BERITAFAJARTIMUR.COM (Labuan Bajo) Di tengah geliat pariwisata Labuan Bajo yang terus berkembang, persoalan kebutuhan dasar masih menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Hal itu terungkap dalam kegiatan reses masa sidang III DPRD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 yang dilakukan Anggota DPRD Mabar sekaligus Ketua DPD Partai Perindo Manggarai Barat, Hasanudin, di Desa Papagarang, Selasa (11/8/2026).
Reses yang berlangsung sederhana di halaman salah satu rumah warga di tengah kampung tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Pertemuan itu dihadiri Kepala Desa Papagarang bersama jajaran, Ketua BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta sejumlah warga.
Dari pertemuan tersebut, sedikitnya tiga persoalan utama mengemuka, yakni jembatan dermaga yang putus, keterbatasan akses air bersih, serta kelangkaan dan mahalnya bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi kebutuhan vital bagi nelayan.
Hasanudin mengatakan, reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRD, melainkan bagian dari tanggung jawab politik wakil rakyat untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Pelaksanaan reses ini merupakan tanggung jawab kami sebagai DPRD kepada masyarakat untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat,” kata Hasanudin.
Dermaga Putus Jadi Hambatan Nelayan
Salah satu persoalan yang paling disorot warga adalah kondisi jembatan di dermaga Desa Papagarang yang putus pada bagian tengah.
Kerusakan tersebut dinilai bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup sebagai nelayan.
Kondisi itu semakin menyulitkan ketika memasuki musim angin. Jembatan yang rusak membuat mobilitas masyarakat dan aktivitas nelayan terganggu. Pada saat cuaca tidak memungkinkan untuk melaut, warga praktis kehilangan salah satu sumber utama pendapatan mereka.
Bagi Hasanudin, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah karena menyangkut akses dasar sekaligus keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Hanya Satu Sumur untuk Warga
Selain dermaga, persoalan air bersih juga menjadi keluhan utama masyarakat Papagarang.
Warga berharap pemerintah dapat membantu menyediakan fasilitas berupa panel surya berdaya besar, mesin pompa air, hingga jaringan pipa untuk mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah warga.
Kebutuhan tersebut dinilai mendesak karena saat ini hanya terdapat satu sumur yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air hampir seluruh masyarakat Desa Papagarang.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pembangunan di wilayah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut akses terhadap kebutuhan paling dasar masyarakat.
BBM Nelayan Tembus Rp400 Ribu per Jerigen
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah kelangkaan BBM bagi nelayan.
Menurut Hasanudin, masyarakat menyampaikan bahwa harga BBM saat ini mencapai sekitar Rp350 ribu hingga Rp400 ribu per jerigen berisi 20 liter.
Harga tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp200 ribu hingga Rp250 ribu per jerigen.
Kondisi itu tentu berdampak langsung terhadap biaya operasional nelayan. Semakin mahal BBM, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan nelayan untuk melaut.
Hasanudin menyebut masyarakat menduga kenaikan harga tersebut berkaitan dengan panjangnya rantai distribusi di tingkat pengecer. BBM disebut dapat berpindah tangan hingga dua atau tiga kali sebelum akhirnya sampai kepada nelayan.
Persoalan lain muncul ketika nelayan berupaya membeli BBM secara langsung di SPBN Kampung Ujung.
Menurut Hasanudin, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sehingga akses nelayan terhadap BBM dinilai belum mudah.
“Kelangkaan dan kenaikan harga ini menjadi perhatian saya juga ketika reses. Ketika nelayan sendiri yang langsung membeli BBM di SPBN Kampung Ujung, banyak persyaratan yang harus dipenuhi sehingga seolah-olah kondisi ini mempersulit nelayan kita,” ujarnya.
Ironi di Tengah Geliat Pariwisata Labuan Bajo
Hasanudin melihat berbagai persoalan tersebut dalam konteks yang lebih luas.
Desa Papagarang berada di kawasan Taman Nasional Komodo yang pengelolaannya berada di bawah pemerintah pusat melalui Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).
Pada saat yang sama, masyarakat Papagarang berada di dalam ekosistem pariwisata Labuan Bajo yang berkembang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia.
Namun, menurut Hasanudin, geliat pariwisata tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Papagarang.
Di satu sisi, wilayah sekitar Labuan Bajo terus didorong sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.
Di sisi lain, masyarakat yang hidup di wilayah penyangga kawasan pariwisata masih berhadapan dengan persoalan dermaga rusak, keterbatasan air bersih, hingga mahalnya BBM untuk menopang pekerjaan mereka sebagai nelayan.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata atas kondisi ini, justru harus hadir secara serius. Kita tahu secara keseluruhan ekonomi Labuan Bajo banyak ditunjang sektor pariwisata dan salah satu penunjangnya adalah Desa Papagarang, tetapi mereka justru tidak mendapatkan manfaat atas itu semua karena tidak adanya bantuan yang turun atas keluhan yang dirasakan masyarakat,” tegas mantan Ketua KNPI itu.
Pernyataan tersebut sekaligus menyoroti persoalan pemerataan manfaat pembangunan pariwisata.
Sebab, keberhasilan pariwisata tidak semestinya hanya diukur dari meningkatnya jumlah wisatawan, investasi, atau geliat ekonomi di pusat kota Labuan Bajo. Kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan pariwisata juga menjadi bagian penting dari keberhasilan pembangunan.
Aspirasi Dibawa ke DPRD
Hasanudin memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat Papagarang akan dihimpun sebagai catatan dan masukan dalam lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
Aspirasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan dan penyusunan program sesuai tugas serta kewenangan DPRD.
Ia juga menyatakan akan berupaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat Papagarang melalui fungsi DPRD, baik fungsi legislasi, penganggaran maupun pengawasan.
Bagi masyarakat Papagarang, reses tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada wakil rakyat.
Namun, bagi DPRD, aspirasi tersebut sekaligus menjadi ujian untuk memastikan bahwa reses tidak berhenti sebagai agenda seremonial dan catatan di atas kertas.
Sebab, persoalan dermaga, air bersih, dan BBM yang disampaikan warga bukan sekadar keluhan, melainkan menyangkut kebutuhan dasar dan keberlangsungan ekonomi masyarakat di sebuah desa yang berada di kawasan strategis pariwisata Labuan Bajo.(BFT/LBJ/RED/Yoflan)
