BERITAFAJARTIMUR.COM (Labuan Bajo) Labuan Bajo kembali menjadi ruang dialog strategis lintas daerah. Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat, Sewargading S.J. Putera, menyambut langsung kedatangan sejumlah Ketua DPRD kabupaten di Provinsi Bali dalam sebuah pertemuan yang membahas masa depan pariwisata Manggarai Barat dan Bali sebagai destinasi unggulan nasional.
Kunjungan kerja tersebut diikuti oleh para pimpinan DPRD dari beberapa kabupaten di Bali, antara lain Ketua DPRD Tabanan, Jembrana, Buleleng, dan Karangasem.
Pertemuan berlangsung di Labuan Bajo dan menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka ruang kerja sama konkret antardaerah. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban.
Dialog yang terbangun mencerminkan kesamaan pandangan bahwa pariwisata merupakan sektor strategis yang membutuhkan sinergi lintas wilayah, terlebih antara Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia dan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Dalam forum tersebut, Sewargading S.J. Putera menegaskan bahwa kunjungan para Ketua DPRD dari Bali memiliki nilai strategis bagi Manggarai Barat. Menurutnya, Bali memiliki pengalaman panjang dan teruji dalam mengelola pariwisata berbasis budaya, kearifan lokal, serta partisipasi masyarakat yang kuat.
“Labuan Bajo dan Manggarai Barat sedang berada dalam fase penting pembangunan pariwisata. Pengalaman Bali tentu menjadi referensi berharga bagi kami, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan budaya,” ujar Sewargading.
Ia menekankan bahwa pengembangan pariwisata di Manggarai Barat tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
Lebih dari itu, pariwisata harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal serta menjaga ekosistem alam yang menjadi daya tarik utama kawasan ini.
Dalam diskusi, pariwisata menjadi topik dominan yang dibahas secara mendalam.
Labuan Bajo dinilai memiliki posisi strategis dalam peta pariwisata nasional, sementara Bali telah lama menjadi barometer pariwisata Indonesia di tingkat global. Perpaduan kekuatan kedua daerah tersebut dipandang membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan.
Para Ketua DPRD dari Bali sepakat bahwa Bali dan Labuan Bajo bukanlah destinasi yang saling bersaing, melainkan saling melengkapi. Sinergi antardestinasi dinilai penting untuk membangun paket pariwisata nasional yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi.
Salah satu gagasan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah pengembangan promosi pariwisata terpadu Bali–Labuan Bajo. Konsep ini mencakup integrasi jalur udara dan laut, sehingga wisatawan dapat menikmati dua destinasi unggulan dalam satu rangkaian perjalanan.
Menurut para peserta pertemuan, kolaborasi tersebut berpotensi memperpanjang lama tinggal wisatawan (length of stay) serta meningkatkan belanja wisata, yang pada akhirnya berdampak positif bagi perekonomian daerah masing-masing.
Selain promosi, isu tata kelola destinasi juga menjadi perhatian serius. Para pimpinan DPRD membahas pentingnya regulasi yang jelas dan tegas terkait pengelolaan kawasan wisata, pelabuhan pariwisata, serta aktivitas wisata bahari agar tetap menjaga kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem laut.
Keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata turut menjadi sorotan utama. DPRD Manggarai Barat dan DPRD kabupaten di Bali sepakat bahwa masyarakat harus menjadi subjek utama pembangunan pariwisata, baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja, maupun penjaga nilai-nilai budaya.
Dalam konteks tersebut, Bali dipandang memiliki banyak praktik baik yang dapat diadaptasi di Manggarai Barat, mulai dari pengembangan desa wisata, penguatan UMKM pariwisata, hingga pengemasan atraksi budaya sebagai daya tarik utama destinasi.
Para Ketua DPRD Bali juga menilai bahwa Labuan Bajo memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh, tidak hanya sebagai pintu masuk menuju Taman Nasional Komodo, tetapi juga sebagai pusat wisata bahari, wisata alam, dan wisata budaya yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya.
Pertemuan ini juga membahas tantangan bersama yang dihadapi daerah-daerah pariwisata, seperti tekanan terhadap lingkungan, kebutuhan infrastruktur pendukung, serta perlunya pengawasan ketat agar aktivitas pariwisata tidak menimbulkan kebocoran pendapatan daerah maupun dampak sosial negatif.
Melalui dialog tersebut, para pihak sepakat bahwa peran DPRD sangat strategis dalam mendorong kebijakan pariwisata yang berkelanjutan. Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dipandang krusial untuk memastikan pembangunan pariwisata berjalan sejalan dengan kepentingan publik.
Kunjungan kerja ini diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan berlanjut pada kerja sama konkret antardaerah, baik dalam bentuk pertukaran informasi, studi banding, maupun penyusunan kebijakan yang saling mendukung pengembangan pariwisata nasional.
Dengan semangat kebersamaan dan saling belajar, pertemuan antara DPRD Manggarai Barat dan para Ketua DPRD dari Provinsi Bali tersebut menegaskan bahwa kolaborasi lintas daerah merupakan fondasi penting dalam membangun pariwisata Manggarai Barat–Bali yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.(BFT/LBJ/RED/Yoflan








