BERITAFAJARTIMUR.COM (DENPASAR) Momen Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Bali yang ke-68 pada Jumat, 14 Agustus 2026, Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2026. Kebijakan ini menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Bali dalam merombak integritas dan performa pelayanan publik seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah wisata utama nusantara ini.
Langkah tegas ini diambil Gubernur Koster untuk memangkas potensi kecurangan serta pelanggaran disiplin di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Ketegasan Aturan dan Penanganan Masalah Sosial ASN
Dalam instruksi yang ditandatangani pada Rabu, 12 Agustus 2026 tersebut, Pemprov Bali menyoroti berbagai isu disiplin yang berdampak langsung pada kualitas layanan publik.
ASN diimbau bekerja secara profesional, transparan, serta membebankan target layanan bebas keluhan (zero complaint).
Dokumen ini secara eksplisit merinci larangan yang kerap menjadi celah pelanggaran etika maupun hukum.
Beberapa poin utama yang dilarang keras meliputi:
* Pelanggaran Moral dan Finansial: Terlibat judi online, menggunakan pinjaman online ilegal, perselingkuhan, serta penyalahgunaan narkoba.
* Penyalahgunaan Wewenang: Mengasnamakan pimpinan untuk meminta uang, barang, atau jasa, serta menerima gratifikasi.
* Penyebaran Informasi: Menyebarkan berita bohong (hoaks) atau memberikan komentar politik tanpa fakta di media sosial.
* Diskriminasi:
Memberikan pelayanan yang membeda-bedakan warga berdasarkan suku, agama, maupun status sosial.
Sanksi Tegas dan Layanan Pengaduan Masyarakat
Gubernur meminta seluruh atasan memberikan sanksi administratif hingga hukuman disiplin tegas bagi pegawai yang terbukti melanggar.
Langkah ini diharapkan dapat membendung potensi konflik kepentingan di instansi pemerintahan.
Guna menjaga pengawasan yang transparan, Pemprov Bali membuka saluran aduan langsung bagi masyarakat maupun internal.
Laporan disertai fakta dapat dikirimkan langsung kepada Gubernur Bali atau tim khusus.
Layanan Pengaduan Resmi Pemprov Bali:
Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran ASN melalui nomor WhatsApp/Telepon: 08214666666.
Langkah ini mempertegas komitmen pembangunan Bali yang bersih, berintegritas, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(don)
