Berita Fajar Timur
Advertisement
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
Berita Fajar Timur
No Result
View All Result
Home Nasional & Internasional

Usulan Pegawai KPK Jadi ASN, Neta S Pane dari IPW Beri Apresiasi Partai Gerindra

beritafajar by beritafajar
7 Agustus 2020
in Nasional & Internasional
0
Usulan Pegawai KPK Jadi ASN, Neta S Pane dari IPW Beri Apresiasi Partai Gerindra
0
SHARES
1
VIEWS
Share on Facebook

Beritafajartimur.com (Jakarta)
Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane memberi apresiasi pada Partai Gerindra yang mendorong agar status pegawai KPK menjadi ASN. Sebab itu IPW mendesak Presiden Jokowi agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penjabaran UU KPK mengenai status ASN pegawai KPK.

“Dengan keluarnya PP tersebut, jenjang karir pegawai KPK semakin jelas dan masa depannya pun semakin jelas. Tidak seperti sekarang, jenjang karir pegawai KPK tidak jelas juntrungannya. Ada pegawai yang sudah puluhan tahun atau sejak KPK berdiri, bertugas di tempat yang sama hingga kini. Akibatnya, jenjang karirnya tidak jelas dan pegawai tersebut cenderung “membangun kerajaan sendiri” di tubuh KPK,” katanya dalam rilisnya ke media beritafajartimur.com, Jumat (7/8/2020).

Dorongan Partai Gerindra terhadap status ASN pegawai KPK ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono kepada wartawan, Kamis (6/8). Arief mengatakan, dengan berstatus ASN, maka ASN KPK bisa jadi percontohan bagi ASN di lembaga dan institusi negara yang lainnya. Setidaknya, bisa menciptakan institusi yang clean governance dan bebas korupsi serta menularkan budaya antikorupsi kepada instusi negara. Apa yang disampaikan tokoh Gerindra ini adalah sesuatu yang sangat tepat dan perlu dicermati semua pihak, terutama oleh Presiden Jokowi.

Ia menilai, dengan keluarnya PP ASN KPK para pegawai lembaga anti rasuha tersebut bisa digeser ke berbagai departemen dan institusi pemerintah untuk menggetok tularkan semangat anti korupsi. Pergeseran ini berdampak positif bagi KPK karena lembaga anti rasuha itu bisa segera dikonsolidasikan oleh para pimpinannya. “Selama ini IPW melihat, internal KPK terpecah empat kelompok, yakni antara Polisi Taliban, Polisi India, Kelompok Auditor, dan Kelompok Netral. Jika perpecahan ini terus berlanjut tentunya masyarakat yang menjadi korban. Arah pemberantasan korupsi semakin tidak jelas, tebang pilih terus terjadi, dan dominas kelompok mayoritas di KPK terus mencengkram, yakni kelompok Polisi Taliban,” harapnya.
Tambahnya,” salah satu contoh nyata tebang pilihnya pemberantasan korupsi yang dilakukan kelompok mayoritas KPK adalah dalam kasus ditangkapnya sejumlah anggota DPRD Sumut. Ada tiga tahap penangkapan terhadap anggota DPRD Sumut yang dilakukan KPK, yang terakhir dilakukan akhir Juli lalu. Hampir semua anggota fraksi di DPRD Sumut ditahan KPK, tapi dari Fraksi PKS hanya satu orang. Sementara figur pemberian uang dan pengusaha pemilik asal uang dari kasus itu tidak disentuh KPK. Jika cara cara tebang pilih ini terus dilakukan KPK tentu akan berbahaya bagi pemberantasan korupsi itu sendiri. Cara ini seolah ingin mengkriminalisasi kelompok tertentu dan melindungi kelompok lainnya,” katanya.

Dalam konteks pilkada serentak, cara kerja KPK ini akan membuat kampanye hitam bahwa partai partai yang figurnya ditahan adalah figur figur kotor, sementara figur partai yang tidak ditahan adalah figur bersih. Jika aksi ini dibiarkan, cara kerja KPK akan menjadi predator bagi demokrasi. Untuk itu KPK perlu dikonsolidasikan agar kelompok tertentu tidak menjadi penguasa yang bisa seenaknya melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. “Salah satu cara mengkonsolidasikan KPK adalah Presiden Jokowi segera mengeluarkan PP ASN untuk pegawai KPK, apalagi Partai Gerindra sudah mendorongnya, sehingga tidak ada alasan bagi Jokowi untuk menunda nunda keluarnya PP tersebut,” tutup Neta.
(BFT/JAK/Editor: Donny MP. Parera)

Previous Post

Jualan Sembarang Tempat, Satpol PP Denpasar Tipiringkan Pelanggar Perda

Next Post

Bupati Giri Prasta Apresiasi Masukan Dewan Untuk Penyempurnaan APBD Tahun 2021

beritafajar

beritafajar

Next Post
Bupati Giri Prasta Apresiasi Masukan Dewan Untuk Penyempurnaan APBD Tahun 2021

Bupati Giri Prasta Apresiasi Masukan Dewan Untuk Penyempurnaan APBD Tahun 2021

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Deretan Kasus LS Yang Kini DPO Penganiayaan Bersama-sama

Deretan Kasus LS Yang Kini DPO Penganiayaan Bersama-sama

10 Mei 2026
Uang Turis Rp 85 Juta Diduga Digelapkan Agen Travel, Nama Labuan Bajo Kembali Tercoreng

Uang Turis Rp 85 Juta Diduga Digelapkan Agen Travel, Nama Labuan Bajo Kembali Tercoreng

10 Mei 2026
Empat Tahun KSP Kopdit Pasar Lembor: Dari Koperasi Muda Menjadi “Rumah Bersama” Warga

Empat Tahun KSP Kopdit Pasar Lembor: Dari Koperasi Muda Menjadi “Rumah Bersama” Warga

11 Mei 2026
Polres Manggarai Barat Bongkar Peredaran Sabu di Labuan Bajo, Dua Pemuda Diringkus

Polres Manggarai Barat Bongkar Peredaran Sabu di Labuan Bajo, Dua Pemuda Diringkus

4 Mei 2026

Hello world!

0

Cabo Basket Porprov Mulai Dipertandingkan

0

Pertandingan Basket Putra dan Putri Porprov ke XIII 2017 Gianyar Masuk Babak Semifinal

0

Basket Putri Porprov 2017, Sumbang Emas Pertama Kontingen Tuan Rumah Gianyar

0
Kinerja Bank Pembangunan Daerah tetap Tumbuh Solid di Tengah Persaingan Industri Perbankan Nasional

Kinerja Bank Pembangunan Daerah tetap Tumbuh Solid di Tengah Persaingan Industri Perbankan Nasional

21 Mei 2026
Inti Pesan dari Pidato Presiden Prabowo Subianto: Ekonomi Indonesia harus lebih Nasionalis, tapi bukan Chauvinistik!

Inti Pesan dari Pidato Presiden Prabowo Subianto: Ekonomi Indonesia harus lebih Nasionalis, tapi bukan Chauvinistik!

21 Mei 2026
Kasat Res Narkoba Polresta Deli Serdang Ungkap 28 Kasus, Sita 860 Gram Sabu hingga 40 Batang Ganja

Kasat Res Narkoba Polresta Deli Serdang Ungkap 28 Kasus, Sita 860 Gram Sabu hingga 40 Batang Ganja

21 Mei 2026
Keadilan Tertunda, Pelaku Penganiayaan Bebas Melenggang, Korban Dianiaya Dihina dan Dilecehkan

Keadilan Tertunda, Pelaku Penganiayaan Bebas Melenggang, Korban Dianiaya Dihina dan Dilecehkan

21 Mei 2026

Recent News

Kinerja Bank Pembangunan Daerah tetap Tumbuh Solid di Tengah Persaingan Industri Perbankan Nasional

Kinerja Bank Pembangunan Daerah tetap Tumbuh Solid di Tengah Persaingan Industri Perbankan Nasional

21 Mei 2026
Inti Pesan dari Pidato Presiden Prabowo Subianto: Ekonomi Indonesia harus lebih Nasionalis, tapi bukan Chauvinistik!

Inti Pesan dari Pidato Presiden Prabowo Subianto: Ekonomi Indonesia harus lebih Nasionalis, tapi bukan Chauvinistik!

21 Mei 2026
Kasat Res Narkoba Polresta Deli Serdang Ungkap 28 Kasus, Sita 860 Gram Sabu hingga 40 Batang Ganja

Kasat Res Narkoba Polresta Deli Serdang Ungkap 28 Kasus, Sita 860 Gram Sabu hingga 40 Batang Ganja

21 Mei 2026
Keadilan Tertunda, Pelaku Penganiayaan Bebas Melenggang, Korban Dianiaya Dihina dan Dilecehkan

Keadilan Tertunda, Pelaku Penganiayaan Bebas Melenggang, Korban Dianiaya Dihina dan Dilecehkan

21 Mei 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Box Redaksi
Berita Fajar Timur

2025 @ Berita Fajar Timur

No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner

2025 @ Berita Fajar Timur