BERITAFAJARTIMUR.COM (Labuan-Bajo-MABAR)
Setelah rencana demonstrasi dari masyarakat yang tergabung dalam Rakyat Jelata Korban Gusuran (RATA KORSA) dibatalkan pada 9 Mei 2023 yang lalu, Utusan Mabes Polri berinisial SG kembali menemui warga di Cumbi, Desa Werloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Flores NTT, Rabu (11/5/2023).
Kedatangan SG dan beberapa rekannya bertujuan untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat Cumbi terhadap terselenggaranya KTT Asean ke-42 di Labuan Bajo. Dukungan itu dibuktikan lewat kerelaan mereka untuk membatalkan aksi demonstrasi persis pada hari pertama pelaksanaan ASEAN Summit (9/5/2023).
Pantauan media ini, kehadiran SG dan rekannya disambut antusias warga. Suasana sore hari itu penuh dengan nuansa keakraban. Tak lama berselang, SG didampingi rekannya menyampaikan niatnya secara budaya Manggarai yaitu “Pa’u Tuak” di hadapan sejumlah warga Cumbi yang tergabung dalam komunitas Rata Korsa.

“Di hadapan ase ka’e semua (adik dan kakak), atas nama Mabes Polri saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari keluarga besar Rakyat Jelata Korban Gusuran (Rata Korsa) sehingga penyelenggaraan KTT Asean sampai hari ini berjalan lancar,” ungkap SG.
Sebelumnya, kata SG dirinya berhasil melakukan negosiasi dengan warga Rata Korsa melalui pendekatan budaya. Hasilnya, SG yang merupakan utusan dari Mabes Polri dengan warga Cumbi bersepakat untuk membatalkan demonstrasi dan mendukung penyelenggaraan KTT Asean Summit di Labuan Bajo. Sejumlah spanduk dan baliho untuk dibentangkan pada aksi itu, dibakar. Video kesepakatan antara kedua belah pihak beredar di media sosial.
“Jadi, sebelumnya, tanggal 8 Mei) saya datang ke tempat ini untuk bernegosiasi terkait rencana aksi dari Rata Korsa. Puji Tuhan, Rata Korsa dan kami bersepakat untuk membatalkan demonstrasi itu demi kesuksesan pelaksanaan ASEAN Summit di Labuan Bajo,” beber SG.
Menurut SG, dirinya hanya sebagai mediator antara Rata Korsa dengan Mabes Polri terkait strategi pengamanan saat ASEAN Summit. Tetapi, beliau bukan penanggung jawab dan jaminan terwujudnya aspirasi Rata Korsa tentang ganti rugi lahan yang telah digusur.
“Terus terang, saya hanya bertindak sebagai mediator agar KTT ASEAN tidak terganggu oleh aksi demonstrasi warga. Namun, saya bukan penanggung jawab dan jaminan terpenuhinya tuntutan Rata Korsa soan ganti rugi itu,” tegas SG.
Kendati demikian, dalam pertemuan tersebut, utusan Mabes Polri menyampaikan kesanggupan untuk menyampaikan persoalan mereka kepada atasannya untuk diteruskan kepada Kapolri, hingga dapat disampaikan ke Presiden.
“Meski demikian, saya tetap menampung aspirasi dari masyarakat yang tergabung dalam warga Rata Korsa kepada atasan saya Bapak Kapolri untuk diteruskan kepada Bapak Presiden,” pungkas SG.
Pada kesempatan itu, SG memberikan klarifikasi bahwa Matius Siagian yang juga pernah bertemu dengan Rata Korsa, bukan utusan atau bagian dari tim Mabes Polri. Bahkan dirinya, tidak tahu, siapa yang mengutus Matius ke tempat itu.
“Jadi, perlu saya klarifikasi bahwa Matius Siagian, yang juga pernah bertemu dengan Rata Korsa, bukan utusan dari Mabes Polri. Saya juga tidak tahu lembaga apa atau siapa yang mengutus beliau ke tempat itu,” terang SG.
Sebelumnya, seperti yang dilansir media ini (9/5/2023), masyarakat Cumbi yang tergabung dalam Rata Korsa berniat untuk melakukan demonstrasi yang sedianya digelar 9 Mei 2023, tepat pada hari pertama ASEAN Summit Ke- 42 digelar.
Mereka menuntut pemerintah karena telah mengambil tanah mereka untuk pembangunan ruas jalan Labuan Bajo-Golo Mori, tanpa mendapatkan kompensasi baik berupa ganti rugi maupun ‘ganti untung’.
Namun, aksi itu batal setelah ada kesepakatan dengan utusan dari Mabes Polri. Mereka bersepakat untuk mendukung pelaksanaan KTT ASEAN itu. (BFT/LBJ/Yoflan).





