BERITAFAJARTIMUR.COM (LABUAN BAJO) Status super premium yang disematkan pada Labuan Bajo terus berhadapan dengan persoalan mendasar: keselamatan wisatawan bahari. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KSOP Kelas II Labuan Bajo, Senin (10/2/2026), DPRD Kabupaten Manggarai Barat secara terbuka mempertanyakan peran dan tanggung jawab Taman Nasional Komodo dalam menjamin keselamatan wisatawan di kawasan wisata bahari berisiko tinggi.
Sorotan tajam tersebut disampaikan anggota DPRD Manggarai Barat dari Partai NasDem, Marten Mitar, yang menilai selama ini TNK cenderung lepas tangan ketika terjadi insiden kecelakaan laut di wilayah perairan yang menjadi otoritasnya.
“Setiap ada kejadian di perairan Komodo, yang dihajar publik itu Bupati dan DPRD. Tapi saya tidak pernah mendengar TNK ikut bertanggung jawab,” tegas Marten di hadapan forum RDP.
Kawasan Risiko Tinggi, Tanggung Jawab Tak Jelas
Perairan di sekitar Pulau Komodo, Padar, dan Rinca dikenal memiliki arus laut kuat dan perubahan cuaca yang cepat. Ironisnya, kawasan dengan tingkat risiko tinggi tersebut justru menjadi pusat aktivitas wisata bahari Manggarai Barat, mulai dari pelayaran kapal wisata, snorkeling, hingga liveaboard.
Namun DPRD menilai hingga kini belum ada sistem keselamatan wisata bahari yang terintegrasi dan jelas pembagian tanggung jawabnya. Ketika terjadi kecelakaan, penanganan sering kali bertumpu pada Basarnas, yang basis operasinya berada di Labuan Bajo dan membutuhkan waktu tempuh panjang menuju lokasi kejadian.
“Ketika laporan sampai ke Labuan Bajo, Basarnas bergerak. Tapi jaraknya jauh. Dalam kondisi laut ekstrem, bisa jadi kapal sudah tenggelam,” ujar Marten.
TNK Dinilai Hanya Fokus Konservasi
Dalam pandangan DPRD, TNK selama ini lebih menempatkan diri sebagai pengelola konservasi satwa dan daratan pulau, sementara aspek keselamatan wisatawan di laut seolah dianggap di luar tanggung jawab langsung.
Padahal, aktivitas wisata yang mendatangkan ribuan wisatawan setiap tahun justru berlangsung di wilayah perairan TNK. DPRD menilai kondisi ini menciptakan kekosongan tanggung jawab yang berbahaya bagi keselamatan publik.
“Wisata bahari ini terjadi di kawasan TNK. Tapi ketika ada masalah, TNK seolah tidak hadir. Ini yang kami sebut masalah tanggung jawab moral,” kata Marten.
PAD Nol, Beban Sosial ke Daerah
Kritik DPRD semakin tajam ketika menyentuh soal kontribusi ekonomi.
Marten menyinggung fakta bahwa hingga kini, kontribusi langsung TNK terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai Barat nyaris nol. Namun ketika terjadi insiden luar biasa di kawasan TNK, beban sosial dan politik justru ditanggung penuh oleh pemerintah daerah.
“Satu rupiah pun PAD dari TNK untuk Manggarai Barat tidak ada. Tapi kalau ada kejadian di perairan Komodo, yang disorot dan disalahkan tetap daerah,” ujarnya.
Menurut DPRD, ketimpangan ini mencederai rasa keadilan dan menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap tata kelola kawasan super premium yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Dorong Posko Keselamatan Wisata Bahari
Sebagai solusi konkret, DPRD Manggarai Barat mendorong pembentukan posko keselamatan wisata bahari langsung di kawasan wisata, bukan hanya bergantung pada Basarnas. Posko tersebut diusulkan melibatkan TNK, KSOP, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pelaku usaha wisata.
“Keselamatan wisatawan tidak bisa dibebankan ke satu lembaga. Semua harus terlibat dan bertanggung jawab,” tegas Marten.
Ia menilai kehadiran posko keselamatan di kawasan TNK akan mempercepat respons darurat dan menjadi simbol kehadiran negara dalam melindungi wisatawan.
Desakan Evaluasi Tata Kelola TNK
RDP tersebut menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Manggarai Barat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap peran TNK dalam pengelolaan wisata bahari. DPRD menegaskan, status super premium tidak boleh hanya menjadi label promosi, tetapi harus dibarengi sistem keselamatan yang profesional, terkoordinasi, dan berkeadilan.
“Kalau kita bicara pelayanan prima dan keramahan wisata, maka keselamatan adalah syarat utama. Dan itu tanggung jawab kita semua, termasuk TNK,” pungkas Marten.
Isu ini dipastikan akan terus bergulir, seiring tuntutan publik agar pengelolaan Taman Nasional Komodo tidak hanya kuat dalam konservasi, tetapi juga bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan manusia yang berkunjung ke dalamnya.(BFT/LBJ/RED/Yoflan)








