UPMI Gelar Apel HGN & HUT PGRI ke-79, Rektor Prof Made Suarta Minta Pemerintah Seragamkan Kualitas dan Sarpras Pendidikan di Kota dan di Pelosok Desa

Caption: Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) Prof. Dr. I Made Suarta, S.H.,M.Hum selaku Inspektur Upacara pada Hari Guru Nasional & HUT PGRI ke-79 di Kampus pusat, Jl. Seroja, Kota Denpasar pada Senin, 25 November 2024.

BERITAFAJARTIMUR.COM (Denpasar-Bali) ~ Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) di momen Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menggelar Apel Bendera bersama di kampus setempat pada Senin, 25 November 2024 pagi pukul 7.30 Wita. Tampil sebagai pembina Upacara Rektor UPMI, Prof. Dr. I Made Suarta, S.H.,M.Hum, dan dihadiri Ketua Yayasan Drs. I Gusti Bagus Arthanegara, SPd.,M.Pd., para wakil rektor, dekan, dan segenap mahasiswa.

Seusai gelaran Apel Bendera bersama, menjawab media ini terkait apa kira-kira pesan yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. pada saat HGN dan Hut PGRI ke-79 tahun 2024, Rektor UPMI, Prof. Dr. I Made Suarta, S.H.,M.Hum., menyampaikan,” Ini kan HUT PGRI, jadi organisasi memberikan sambutan di Ulang Tahun ke-79. Tadi sudah saya bacakan sambutan dari Ketua Umum kami, pesannya jangan pernah berhenti berinovasi. Jangan pernah berhenti meningkatkan tindakan-tindakan yang positif membentuk karakter siswa sekalipun tantangannya luar biasa. Karena guru kan kerap tidak nyaman dalam melaksanakan profesinya, tetapi tetap lakukan tindakan-tindakan yang berinovasi, yang kreatif dalam bingkai meningkatkan kualitas didikan itu dan harapan dari ibu Ketua, juga peningkatan kesejahteraan, karena guru merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu lah yang paling penting, bagaimana anggaran pendidikan itu yang sampai saat ini masih bertahan di angka 20% APBN kita, bisa dimaksimalkan oleh Kementerian dalam rangka meningkatkan pendidikan. Itu pesan-pesannya,” papar Prof. Suarta.

Dikatakan Prof. Made Suarta bahwa anggaran pendidikan yang 20 % dianggarkan dari APBN RI itu memang belum mendukung untuk meningkatkan pendidikan di tanah air. Namun jika itu dimaksimalkan untuk membangun sarana dan prasarana, itu tentunya bisa.
“Kalau itu dimaksimalkan, saya rasa bisa, kenapa bisa? Karena kalau fasilitas, sarana prasarananya memadai dan peningkatan kualitas guru melalui workshop-workshop itu kan penting. Dan menurut saya, pendidikan itu jangan terfokus di kota semata-mata, tetapi juga sampai di pelosok-pelosok negeri tercinta ini. Ini harus kita lakukan bersama, terutama pemerintah. Supaya tidak terjadi kesenjangan dalam hal kualitas itu. Dan kita sudah bisa lihat kesenjangan-kesenjangan itu ada ketika saya sebagai pimpinan perguruan tinggi menerima siswa baru yang ada di seluruh Indonesia, kita bisa tau kemampuan dari mereka yang tamatan dari desa, walaupun ada juga yang menonjol. Tapi itu jumlahnya kecil, sangat kecil. Jadi disini lah peran kita sebagai dosen, harus mencoba melakukan tindakan-tindakan supaya dalam posisi yang sama menyampaikan materi itu, mahasiswa bisa menerima secara ragamik, karena itu jangan pernah berhenti untuk berinovasi,” katanya.

Sembari menjelaskan,” Dan pemerintah sekarang sedang mengkaji sistem penerimaan siswa baru. Dimana pak Wapres (Gibran) menyoroti tentang sistem zonasi itu, karena sudah tau kelemahannya apa. Banyak sekali orang tua siswa atau masyarakat menginginkan anaknya masuk sekolah unggulan dengan pindah zonasi. Karena itu, bagaimana zonasi ini ditiadakan, atau ada orang tua yang menginginkan supaya mengembalikan ke sistem NEM seperti dulu,” imbuh Prof. Suarta.

Adapun kelemahan sistem zonasi diungkapkan Prof. Suarta adalah tidak adanya sekolah unggulan dan favorit seperti di waktu lalu. “Karena zonasi tidak melihat siapa yang terbaik disitu, tetapi dilihat domisilinya. Mungkin salah satu kelemahannya karena masyarakat mau mencari sekolah unggulan dengan memindahkan domisili, minta keterangan dari Kaling. Dan itu juga bisa dijadikan acuan oleh pemerintah dalam mempertimbangkan mana sistem terbaik untuk pendidikan kita. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing,” jelas Prof. Suarta.

Menjawab apakah ada parameter kesenjangan kualitas antara sekolah yang ada di kota dengan sekolah yang di pelosok? “Saya tidak mengadakan penelitian, tetapi berdasarkan pengamatan saya, memang ada kesenjangan seperti itu. Berdasarkan pengamatan. Berdasarkan ketika saya mengajar di kelas. Disini masyarakat tidak tau perbedaan itu. Karena itu lah pemerintah menyadari bahwa peningkatan Sarpras mutlak disediakan. Kemudian guru-guru yang berkualitas supaya diperhatikan di daerah tertinggal. Karena daerah tertinggal itu banyak sekali guru-guru honor yang maaf sampai 3 bulan tidak mendapat gaji, sehingga guru itu tidak bisa konsentrasi untuk mengajar. Ada guru terpaksa bekerja sambilan. Walaupun demikian, banyak guru yang tetap bekerja untuk mendidik anak-anak meski kondisinya seperti itu. Ya kita lihat ada guru-guru bahkan banyak dibantu oleh masyarakat atau orang tua siswa. Misalnya, mereka memberi sayuran dan lainnya,” jelasnya.

Di hari yang spesial ini Prof. Made Suarta berharap pemerintah, kedepannya terus mendorong peningkatan kualitas guru-guru di satu sisi, dan di sisi lain jangan pula mengurangi hak-hak guru. “Saya berpesan dua hal kepada pemerintah dan kepada guru. Kepada pemerintah jangan pernah mengurangi hak-hak guru, demikian juga guru dalam melaksanakan kewajiban jangan juga mengurangi kualitas, selalu lah meningkatkan kualitas, selalu lah berinovasi, selalu lah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan orang tua siswa, dengan pemerhati pendidikan, dengan tokoh-tokoh yang memberikan kepedulian kepada dunia pendidikan. Kemudian kepada pemerintah jangan mengulangi kelambatan pemberian gaji guru-guru, jangan pernah melambatkan apa yang menjadi hak guru terutama di daerah tertinggal,” tegasnya.

Hal yang tidak kalah penting adalah peran pemerintah melalui Kementerian terkait untuk membuat dan membangun fasilitas, sarana dan prasarana di daerah terpencil supaya diseragamkan. Sama dengan yang di kota-kota. Ia mencontohkan bagaimana penyeragaman aturan harga bensin di seluruh Indonesia yang dilakukan Presiden Joko Widodo sehingga antara harga bensin di Jakarta sama dengan di Papua. “Guru memegang peranan penting untuk menggerakkan dan menjadikan pendidikan bermutu. Salah satu faktor penunjang yang tidak kalah penting adanya Sarpras yang memadai.  Kemudian guru yang ditugaskan di daerah tertinggal, tentu tidak ada yang mau. Oleh sebab itu, pemerintah harus berikan dia insentif tambahan, untuk membuat guru itu senang dan semangat mengajar disitu dan tidak minta pindah tugas karena kondisi disitu. Pak Jokowi (Presiden RI Periode 2014-2024, red) kan sudah menyamakan harga bensin, dulu yang di Papua, harga perliternya 60 ribu, di Jakarta di Denpasar bahkan 12 ribu dan lain sebagainya, disitu bisa menerima. Nah, pendidikan juga harus disamaratakan, diseragamkan. Sebagaimana fasilitas yang dimiliki sekolah-sekolah yang ada di kota, begitu juga sekolah yang ada di daerah harus sama. Tidak kalah pentingnya juga fasilitas Internet dan wifi itu harus juga mendapat perhatian di masa-masa mendatang,” tutup Prof. Made Suarta. (Donny Parera)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *