Oleh Andre Vincent Wenas
Duduk bersama ketiga pemimpin bangsa, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo di tribun kehormatan Istana Negara pada kesempatan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81, hari Senin, 17 Agustus 2026.
Prabowo terlihat sumringah, tersenyum terus. Sesekali melambaikan tangan ke arah para undangan. Jokowi pun tersenyum sementara Gibran terus mengibarkan bendera merah-putih kecil yang ada dalam genggamannya. Mereka bertiga kelihatan riang.
Dalam semiotika komunikasi politik ini bisa diinterpretasikan kokohnya triumvirat kepemimpinan Prabowo-Gibran-Jokowi. Atau kalau mau disederhanakan ya duet Prabowo-Jokowi berhasil menepis isu pecahnya (atau retaknya) kongsi.
Apakah ini juga indikasi kuat Prabowo-Gibran bakal dua periode? Mungkin juga. Apakah terlalu prematur? Mungkin saja. Politik memang ilmunya segala kemungkinan.
Ada kekurangan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, namun ada pula kelebihannya. Ada terdeteksi klik atau faksionalisasi di tubuh pemerintahan, namun dengan hadirnya Jokowi di Gedung MPR dan Istana Negara kemarin sedikit banyak telah mencairkan ketegangan (tension) yang ada.
Ketegangan malah bergeser ke kantor DPP parpol yang sedang terus bersiasat memecah kongsi itu.
Tiga hari sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dengan didampingi Wapres Gibran telah menyampaikan pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Gedung MPR RI pada Jumat, 14 Agustus 2026. Jokowi juga hadir dan sempat memberi tanda jempol disaat bersalaman dengan Prabowo. Simbol dukungan yang terlalu jelas, semiotika komunikasi politik yang gamblang.
Agenda ekonomi dengan target akhir tahun sebesar enam persen, itu yang paling kita ingat. Ya 6% adalah target pertumbuhan di akhir 2026. Kalau ini tercapai, kita boleh optimis momentum pertumbuhan bakal terus menanjak.
Kita flash-back sejenak. Periode Presiden BJ Habibie (Presiden ke-3) periode 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999 (Menjabat sekitar 1 tahun 5 bulan sebagai masa transisi) ini masa peralihan pertama menuju era reformasi.
Lalu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden ke-4 periode 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001 (Menjabat sekitar 1 tahun 9 bulan), ini masa peralihan kedua memasuki masa reformasi.
Perjalanan pertumbuhan ekonomi selama seperempat abad atau 25 tahun terakhir, tercatat mulai tahun 2001:
Era Presiden Megawati Soekarnoputri (Presiden ke-5) periode 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004 (menjabat sisa periode hingga masa pemilihan langsung pertama). Pada tahun 2001 tercatat pertumbuhan ekonomi 3,64%, lalu tahun 2002: 4,50%, dilanjutkan tahun 2003: 4,78%, dan pada tahun 2004 mencapai 5,03%.
Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden ke-6 periode 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014 (Menjabat dua periode atau 10 tahun). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 mencapai 5,69%, tahun 2006 turun sedikit 5,50%, lalu pada tahun 2007 naik ke 6,35%, tahun 2008 masih dikisaran 6,01%, tahun 2009 anjlok ke 4,63%, recovery di tahun 2010 yang mencapai 6,22%, tahun 2011: 6,17%, tahun 2012: 6,03%, tahun 2013: 5,56%, dan di tahun 2014: 5,01%,
Memasuki era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden ke-7 periode 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024 (juga menjabat dua periode atau 10 tahun). Pertumbuhan ekonomi tercatat tahun 2015: 4,88%, tahun 2016 naik ke 5,03%, tahun 2017: 5,07%, tahun 2018: 5,17%, tahun 2019: 5,02%, bencana global Covid ditahun 2020 membuat ekonomi Indonesai terkontraksi (minus) -2,07%.
Perekonomian Indonesia bershasil bounce-back di tahun 2021: 3,07%, recovery di tahun 2022: 5,31%, tahun 2023: 5,05%, tahun 2024: 5,03% dan tahun 2025 kemarin berhasil tumbuh 5,11%.
Jadi selama seperempat abad (25 tahun) terakhir ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 4,9% per tahun. Dan kalau kita ringkas polanya, antara 2001 sampai 2006 boleh dibilang sebagai masa pemulihan dari kristal (krisis total) yakni krisis ekonomi dan krisis politik.
Lalu periode 2007 sampai 2012 ekonomi Indonesia mengalami akselerasi pertumbuhan di kisaran 6%. Disambung ke periode 2013 sampai 2019 terjadi stabilisasi ekonomi di kisaran 5%. Pada tahun 2020 terjadi bencana global pandemi Covid-19, ekonomi dunia mengalami pertumbuhan negative, ekonomi Indonesia terkontraksi (minus) -2,07%.
Memasuki periode 2021 sampai 2025 adalah masa pemulihan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan kembali ke kisaran 5%. Pemerintahan Joko Widodo selama dua periode ditandai dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran, kebijakan hilirisasi dan pengambilalihan Freeport serta ruang udara dari Singapura.
Harapannya tahun 2026 ini di era Presiden Prabowo Subianto bakal mencapai 6%. Dan di akhir periode pertama nanti (tahun 2029) diharapkan bisa mencapai 8%. Mudah-mudahan.
Ambisi selanjutnya Indonesia bisa tumbuh “double-digits” (kabarnya atau rencananya di periode kedua Prabowo-Gibran, yaitu tahun 2029 sampai 2034).
Wacana optimistisnya, di era 2034 sampai 2044 (sepuluh tahun) Indonesia bisa tumbuh “double digits” demi menjelang status negara maju. Kita menyebutnya dengan terminologi “Indonesia Emas” di tahun 2045, yaitu saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia.
Dari pidato penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 kemarin itu perlu kita cermati beberapa angka indikasi yang disampaikan presiden.
Asumsi pertumbuhan ekonomi yang telah disepakati di kisaran 5,8% sampai 6,5% dan defisit 1,8% sampai 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kita sadar bahwa para investor tentu ingin melihat apakah target 5,8% sampai 6,5% itu didukung oleh program yang konkret, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, hilirisasi, dan pembangunan infrastruktur.
Kita pantau apakah kualitas belanja pemerintah itu belanja yang produktif yang dapat menciptakan multiplier effect bagi para pelaku ekonomi di pasar domestik dan bisa merangsang ekspor.
Adapun sektor yang berpotensi mendapat sentimen positif apabila belanja produktif diperkuat antara lain konstruksi, infrastruktur, semen, basic materials, transportasi, consumers, perbankan, serta sektor terkait hilirisasi dan energi.
Bersama kita perlu memantau terus bagaimana peta besar kebijakan ekonomi nasional dirancang. Bagaimana pemerintah menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, pembiayaan pembangunan, dan strategi eksternal Indonesia dalam satu kerangka yang utuh.
Kita juga menyoroti bagaimana Presiden Prabowo Subianto menampaikan programnya terkait MBG (Makan Bergizi Gratis). Ia mengutarakan komitmennya melanjutkan program MBG yang kontroversial itu. Intinya Presiden tidak akan membiarkan stunting atau gizi buruk di Indonesia.
Program MBG akan diteruskan, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Tanpa korupsi. Faktanya, Papua merupakan salah satu provinsi dengan angka stunting dan gizi buruk akut paling tinggi di Indonesia. Tapi ironisnya, dari 27.469 unit SPPG di Indonesia, jumlah dapur MBG yang beroperasi di Provinsi Papua hanya 1%. Sebagai perbandingan, jumlah SPPG di Pulau Jawa mencapai 53% dari total SPPG yang ada di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah meminta agar pembiayaan MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat untuk APBN 2028, dalam putusan uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang dibacakan pada 30 Juli lalu.
Terkait Koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo mengklaim telah mendirikan 10.000 Koperasi Merah Putih, dimana sejumlah 3.300 koperasi sudah beroperasi optimal. Target akhir tahun mencapai 30.000 unit koperasi.
Misi koperasi ini adalah agar negara bisa menguasai rantai pasok sendiri sehingga tidak bisa kita dipermainkan para saudagar yang menguasai (mendikte) pasar. Presiden menegaskan bahwa program ini bukan jadi sumber dana bagi penguasa, ini dana kedaulatan kita. Ini uang rakyat untuk rakyat, begitu tegas Prabowo.
Namun, klaim Presiden seperti ini sukar dipercaya karena ketidakjelasan orientasi dan transparansi dari program koperasi ini. Kritik datang dari peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Akibat transparansi yang minim, bisa jadi koperasi menjadi sumber dana bagi penguasa.
Bukan pada kebijakannya, tapi pada implementasi kopdes di lapangan yang menjadi sorotan. Lantaran kopdes dirasa tidak memberikan manfaat, tujuan pembentukan yang kabur, dan lokasi-lokasi yang dipertanyakan. Lagi-lagi soal transparansi anggaran, serta mencegah manipulasi data yang dapat berujung pada keberadaan koperasi fiktif.
Banyak lagi lainnya. Soal renovasi sekolah yang rusak sampai tahun 2029. Presiden menyebut bahwa ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Namun tidak menyebutkan anggaran yang akan dikeluarkan. Sampai-sampai lembaga Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebutnya sebagai mimpi di siang bolong. Tak ada data yang disebutkan berkaitan dengan hal ini.
Soal membubarkan ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo mengklaim telah menutup 290 BUMN dari total 1.074 BUMN yang ada. Perusahaan negara itu dikatakannya terlalu banyak dan tidak produktif.
Sampai akhir tahun 2026 ini, Presiden Prabowo menargetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan dipertahankan.
Setelah pembenahan BUMN, klaim Prabowo, dividen BUMN yang disetorkan pemerintah mencapai Rp 142,3 triliun pada tahun 2025, naik 67% dari tahun sebelumnya (2024).
Untuk meningkatkan efisiensi (dengan pemberantasan korupsi), disampaikan bahwa pemerintah akan membentuk pengadilan khusus (ad hoc) untuk mengusut direksi BUMN yang menjabat dalam 30 tahun ke belakang. Nah! Bagi direksi yang pernah korupsi di kurun waktu itu siapkan koper untuk menginap di hotel prodeo.
Banyak hal lain yang disampaikan. Kita simplifikasi saja pada target pertumbuhan ekonomi 6% di akhir tahun 2026 ini. Dengan trend yang terus meningkat tiap kuartal, kita jaga momentum pertumbuhan ekonomi. Sambil menjaga efisiensi, dengan mencegah pemborosan dan korupsi. Tingkatkan terus produktivitas, jaga persatuan dan pertahankan kekompakan.
Seperti triumvirat Prabowo-Gibran-Jokowi yang riang gembira. Politik Indonesia mesti jadi politik kegembiraan, bukan marah-marah, seruduk kesana, seruduk kesini, yang akhirnya malah pusing sendiri.
Merdeka!
Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2026
Andre Vincent Wenas, MM.,MBA., pemerhati ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
