Beritafajartimur.com, Denpasar (Bali) – Pasca menuai dua kali pembatalan pelaksanaan kegiatan People’s Global Conference (PGC) Againts IMF-WB, pihak panitia segera merespon dengan menggelar Konferensi Pers, Kamis (11/10/2018), di depan Hotel Nirmala, Jalan Mahendradata, Denpasar.
Konferensi Pers ini dilakukan pasca adanya pembatalan People’s Global Conference (PGC) Againts IMF-WB baik yang awalnya direncanakan di Auditorium RRI, maupun Hotel Nirmala, Denpasar. “Terkait kegiatan di Hotel Nirmala kami sudah booking sebelumnya namun beberapa saat setelah itu ada informasi bahwa pihak hotel telah ditelpon dini hari oleh aparat keamanan untuk pembatalan kegiatan dengan alasan kegiatan kami menentang IMF-WB”, jelas Panitia PGC, Eni Lestari.
Sementara itu pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali juga menyayangkan adanya intervensi dari pihak aparat keamanan mengingat kegiatan ini telah direncanakan sejak beberapa hari sebelumnya. “Intinya kami selaku panitia kecewa dengan pembatalan ini mengingat kami telah mengajukan ijin sejak jauh hari” ungkap Dewa Adnyana.
Pihaknya menambahkan bahwa pasca pembatalan ini LBH bersama Panitia PGC akan membahas secara internal terkait rencana selanjutnya dan upaya apa yang akan dilakukan.
Sementara itu, Diyana Yahaya salah satu peserta demo mengungkapkan bahwa pihaknya menentang IMF dan World Bank lantaran menurutnya telah banyak mengambil keuntungan layaknya rentenir terhadap negara-negara berkembang yang menggantungkan nasibnya kepada negara lain sehingga hal itu dimanfaatkan oleh kedua lembaga untuk menjadikan negara berkembang seperti di Asean dan Asia Selatan.
“Akibatnya penduduk di negara-negara tersebut terus miskin dan menggantungkan pertumbuhan ekonominya pada kedua lembaga tersebut,”ujarnya.
Bentuk pencaplokan yang dilakukan kedua lembaga adalah pendanaan dalam pembangunan infrastruktur, pembuatan jalan tol dan lain sebagainya.
“Oleh karena itu, kita melakukan workshop ini dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat kita sekaligus membuka cakrawala pikiran kita bahwa sudah saatnya untuk menghentikan ketergantungan pemerintah di masing-masing negara berkembang agar tidak lagi meminjam di kedua lembaga tersebut,”imbuh Diyana Yahaya.









