BERITAFAJARTIMUR.COM (LABUAN BAJO) Isu keselamatan wisata bahari kembali mencuat dan menjadi sorotan publik setelah insiden tragis yang menimpa wisatawan di perairan kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).
Kritik tajam dilontarkan oleh anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat terhadap minimnya peran TNK dalam tanggung jawab keselamatan wisatawan, yang menurut mereka hingga kini belum diambil secara serius oleh pengelola kawasan.
Insiden kapal wisata yang karam di sekitar Laut Flores akhir Desember 2025 menjadi titik balik bagi diskursus keselamatan laut dan destinasi super premium tersebut. Insiden tersebut menewaskan Sergey dan anak-anaknya (identitas internasional), serta memicu evaluasi keselamatan nautika di kawasan wisata bahari TNK.
Korban Bukan Hanya Wisatawan, tapi Kepercayaan Publik
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Manggarai Barat dan KSOP Kelas II Labuan Bajo pada Senin (10/2/2026), politisi dari Partai NasDem, Marten Mitar menyampaikan kritik sekaligus dorongan agar TNK mengambil peran lebih aktif dalam aspek keselamatan wisata bahari, bukan hanya konservasi fauna dan lingkungan.
Menurut Marten, selama ini perhatian terhadap keselamatan wisatawan laut di kawasan TNK dinilai terlalu sempit dan cenderung diserahkan sepenuhnya kepada Basarnas maupun otoritas pelabuhan.
Padahal, arus laut dan cuaca di sekitar pulau-pulau dalam kawasan TNK seperti Pulau Padar, Komodo, dan Rinca dikenal dengan kondisi yang sangat dinamis dan berisiko tinggi bagi pelayaran kecil.
“Yang pertama harus kita jawab adalah: siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan selama mereka berlayar di kawasan TNK? Karena selama ini jawabannya selalu Basarnas atau KSOP. TNK seolah tidak merasa ia bagian dari tanggung jawab moral ini,” ujar Marten dalam RDP.
Peran Konservasi vs. Peran Operasional Wisata Bahari
Menurut catatan resmi kawasan TNK, fungsi utama lembaga ini lebih pada konservasi spesies dan habitat, serta pengaturan naluriah terkait kunjungan wisata ke daratan pulau Rinca dan Komodo.
Namun, DPRD menilai publik sering melupakan bahwa wisata bahariyang menjadi tulang punggung sektor pariwisata Manggarai Barat justru sebagian besar terjadi di kawasan laut TNK.
Selama ini TNK memang acap kali menyampaikan imbauan keselamatan kepada wisatawan, termasuk rekomendasi untuk mengikuti prakiraan cuaca dari BMKG dan mematuhi aturan keselamatan yang ditentukan pihak pengelola wisata.
Namun pernyataan itu belum cukup menurut Marten, sebab ia melihat tidak ada strategi keselamatan laut yang benar-benar integratif dan terkoordinasi antara TNK, otoritas pelabuhan, serta lembaga penanggulangan bencana.
Terulangnya Penutupan Akses Wisata Laut
Fenomena penutupan pelayaran di perairan Komodo, baik secara total maupun sebagian seperti larangan pelayaran malam, merupakan respons langsung dari KSOP atas ancaman gelombang tinggi dan risiko kecelakaan laut. Dalam beberapa bulan terakhir, KSOP bahkan sempat memperpanjang larangan pelayaran wisata hingga 20 Januari 2026 demi keselamatan publik.
Namun Marten menilai kebijakan itu seyogianya tidak hanya menjadi domain otoritas pelabuhan semata. Ia menekankan perlunya “posko keselamatan wisata bahari” yang berada dalam satu payung pengelolaan terpadu, termasuk TNK, pemerintah daerah, lembaga SAR, kepolisian, dan sektor swasta pariwisata.
“Posko keselamatan wisata bahari tidak semestinya hanya bersandar kepada Basarnas. Butuh keseriusan konsep dan peran semua pihak, termasuk TNK,” sambungnya.
Koordinasi Lintas Sektor: Mendesak
DPRD Manggarai Barat menggarisbawahi pentingnya rapat koordinasi lintas lembaga sebelum keputusan strategis yang berdampak luas terhadap publik dikeluarkan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan keselamatan wisatawan, tetapi juga integritas pengelolaan destinasi super premium yang memiliki reputasi global.
Momentum evaluasi pasca tragedi juga membuka ruang diskusi tentang peran TNK tidak hanya sebagai konservator biologis, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam tata kelola wisata bahari secara keseluruhan.
Keselamatan Bukan Sekadar Regulasi, Tetapi Kepercayaan
Masyarakat internasional kini makin menaruh perhatian terhadap bagaimana destinasi wisata kelas dunia menangani risiko keselamatan. Peristiwa tragis di perairan Komodo mengirim pesan bahwa standar keselamatan dan koordinasi antar-lembaga perlu diperkuat agar kepercayaan wisatawan tidak hilang.
Dengan agenda koordinasi yang digagas DPRD dan berbagai pihak, kritik yang diarahkan kepada TNK bisa menjadi pemicu lahirnya tata kelola keselamatan wisata bahari yang lebih bertanggung jawab, transparan, dan terukur.(BFT/LBJ/RED/Yoflan)












