Penjabat Sekda Matim Gelar Diskusi Tentang Kawasan Kumuh bersama Dinas PUPR Matim

BERITAFAJARTIMUR.COM (Borong-MATIM) ~ Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur menggelar diskusi terarah atau Focus Group Discussion (FGD) terkait rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK), pada Kamis (18/6/2024) di kantor Bupati Manggarai Timur. Dibuka oleh Penjabat Sekda Matim, Gonsa Tombor, dihadiri Plt. Kadis PUPR, Ferdi Mbembok, Kabid Perumahan dan Pemukiman PUPR, Vercellensius Amat, pegawai PUPR, Lurah dan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Narasumber Kepala LPPK, Ardiyanto M. Gai dan tim.

“Kegiatan FGD l yang dilaksanakan hari ini merupakan bagian dari tahapan proses penyusunan dokumen RP2KPKPK, dimana akan dipaparkan tentang laporan pendahuluan. Salah satunya memuat tujuan dan sasaran serta ruang lingkup dokumen RP2KPKPK,” ujar Plt. Kadis PUPR.

Lanjutnya, secara garis besar output yang diharapkan dari FGD I itu, yakni mendapatkan masukan dari seluruh anggota Forum untuk menyempurnakan isi pada dokumen. Nantinya akan ada lanjut dengan FGD 2.

Harapannya, dokumen tersebut menghasilkan perencanaan komperhensif untuk menata sejumlah kawasan perumahan dan permukiman berkategori kumuh di Matim.

“Hasil diskusi pada FGD ini akan mempunyai dokumen yang benar-benar dijadikan acuan untuk pembangunan di Matim pada masa mendatang. RP2KPKPK merupakan dokumen yang harus dimiliki Pemda dalam menjalankan urusan penanganan wilayah kumuh sesuai amanah undang-undang Nomor 01 tahun 2011,” katanya.

Sementara Penjabat Sekda, Gonsa Tombor, dalam kesempatan itu mengatakan, rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan dengan skala
kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan yang bersifat
menyeluruh dan terpadu.

“Tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik, namun mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik berupa upaya pencegahan dan pengendalian terhadap kekumuhan melalui pemberdayaan masyarakat,” ujar Tombor.

Sedangkan Fisik lanjutnya, berupa peningkatan kualitas dengan pola-pola penanganan, dan pengelolaan permukiman kumuh. Sebelumnya, pada tahun 2022 yang lalu, Matim telah melaksanakan penyusunan review SK kumuh dengan Nomor HK/161/tahun 2022, tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Matim.

Menurut Tombor, lokasi tersebut meliputi 13 kelurahan/desa yang tersebar pada 4 wilayah kecamatan, yakni Kelurahan Kota Ndora, Kelurahan Satar Peot,
Kelurahan Rana Loba, Desa Nanga Labang, Desa Golo Kantar, dan Desa Bangka Kantar di Kecamatan Borong. Kemudian, Kelurahan Tanah Rata di Kecamatan Kota Komba.

Selain itu, Kelurahan Pota, Kelurahan Nanga Baras, Desa Nanga Mbaur, dan Desa Nampar Sepang di Kecamatan Sambi Rampas Serta Desa Satar Padut dan Desa Satar Kampas di Kecamatan Lamba Leda Utara.

Dari hasil review tersebut, telah dilaksanakan proses overlay peta spasial delineasi terhadap peta permukiman yang tercantum dalam SK kumuh.

“Kegiatan ini memfokuskan peta pada daerah yang merupakan kawasan permukiman, dan mengurangi daerah bukan kawasan permukiman seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah, serta daerah hijau seperti pekuburan, area hutan, kebun, dan lainya,” jelasnya.

Katanya, tentu dari hasil overlay tersebut, ada 154 ha area kawasan kumuh dari sebelumnya 219,21 ha. Juga telah dilaksanakan pula penanda tanganan berita acara kesepakatan verifikasi data baselin. Hasil overlay tersebut didapatkan 3 pembagian kewenangan penanganan berdasarkan jumlah luasan kawasan kumuh.

Ia jelaskan, jika luasnya kurang dari 10 ha ditangani oleh Kota/Kabupaten. Lalu jika luas 10-15 ha maka ditangani oleh Provinsi, dan juga bila luasnya lebih dari 15 ha, maka ditangani oleh pemerintah Pusat. Dokumen terkait FGD itu merupakan acuan yang dapat mendukung terciptanya percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan tuntas.

“Serta berkelanjutan bagi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Bupati, dan terciptanya keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh sebagai bagian dari agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG’s),” ujarnya.

Sehingga Pemda perlu terlibat aktif dalam proses penanganan kekumuhan dengan melibatkan seluruh komponen di daerah, termasuk kelompok swadaya masyarakat dan kelompok badan usaha. Berharap diskusi FGD itu bisa menghadirkan rekomendasi dengan analisis rencana yang mumpuni sesuai tugas Dinas PUPR dalam hal Bidang perumahan dan Permukiman.(BFT/BOR/Ardi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *