Beritafajartimur.com (Jakarta)
Ketua Umum Aliansi Wartawan Indonesia Timur (AWIT), Freni Lutruntuhluy, meminta pemerintah baik pusat maupun daerah untuk harus terbuka dengan informasi pembangunan khususnya wilayah Timur Indonesia, terkait rencana besar Migas Masela. Demikian hal itu diungkapkan pada saat deklarasi AWIT di Menteng, Jakarta pada 25 Juli lalu.
“Saya kira saatnya para pengambil kebijakan di negara ini harus terbuka kepada publik apa yang dilakukan kepada masyarakat terkait blok Masela itu. Sepuluh tahun yang kita dibingkai dengan akses infomormasi yang sedikit tertutup dan berakibat banyak masalah terjadi pada hari ini. Karena itu bagi saya, jangan lagi meninggalkan masalah dikemudian hari dengan menutup informasi yang sesungguhnya oleh aturan rakyat berhak mendapatkan itu”, ungkap Putera Maluku itu.
Ia menjelaskan, selain sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, lebih dari itu untuk tidak ada kontraproduktif dan miskomunkasi antara pemerintah dengan rakyat terkait informasi pembangunan kilang Migas Masela.
Dijelaskan, dengan adanya rencana pemerintah terhadap Blok Masela ini membuat banyak informasi yang tidak pasti dan itu terjadi di sosial media. Banyak masyarakat yang memprotes soal tenaga kerja, akses rakyat untuk terlibat dalam rencana besar ini yang tidak tersampaikan. Salah satunya pemerintah kurang melibatkan media dalam mempublikasikan rencana tersebut.
“Saya ikuti perkembangan diskusi misalkan yang difasilitasi “Nara MBD” dalam virtual conference beberapa waktu lalu itu saya tangkap inti masalahnya. Dari situ saya nilai ada keran informasi yang sedikit tertutup. Banyak aspirasi rakyat yang menginginkan keadilan atas hak-hak mereka termasuk soal pembebasan lahan dan persiapan tenaga kerja yang diprotes kalangan aktivis”.
Untuk membuka ruang komunikasi ini, menurut Ketum AWIT ini, pihak Aliansi Wartawan Indonesia Timur telah membuka ruang komunikasi publik dengan fanpage facebook dan dilakukan live streaming setiap hari untuk mendapatkan infomrasi dari rakyat. Ruang ini sangat efektif untuk mengawal aspirasi rakyat dalam hal mengontrol kebijakan pembangunan Indonesia Timur, mulai dari NTT, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat.
“Saatnya Indonesia Timur harus bangkit dari keterpurukan ini. Salah satunya, kita menekan jangan ada saluran informasi yang tertutup untuk rakyat” (BFT/Jak/Adv)
