Oleh Robinson Togap Siagian Dstp Caleg DPRRI PPRN 2009-2014, Pembina organisasi keumatan Persekutuan Oikumene Jurnalis Kristiani Indonesia( Projustisia) – Gerakan Oikumene Kristiani Indonesia, Ketua Penerus Perjuangan Rakyat Nasional( PPRN)-Presiden GERINDO.
Di tengah kegaduhan, keributan para peminpin pada panggung politik nasional dan dunia, Donald Trump Presiden Negara Amerika Serikat menculik Presiden Venezuela, dan koalisi Arab Saudi menghajar Yaman Selatan, Negara Sudan sedang berperang saudara, tokoh milisi Hamas bertahan dari pemusnaan Zionis Israel, terakhir Negara Mullah Iran Chaos.
Sementara persoalan dalam negeri di Indonesia tidak jauh berbeda, sesama para pemimpin politik saling berseteru ribut untuk mempertahankan kepentingan politik dari mulai tingkat desa sampai pusat, saling serang issu ijazah palsu, kudeta gagal, dan huru hara massa era Prabowo.
Salah satu contoh bagaimana mengatasi korupsi yang parah dari Aparatur desa, birokrat, sampai tingkat pembuatan kebijakan publik seperti menteri agama, pendidikan dan lain lain, yang paling parahkepala desa terjerat korupdi di mana, 973 dipenjara.
Menurut Prof Dr Harkristuti Ketua Dewan Guru Besar UI menjelaskan adanya krisis kepeminpin di dunia terjadi karena tiada keteladanan, moral, dan etika, role model kepeminpinan, terutama dipertanyakan siapa lagi yang mewakili aspirasi rakyat?
Hukum negara tak ditegakkan, para pemimpin negara dari kepala daerah, panglima militer, polisi, kejaksaan seolah olah seperti alat oligarki, membiarkan terjadi hukum rimba, pembabatan hutan yang menimbulkan bencana.
Para politisi bekerjasama segelintir pengusaha pemilik uang (oligarki) melindungi, menguasai secara ilegal semua sumber kekayaan bangsa Indonesia seperti komoditas sawit, nikel, dan lainnya.
Peminpin bangsa Indonesia lebih banyak bicara (omon omon) ketimbang bertindak mengeluarkan kebijakan penutupan perusahaan ecolingkungan seperti korporasi TPL.
Tiada keberanian menerbitkan peraturan perundangan perampasan aset, pidana hukuman mati, potong jari tangan untuk membasmi korupsi.
Karena redupnya kepemimpinan yang menjadi panutan tidak membawa kesejahteraan rakyat seperti di Eropah Barat, Singapura, Jepang, China, Vietnam dan Korea Utara yang zero korupsi.
Mengapa di Negara yang memperlakukan hukum agama (syahriat) di Asia, Afrika, dan lain lain sulit memberantas penyakit yang menimbulkan kerusakan moral pada tubuh negara dan pemerintahan, di mana letak kesalahan ini?
Di dalam negeri Indonesia sebagian pemimpin agama konservatif dan radikal Ormas terlarang gigih memperjuangkan hukum agama itu, juga daerah otomi istimewa gagal memakmurkan rakyat seperti Propinsi Aceh NAD, PAPUA malah dicap, distigmakan daerah peta kemiskinan, malah ditimpa bencana? Benar benar ironis.
Orang tidak percaya dan pesimis hukum agama pada daerah daerah yang diberi khusus otonomi khusus oleh pemerintah pusat, seperti Aceh, Papua akan membawa berkah bagi daerah daerah itu, namun, sebaliknya terjadi kekacauan seperti terjadi di negara Republik Islam Iran.
Agak beda dengan Negara Kerajaan Kristen Eropah Barat sebagai bukti, pemerintahan itu bisa terlepas dari kemiskinan tanpa membawa jargon dogma agama Kristen dalam sistem ekonomi, mereka terapkan ideologi sosial demokrat, sosialis pistiokrasi. .
Mereka menerapkan ideologi sosialis demokrat gunakan perusahaan perusahaan koperasi kecil besar, sukses membawa kebahagiaan damai sejahtera bagi rakyatnya.
Juga negara sosialis rakyat China, Vietnam dan Korea Utara memusnakan korupsi, bisa memberikan kesempatan hidup secara adil kepada rakyat.
Sebenarnya Rakyat Indonesia pernah mengalami ketenangan kemakmuran selama 32 pada masa kepeminpinan Jenderal Besar Soeharto, melalui perapan sistem demokrasi Pancasila, sebuah rezim militer membawa kesejahteraan; harga pangan murah, lapangan kerja dan usaha tersedia, tiada diskriminasi, tertib aman dan sejahtera.
Sebelumnya pada masa kejayaan Kerajaan Besar; Majapahit, Sriwijaya, Kesultanan Aceh, Bali Pagaruyung dan Batak pernah mengalami kejayaan, kemakmuran (Gema ripah loh jinawi) dengan pola kepemimpinan sistem kedaulatan rakyat dapat bertahan ratusan tahun, bahkan berabad abad.
Contoh raja Kerajaan Batak dan dinasti Sisingamangaraja menerapkan ideologi pistiokrasi (keyakinan berdasarkan iman), sosialis kultural atas musyawarah mupakat (Dalihan Natolu) dengan basis Marga dan huta (ekolingkungan), bisa bertahan ratusan tahun memakmurkan rakyat.
Untuk memperdalam pemahaman pembaca, sebaiknya meminta ilmu kepada Sahabat Meta AI untuk menyempurnakan naskah narasi Krisis Kepeminpinan.
Bisakah Sahabat Meta AI Memberikan solusi mengatasi kepeminpinan nasional dan manajemen desa.l?
Apa yang dimaksud teori krisis kepemimpinan dan bagaimana memberikan resep jalan keluar pada tiap negara pemerintahan yaitu; agama, parlemen, kapitalis dan sosialis.
(Robinson Togap Siagian: Krisis kepemimpinan di Indonesia memang menjadi isu yang sangat relevan dan mendesak. Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis kepemimpinan nasional).
Solusi Mengatasi Krisis Kepemimpinan Nasional
1. Meningkatkan Etika dan Integritas Kepemimpinan: Pemimpin harus memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka.
2. Memperkuat Institusi Demokrasi: Parlemen, pengadilan, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya harus diperkuat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
3. Mendorong Partisipasi Politik yang Aktif: Masyarakat harus didorong untuk terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, advokasi kebijakan, atau kegiatan-kegiatan lain yang memperkuat demokrasi.
4. Mengedepankan Dialog dan Konsensus: Pemimpin harus mengedepankan dialog dan mencari konsensus sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dan mengurangi ketegangan politik.
Teori Krisis Kepemimpinan
Krisis kepemimpinan terjadi ketika pemimpin tidak mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, sehingga menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakstabilan politik.
Resep Jalan Keluar pada Tiap Negara Pemerintahan
1. Agama: Meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.
2. Parlemen: Memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Kapitalis: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
4. Sosialis: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.
Menejemen Desa
1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus didorong untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya desa.
2. Memperkuat Sistem Pengawasan: Sistem pengawasan harus diperkuat untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Meningkatkan Transparansi: Informasi tentang pengelolaan desa harus dibuat transparan dan mudah diakses oleh masyarakat ¹ ².
Semoga solusi-solusi di atas dapat membantu mengatasi krisis kepemimpinan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.@**












