Oleh Jakob Ereste (Sumber Foto: Detik)
BERITAFAJARTIMUR.COM (Banten)
Janganlah gampang untuk setuju agar pagar laut di Pantai Utara Jakarta yang diklaim dalam proyek PSN PIK-2 itu harus segera dibongkar. Sebab masalahnya harus diiringi dengan pengusutan siapa dalangnya yang merekayasa proses proyek yang telah menimbulkan berbagai masalah, tak hanya syarat dan mereka yang pemberi peluang melakukan penimbunan dan pemagaran laut sepanjang leboh dari 30 kilometer itu. Sebab prosesnya pembongkaran pagar laut itu sangat gampang, biayanya pun lebih rendah dari dana yang sudah dikucurkan, apalagi mau dibilang dengan uang pelicinnya yang pasti sudah diterima oleh banyak pihak.
Jika pembongkaran pagar laut itu tidak dirangkai dengan proses terhadap banyak pihak yang terlibat, maka yang tersasar hanya mereka yang menjadi operator pelaksanaan di lapangan saja. Maka itu harus lebih dahulu diperiksa untuk kemudian ditahan, baru proses pembongkaran pagar yang cukup panjang dan telah merusak lingkungan pantai Utara Jakarta ini perlu diperhitungkan juga ongkos pemulihannya yang harus menjadi bagian dari tanggung jawab pihak perusahaan pengembang.
Bila tidak, maka otak perekayasa dari kemudahan pembangunan proyek yang bisa semena-mena dan semerta-merta dilaksanakan ini harus tuntas hingga pemulihan terhadap lingkungan yang terlanjur rusak.
Penahanan terhadap semua pihak serta semua kaki tangan pelaksanaan proyek yang telah membuat kegaduhan serta keresahan yang sangat merugikan rakyat ini — tak hanya sebatas korban yang telah terhenti mata pencaharian dan rusaknya tempat tinggal mereka — tapi juga untuk mereka yang telah kehilangan sama sekali lapangan pekerjaan yang menjadi andalan untuk hidup bersama keluarganya patut mendapat perhatian yang serius demi keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pengakuan atas hak usaha atau kepemilikan lahan yang berada di sepanjang pantai Utara laut Jakarta hingga Banten ini, setidaknya meliputi sekitar 15.000 hektar hingga 30.000 hektar luasnya. Jadi jelas dan pasti pelakunya adalah mereka yang memiliki kekuasaan nyaris tidak terbatas dengan dana yang tidak terbatas pula besarnya.
Areal seluas itu konon akan dijadikan daerah pemukiman elite yang tidak mungkin terjangkau oleh rakyat kebanyakan, lantaran hendak diperuntukkan bagi orang kaya yang antah berantah asal usul keberadaan dan identitasnya. Sebab view laut yang indah pun telah memiliki tarif tertentu serta menjamin kebebasan untuk meluncur bebas ke laut lepas yang tidak bisa diketahui orang banyak.
Kawasan seluas 15.000 hingga 30.000 hektar cukup untuk mendirikan sebuah negara sendiri dengan kaisar sendiri dan tata pemerintahan sendiri dalam satu dinasty yang maha sakti dan kebal dari segenap ancaman hukum yang berlaku dari negara manapun. Inilah keresahan terbesar warga bangsa Indonesia yang gigih mendesak agar proyek serupa itu segera dihentikan, seperti yang diungkap oleh Gerakan Rakyat Anti Oligarki (GRAO) yang diikuti oleh sejumlah aktivis pergerakan dari berbagai daerah bergabung dengan masyarakat Banten dan Jakarta serta warga masyarakat sekitarnya.
Penyegelan yang dilakukan KKP yang dimuat oleh media pada 10 Januari 2025 meyakinkan bahwa izin proyek yang disebut PSN PIK 2 ini memang tidak memenuhi syarat, karenanya harus segera dibongkar sesuai dengan sanksi yang tertulis dalam PP No. 21/2021 pasal 195 ayat (h) seperti yang diungkapkan Mulyanto. Adapun perintah penyegelan proyek PSN PIK 2 — sebagai kelanjutan dari PIK 1 yang bertengger di Pantai Indah Kapuk pada kawasan bibir Pantai Utara Laut Jakarta ini, dikatakan juga atas dasar perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.
Angin segar yang bertiup dari Pantai Indah Kapuk ini, sedikit dapat meredakan kegundahan dan keresahan serta kemarahan warga masyarakat, karena pemerintah telah hadir dan tidak lagi abai seperti terkesan sebelumnya menutup mata. Dan rakyat terus berdo’a untuk Kabinet Merah Putih yang dikomando Presiden Prabowo Subianto senantiasa tawadhu serta tetap amanah dalam usaha membela kepetingan rakyat.**
Banten, 11 Januari 2025
