Bekasi, Beritafajartimur.com
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK dengan dikandangkannya 10 orang terduga tersangkut kasus di DInas PUPR Kabupaten Bekasi mencoreng penghargaan yang selama ini telah diterima oleh Kabupaten Bekasi.
Adri Zulpianto dari Lembaga Kaki Publik menilai, bahwa penghargaan yang selama ini diterima, tidak dapat menjadi tolok ukur bersihnya suatu pemerintahan. “Terlebih lagi, penghargaan yang diterima selama ini oleh Kabupaten Bekasi tidak memiliki tolok ukur yang jelas, mengingat rusaknya fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bekasi,”ucapnya, Senin (15/10/2018) di Bekasi.
Selain itu, Adri Zulpianto menilai, bahwa kebanggan Pemkab Bekasi karena telah mendapatkan banyak penghargaan seharusnya tidak menjadikan Pemkab Bekasi menjadi jemawa.
Dia berharap, dengan OTT KPK di Kabupaten Bekasi, KPK dapat menangkap siapa saja yang terlibat selain 10 orang yang telah digelandang ke markas KPK pada senin dini hari tadi (15/10/2018). Hal ini harus dilakukan demi terciptanya Kabupaten Bekasi yang bersih dari para koruptor.
Iapun mendorong KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus lainnya yang dilakukan oleh DInas PUPR, seperti misalnya pembangunan asrama haji yang bermasalah yang telah menelan anggaran begitu besa. Selain itu, terkait pembangunan infrastruktur, dan sarana pra-sarana yang dilakukan oleh Dinas PUPR.
Ditambahkan, bahwa selama ini yang mengurus pembangunan di wilayah Kota Bekasi banyak dikelola oleh Dinas PUPR, sehingga OTT yang dilakukan ini seharusnya dapat menelusuri kasus-kasus lain yang janggal, termasuk kasus asrama haji, buruknya infrastruktur, dan pembangunan sejumlah infrastruktur yang dilakukan secara asal-asalan.
Lebih jauh dikatakan Adri Zulpianto, “OTT di Kabupaten Bekasi seharusnya menjadi pukulan telak bagi Pemkab Bekasi, sehingga klaim terhadap penghargaan selama ini, mendorong Pemkab Bekasi untuk lebih serius lagi menjalani pemerintahan dengan anggaran yang telah disediakan, bukan hanya menerima penghargaan tanpa kinerja yang bagus dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi,”imbuhnya.
Setelah OTT KPK di Kabupaten Bekasi, setidaknya menjelaskan kepada seluruh warga Kabupaten Bekasi betapa buruknya manajemen pemkab Bekasi dalam menjalankan kepemerintahan, berbanding terbalik dari penghargaan yang selama ini diterima.
(BFT-BEK)








