingga kini. Konsep ini terbukti sangat kuat karena bisa membentengi pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Bali. Jadi Sandiaga Uno harus menghargai konsep pariwisata Bali yang sudah berjalan baik. Ini tanah Bali, jangan paksakan sesuatu yang tidak disukai masyarakat Bali yang penuh toleran kepada semua suku, ras dan agama,”tegas Ismaya ketika ditemui di kediamannya di Denpasar, Senin (25/2/2019).
Dalam pandangan Ismaya yang dalam perhelatan Pileg & Pilpres 2019 ini memiliki hastag#Keris, bahwa konsep pariwisata halal sangat rentan dengan isu SARA. Pastinya akan banyak menimbulkan gesekan di tataran masyarakat bawah (grassrood). Namun pihaknya menyerahkan sepenuhnya konsep tersebut kepada masyarakat khususnya tokoh-tokoh Bali.
“Kami memiliki tokoh adat, seperti PHDI, ulama, begawan serta pedanda kan harus diajak duduk bersama untuk berdiskusi soal wisata halal. Tidak bisa dipaksakan harus diterapkan wisata halal di Bali sebelum para tokoh diajak bicara, karena kami yang memiliki tanah Bali,” ujar Ismaya.
Ismaya melanjutkan, jangan sampai wacana wisata halal itu malah membuat masyarakat terpecah belah. Ia menyadari bahwa Pulau Bali adalah bagian negara NKRI, meski demikian ada adat budaya yang mesti dijaga karena itu merupakan citra pariwisata Pulau Dewata tersebut.
Dia mengatakannya, selama ini masyarakat Bali tidak pernah mengintervensi atau ikut campur urusan orang luar. Diharapkan supaya tidak ada pihak-pihak yang turut campur terhadap kebijakan pariwisata Bali dengan dalih apapun demi mengejar keuntungan bisnis semata-mata.
“Mari saling hormati. Jadi sekali lagi kami tegaskan jangan mengambil keputusan sendiri. Diskusilah dengan kami apakah setuju atau menolak wacana tersebut. Toh kalau memang semua tokoh Bali setuju dengan wisata halal itu, maka kami tidak akan bisa melarangnya. Masyarakat pasti mendukungnya,” jelas Ismaya pula.
Secara perspektif pribadi, Ismaya menegaskan bahwa bicara soal halal haram, maka setiap agama memiliki aturan tersendiri. Sesuai keyakinan masing-masing. Sementara kalau diterapkan di Bali, persoalan halal haram tentu tidak bisa dilepaskan dari koridor taksu Bali, yang tentunya harus dijaga.
“Mari diskusi untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau wacana itu berbenturan dengan keinginan masyarakat setempat, ya tolong dong dihargai apa keinginan dari warga Bali. Jangan ‘semau gue’, hargailah yang punya tempat. Jangan sampai memunculkan masalah mengkotakkan diri, karena di Bali ada umat Hindu, Nasrani, Budha dan lainnya, ini harus dijaga,” pungkasnya.
(Donny Parera)







