Beritafajartimur.com (Labuan Bajo) Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Junaidin Mahasan mempertanyakan secara serius realisasi bantuan pemerintah sebesar Rp200 miliar untuk masyarakat terdampak gempa bumi Flores.
Junaidin meminta Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten yang terdampak bencana segera membuka secara transparan penggunaan anggaran tersebut sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurut dia, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan Rp200 miliar untuk penanganan dampak gempa Flores. Pemerintah juga sebelumnya menyampaikan bahwa masing-masing kabupaten terdampak telah menerima alokasi sekitar Rp20 miliar.
Namun, kondisi di lapangan dinilai masih menunjukkan adanya masyarakat yang kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar.
“Faktanya, sampai sekarang masih ada masyarakat yang menelepon, mengirim WhatsApp, dan inbox saya. Mereka membutuhkan terpal, selimut, makanan, air minum, dan kebutuhan dasar lainnya,” kata mantan Dosen Muhammadiyah itu, Kamis, (10/9/2026).
Ia menegaskan kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena masyarakat masih berada dalam situasi darurat pascabencana.
Dalam situasi seperti ini, kata dia, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menunggu terlalu lama hanya karena terkendala proses administrasi, pengadaan, verifikasi, maupun mekanisme pertanggungjawaban anggaran.
“Ini keadaan darurat. Rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi terlalu lama,” tegasnya.
Minta Pemerintah Buka Data Bantuan
Junaidin yang juga Ketua Fraksi PSI DPRD NTT meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terdampak membuka data penggunaan bantuan Rp200 miliar secara transparan kepada publik.
Menurutnya, transparansi penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana anggaran tersebut telah digunakan dan apakah bantuan sudah benar-benar menjangkau warga terdampak.
Ia meminta pemerintah menjelaskan setidaknya beberapa hal penting.
Pertama, berapa dana dari total Rp200 miliar yang telah diterima masing-masing daerah.
Kedua, berapa anggaran yang sudah direalisasikan.
Ketiga, berapa bantuan yang sudah benar-benar sampai ke tangan masyarakat.
Keempat, dana tersebut digunakan untuk kebutuhan apa saja.
Kelima, berapa stok terpal, tenda, selimut, makanan, air minum, serta kebutuhan dasar lainnya yang masih tersedia.
Keenam, wilayah atau kelompok masyarakat mana yang sampai saat ini belum menerima bantuan.
“Jangan hanya mengatakan bantuan sudah disalurkan. Tunjukkan datanya dan pastikan rakyat benar-benar menerimanya,” ujarnya.
Menurut Junaidin, laporan mengenai besarnya anggaran yang telah masuk ke rekening pemerintah tidak cukup untuk menjadi ukuran keberhasilan penanganan bencana.
Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan masyarakat yang terdampak langsung memperoleh perlindungan dan kebutuhan dasar.
Birokrasi Jangan Kalahkan Kebutuhan Rakyat
Junaidin juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan persoalan administrasi sebagai alasan keterlambatan penyaluran bantuan.
Jika terdapat kendala dalam proses pengadaan, verifikasi maupun pertanggungjawaban, pemerintah harus segera mencari solusi yang tetap sesuai aturan, tetapi tidak mengorbankan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kalau ada kendala administrasi, pengadaan, verifikasi atau pertanggungjawaban, pemerintah harus mencari jalan keluarnya. Jangan sampai prosedur birokrasi lebih cepat mengurus dokumen daripada menyelamatkan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Ia menilai kecepatan respons menjadi sangat penting dalam penanganan bencana karena kebutuhan masyarakat bersifat langsung dan tidak dapat ditunda.
Terpal dibutuhkan untuk tempat berlindung, selimut untuk mengatasi kondisi malam hari, sementara makanan dan air minum merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap hari.
Ukuran Keberhasilan Bukan Sekadar Anggaran Terserap
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD NTT menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah dalam menangani bencana tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang telah masuk atau terserap.
Menurut dia, indikator paling penting adalah sejauh mana masyarakat terdampak telah mendapatkan perlindungan dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
“Dalam situasi bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang sudah masuk rekening pemerintah, tetapi berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, makan, minum dan tidur dengan layak,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak berhenti pada laporan administratif mengenai penyaluran anggaran.
Pemerintah harus memastikan setiap rupiah bantuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak gempa.
“Uang negara harus bergerak secepat penderitaan rakyat. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama,” tegasnya.
DPRD NTT pun mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten terdampak untuk memperkuat koordinasi, mempercepat distribusi bantuan, serta membuka informasi mengenai penggunaan dana kepada publik.
Dengan demikian, bantuan yang telah disiapkan pemerintah tidak hanya tercatat dalam laporan administrasi, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat yang hingga kini masih menghadapi dampak bencana.(BFT/LBJ/RED/Yoflan)
