Berita Fajar Timur
Advertisement
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
Berita Fajar Timur
No Result
View All Result
Home Nasional & Internasional

Survey TII, Pemkot Bandung Jadi Kota Suap Tertinggi, Kinerja Ridwan Kamil Jadi Sorotan

beritafajar by beritafajar
10 Desember 2017
in Nasional & Internasional
0
Survey TII, Pemkot Bandung Jadi Kota Suap Tertinggi, Kinerja Ridwan Kamil Jadi Sorotan
0
SHARES
0
VIEWS
Share on Facebook

 

Jakarta, Berita Fajar Timur.com – Hasil survey Transparancy Internasional Indonesia (TII) tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menempatkan Kota Bandung sebagai kota dengan persentase suap tertinggi hingga mencapai 10,8 % dari total biaya produksi telah mengagetkan banyak pihak. Tak pelak, kinerja Walikota Bandung Ridwan Kamil kini menjadi sorotan publik. Terkait hal itu, sejumlah pengamat turut menanggapi masalah tersebut.

Menurut Jerry Massie, Ph.D pengamat kebijakan public dari Indonesian Public Institute (IPI), hasil survei yang menempatkan Kota Bandung sebagai kota dengan prosentase suap tertinggi menunjukkan ada anomali antara persepsi dan realita. Pasalnya, dalam persepsi publik Ridwan Kamil dinilai bersih dan berhasil membangun Kota Bandung. Tapi, kenyataannya sekarang Kota Bandung malah mendapat predikat buruk sebagai kota paling tinggi tingkat persepsi suapnya.

“Padahal, selama ini Pemkot Bandung dinilai sudah melakukan pembenahan sistem dan pembersihan di sejumlah instansi guna mencegah suap dan korupsi, tapi yang terjadi justru suap semakin meningkat dan cenderung lebih parah di tahun 2017 ini,” kata Jerry kepada media, Rabu (6/12).

Jerry memaparkan, terkait dengan IPK Kota Bandung, publik bisa melihat rekam jejak (track record) berdasarkan data runtun waktu (time series) dalam beberapa tahun sebelumnya yaitu 2015 hingga 2017.

Jerry menyebut, pada 2015, Indeks Persepsi Korupsi Kota Bandung berada di level paling rendah. Artinya, Kota Bandung menjadi kota paling korup dari 11 kota yang disurvei TII. Survei dilakukan serentak pada 20 Mei – 17 Juni 2015 kepada 1,100 pengusaha dengan menggunakan metode penarikan sampel stratified random sampling. Dari data survei TII tersebut diperoleh data kota yang memiliki skor IPK tertinggi adalah Kota Banjarmasin dengan skor 68, Kota Surabaya 65 dan Kota Semarang dengan skor 60. “Kota yang memiliki skor terendah adalah Kota Bandung dengan skor 39, Kota Pekanbaru 42 dan Makassar dengan skor 48,” ungkap pria asal Manado ini.

Sementara itu, lanjut dia, pada 2016, Pemkot Bandung mencoba melakukan pembenahan dengan sistem Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu dengan menerapkan sistem online. Sejak itu, kata Jerry, waktu yang dibutuhkan untuk proses perizinan terbilang lebih cepat. Karenanya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori A dari 59 Kabupaten-Kota se Indonesia.

“Perbaikan sistem pelayanan publik tahun 2016, mengurangi ruang gerak praktek suap sehingga tak separah tahun 2017,” ujarya.

Pria yang menyelesaikan program Doktor di Amerika Serikat ini mengatakan, sebaik apapun sistem yang dibuat dan siapapun pimpinannya akan berhadapan dengan budaya suap yg telah lama menggurita. Cara untuk menekan perilaku suap tergantung sejauhmana sistem yang dikembangkan dan kemampuan pimpinan untuk mengendalikannya.

Terkait dengan tingginya persepsi suap Kota Bandung tahun 2017, Jerry mengungkapkan, hal itu disebabkan karena lambannya proses perizinan yang dikeluhkan para pelaku usaha.

“Poses perizinan yang terlalu lama dan berbelit-belit menjadi salah satu faktor terjadinya transaksi suap antara birokrat dan pengusaha. Kondisi tersebut biasanya sengaja diciptakan agar pengusaha meminta percepatan keluarnya izin,” ulasnya.

Jerry menegaskan, tingginya persepsi suap Kota Bandung di tahun 2017 ini menunjukkan Pemkot Bandung telah gagal membangun tata kelola perizinan yang cepat dan bebas suap.

Senada dengan Jerry, pengamat pemerintahan dari Local Goverment Institute Studies Bambang Wisono menyatakan, praktek suap di Pemkot Bandung di bidang perijinan berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh TII untuk tahun 2017, terparah dibanding tahun 2015 & 2016.

“Artinya pimpinan instansi perijinan di tahun sebelumnya sudah berusaha memperbaiki sistem prosedur perijinan baru. //don

Previous Post

Ustad Abdul Somad Beri Tauziah Di Masjid Baiturahmah : Kalau Mau Selamat Dekatlah Dengan Nabi Muhamad

Next Post

Pengamat IPI Jerry Massie : Hadi Tjahjanto Pilihan Tepat Presiden Jokowi

beritafajar

beritafajar

Next Post
Pengamat IPI Jerry Massie : Hadi Tjahjanto Pilihan Tepat Presiden Jokowi

Pengamat IPI Jerry Massie : Hadi Tjahjanto Pilihan Tepat Presiden Jokowi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Hello world!

2

Pertandingan Basket Putra dan Putri Porprov ke XIII 2017 Gianyar Masuk Babak Semifinal

1
Mahasiswa Unika Santu Paulus Ruteng Sibuk Persiapan Koor Natal 2024

Mahasiswa Unika Santu Paulus Ruteng Sibuk Persiapan Koor Natal 2024

1

Cabo Basket Porprov Mulai Dipertandingkan

0
OJK, LPS, dan BPS Pastikan Kualitas Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026

OJK, LPS, dan BPS Pastikan Kualitas Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026

10 Februari 2026
Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

10 Februari 2026
Wabup Mabar: Pers Harus Jadi Sumber Informasi Valid dan Mitra Strategis Pemda

Wabup Mabar: Pers Harus Jadi Sumber Informasi Valid dan Mitra Strategis Pemda

10 Februari 2026
Gubernur Koster Minta Etalase Khusus Arak Bali di Bandara I Gusti Ngurah Rai

Gubernur Koster Minta Etalase Khusus Arak Bali di Bandara I Gusti Ngurah Rai

10 Februari 2026

Recent News

OJK, LPS, dan BPS Pastikan Kualitas Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026

OJK, LPS, dan BPS Pastikan Kualitas Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026

10 Februari 2026
Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

10 Februari 2026
Wabup Mabar: Pers Harus Jadi Sumber Informasi Valid dan Mitra Strategis Pemda

Wabup Mabar: Pers Harus Jadi Sumber Informasi Valid dan Mitra Strategis Pemda

10 Februari 2026
Gubernur Koster Minta Etalase Khusus Arak Bali di Bandara I Gusti Ngurah Rai

Gubernur Koster Minta Etalase Khusus Arak Bali di Bandara I Gusti Ngurah Rai

10 Februari 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Box Redaksi
Berita Fajar Timur

2025 @ Berita Fajar Timur

No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner

2025 @ Berita Fajar Timur