BORONG-BERITAFAJARTIMUR.COM-, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Beni Benyamin Nahak, pada Kamis (11/12/2025) sore menegaskan, penanganan ruas jalan provinsi NTT di Manggarai Timur yang rusak parah akan menjadi prioritas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.
“Terima kasih atas informasinya. Pengerjaan ruas jalan (SP Dangka Mangkang Benteng Jawa – Dampek) kami prioritaskan untuk tahun 2026,” ujar Kadis PUPR NTT Beni Benyamin Nahak, seperti dilansir dari Diantimur.com.
Sebelumnya, Gubernur NTT Melkiades Laka Lena telah merespons keluhan masyarakat mengenai kerusakan berat pada ruas jalan tersebut. Selain Gubernur Melki, dua anggota DPRD dari Dapil 4, Inosensius Fredy Mui dan Srikandi Hanura, Sheline Lana, juga berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah dapil mereka.
Di tengah keterbatasan yang disebabkan oleh efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, anggota DPRD Provinsi NTT, Sheline Lana, berjanji untuk menyuarakan kepentingan masyarakat Dapil 4 di gedung Sasando Kupang, khususnya terkait ruas jalan Simpang Dangka Mangkang menuju Benteng Jawa dan Dampek
“Mohon bersabar, karena keterbatasan anggaran memang membatasi ruang gerak kami. Namun, saya tetap memperjuangkan hal ini,” ungkap Srikandi dari Partai Hanura melalui WhatsApp kepada Dian Timur pada Kamis malam, 27 November 2025.
Selain itu, Anggota DPRD Dapil 4 dari fraksi Partai NasDem, Inosensius Fredy Mui, juga mengakui buruknya kualitas infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov NTT di Manggarai Timur.
Menyikapi keluhan masyarakat, Fredy menjelaskan bahwa meskipun beberapa ruas jalan provinsi yang memerlukan intervensi telah dibahas dalam RAPBD 2026, ruas jalan Simpang Dangka Mangkang menuju Benteng Jawa dan Dampe belum termasuk di dalamnya.
Namun, ia berjanji agar penanganan ruas jalan tersebut dapat diintervensi melalui anggaran program penanganan darurat.
“Kondisi di beberapa titik memang sangat parah. Ruas jalan provinsi yang memerlukan intervensi sudah dibahas dalam RAPBD 2026,” kata Fredy.
“Anggaran untuk tahun depan sangat terbatas karena Pemprov juga harus mengalokasikan dana untuk CPNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Oleh karena itu, penanganan akan difokuskan pada titik-titik yang paling parah. Sementara itu, penanganan darurat akan dilakukan untuk kondisi yang kritis,” tambahnya.
Sebelumnya, masyarakat mendesak Pemprov NTT untuk memprioritaskan alokasi APBD tahun anggaran 2026 bagi perbaikan dan peningkatan kualitas ruas jalan provinsi sepanjang 50,83 kilometer, yang menghubungkan tiga wilayah kecamatan di Manggarai Timur.
Sebelum pengalihan status menjadi jalan provinsi, ruas jalan ini berada di bawah kewenangan Pemda Manggarai Timur. Dengan status barunya sebagai jalan provinsi, masyarakat berharap ruas ini menjadi salah satu fokus penanganan dalam alokasi APBD tahun 2026.
“Dengan status baru ini, kami berharap APBD 2026 memberikan perhatian khusus untuk perbaikan ruas jalan ini, mengingat ada beberapa titik yang mengalami kerusakan berat,” ungkap Wily melalui WhatsApp kepada diantimur.com pada Rabu malam, 26 November 2025.
Wily berharap Gubernur Melki dapat merealisasikan janji kampanyenya untuk memberikan perhatian serius terhadap perbaikan ruas jalan strategis yang menjadi satu-satunya akses ekonomi bagi masyarakat di tiga kecamatan di Matim.
Titik kerusakan paling parah saat ini terletak di wilayah Kecamatan Lamba Leda Selatan, khususnya di antara Cabang Colol hingga Kampung Mawe, dengan estimasi panjang jalan yang rusak berat mencapai 15 hingga 20 kilometer.
“Banyak warga yang membagikan foto kerusakan jalan di titik ini dalam beberapa hari terakhir,” kata Wily.
Kerusakan berikutnya terletak dari arah Benteng Jawa, di Lamba Leda, melewati Desa Golo Rentung dan beberapa desa lainnya di wilayah Lamba Leda dan Lamba Leda Utara di Dampek, di mana kondisi kerusakannya juga sangat serius.
“Total kerusakan parah di sepanjang jalur strategis penghubung antar kecamatan diperkirakan mencapai 20 hingga 30 kilometer,” terang Wily.
“Kami berharap agar Pemerintah Provinsi NTT dan anggota DPRD NTT dapat mengambil langkah konkret untuk memperbaiki ruas jalan ini, sebagai upaya awal untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar transportasi, memperbaiki pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Mengomentari kondisi ruas jalan provinsi tersebut, warga Manggarai Timur mendesak anggota DPRD NTT Dapil Manggarai untuk lebih vokal dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.
Anggota DPRD NTT dari Dapil Manggarai harus lebih aktif. Tolong suarakan kepentingan masyarakat di gedung dewan. Jangan hanya muncul saat kampanye, tetapi malas berjuang untuk kepentingan masyarakat. Terutama kepada Kae Hans Rumat dari PKB, jangan hanya tampil di hadapan Gubernur,” ungkap Agus, seorang pengguna jalan.
Berdasarkan SK Gubernur NTT Nomor 403/KEP/HK/2023, total panjang ruas jalan provinsi di NTT tercatat mencapai 2.687,31 kilometer. Salah satu ruas yang tercantum dalam keputusan tersebut adalah Simpang Dangka Mangkang – Benteng Jawa – Dampek, yang terletak di Manggarai Timur.
Data yang diperoleh Dian Timur menunjukkan bahwa total panjang ruas jalan provinsi di Manggarai Timur mencapai 230,47 kilometer. Di antara ruas tersebut adalah Wae Gongger – Pota, yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, dengan panjang mencapai 46,30 kilometer.
Ruas lainnya termasuk Pota – Labuan Kelambu dengan panjang 35 kilometer, serta Bealaing – Wae Rasan yang mencapai 73,82 kilometer. Ruas jalan Borong – Nceang memiliki panjang 24,52 kilometer, sedangkan Simpang Dangka Mangkang – Benteng Jawa – Dampek memiliki panjang 50,83 kilometer.(Reporter: Agustinus Ardi)












