Berita Fajar Timur
Advertisement
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
Berita Fajar Timur
No Result
View All Result
Home Politik

I Kadek Agus Mulyawan, SH,MH: Bantuan Pemerintah Adalah Hak Rakyat, Jangan Dipolitisasi

beritafajar by beritafajar
15 April 2019
in Politik
0
I Kadek Agus Mulyawan, SH,MH: Bantuan Pemerintah Adalah Hak Rakyat, Jangan Dipolitisasi
0
SHARES
1
VIEWS
Share on Facebook

Beritafajartimur.com (Klungkung) Masyarakat yang menerima bantuan baik dari pejabat eksekutif maupun legislatif hendaknya memahami bahwa itu adalah kewajiban mereka yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyalurkan bantuan tersebut ke masyarakat. Sebaliknya, masyarakat seharusnya diberi pencerahan bahwa turunnya bantuan tersebut bukanlah untuk kepetingan politik pihak-pihak tertentu.

Mengomentari hal tersebut,  I Kadek Agus Mulyawan, SH.MH, Praktisi hukum yang dikenal Tokoh Anti Korupsi, mengatakan, jika ada oknum-oknum pejabat baik eksekutif maupun legislatif dalam memberikan berbagai program bantuan pemerintah berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis “Tidak boleh begitu dong, masyarakat harus diberi pencerahan dan edukasi politik yang benar jangan anggaran negara dipakai sebagai modal untuk menggaet suara pemilih. Padahal mereka itu kan sedang melakukan tugasnya menjalankan perintah undang-undang. Saya tegaskan, saat menyerahkan dana bantuan harusnya dijelaskan bahwa ini adalah uang negara yang dititipkan oleh pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat. Nah itu namanya edukasi politik yang benar. Artinya masyarakat tidak ada rasa hutang budi kedepannya, karena semua bantuan pemerintah berasal dari uang negara dengan tujuan untuk menyejahterahkan masyarakat”,  tegas politisi pegiat anti korupsi ini.

I Kadek Agus Mulyawan, SH.MH, yang juga dikenal lawyer senior ini mengungkapkan bahwa ada dua jenis pelanggaran biasanya menjelang pemilu, dimana kedua bentuk politisasi anggaran adalah kejahatan yang dapat disebut sebagai Korupsi Politik, seperti contoh kasus penyelewengan program bantuan (fiktif) untuk kepetingan politik yang ditangani aparat penegak hukum. Baik itu dana hibah, dana bantuan sosial (Bansos) dan dana program–program populis lain, dan sudah ada juga yang ditangani oleh KPK dan ini bisa diarahkan ke Undang-Undang Korupsi, tegasnya.

I Kadek Agus Mulyawan, menambahkan, disini Bawaslu mempunyai peranan penting memastikan supaya tidak terjadinya penyalahgunaan anggaran negara demi ambisi politik oleh oknum-oknum yang mau mengambil keuntungan didalamnya. Saya berharap semua pihak yang dirugikan, termasuk masyarakat, tidak boleh tinggal diam jika menemukan terjadinya Korupsi Politik, segera laporkan. Contoh lain yang juga merupakan bentuk politisasi anggaran seperti bantuan atau anggaran Negara yang diarahkan untuk kepentingan atau tujuan politik untuk memenangkan calon tertentu atau mensponsori calon tertentu, anggaran negara dipakai sebagai modal pemenangan untuk memobilisasi, mengarahkan warga untuk memilih calon tertentu, ini bisa dikenakan pasal Tindak Pidana Pemilu.

“Menurut saya hal-hal seperti itu merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak tatanan demokrasi di negara kita, mereka menggunakan anggaran negara sebagai modal pemenangan,  bahwa semua bentuk bantuan pemerintah baik berupa Bansos dan Dana Hibah itu adalah murni dari anggaran negara untuk mensejahterakan masyarakat yang merupakan hak rakyat. Jadi masyarakat tidak usah ada yang merasa tidak enak karena dibantu oleh mereka, itu semua sudah merupakan tugas mereka yang digaji oleh negara, jadi tidak ada embel-embel lain, apalagi minta dipilih itu jelas melanggar hukum,” tutupnya. (Editor: Donny Parera)

Previous Post

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Bertolak ke Tanah Suci

Next Post

Gubernur Koster Segera Keluarkan Rapergub Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali

beritafajar

beritafajar

Next Post
Gubernur Koster Segera Keluarkan Rapergub Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali

Gubernur Koster Segera Keluarkan Rapergub Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Deretan Kasus LS Yang Kini DPO Penganiayaan Bersama-sama

Deretan Kasus LS Yang Kini DPO Penganiayaan Bersama-sama

10 Mei 2026
Uang Turis Rp 85 Juta Diduga Digelapkan Agen Travel, Nama Labuan Bajo Kembali Tercoreng

Uang Turis Rp 85 Juta Diduga Digelapkan Agen Travel, Nama Labuan Bajo Kembali Tercoreng

10 Mei 2026
Empat Tahun KSP Kopdit Pasar Lembor: Dari Koperasi Muda Menjadi “Rumah Bersama” Warga

Empat Tahun KSP Kopdit Pasar Lembor: Dari Koperasi Muda Menjadi “Rumah Bersama” Warga

11 Mei 2026
AHY Dituding Terkait Kasus BGN, Demokrat: Itu Fitnah yang Tak Berdasar

AHY Dituding Terkait Kasus BGN, Demokrat: Itu Fitnah yang Tak Berdasar

10 Juni 2026
Kasus Sembuh Covid-19 Bertambah 17 Orang di Denpasar, Kasus Positif Bertambah 18 Orang

Kasus Sembuh Covid-19 Bertambah 17 Orang di Denpasar, Kasus Positif Bertambah 18 Orang

1

Hello world!

0

Cabo Basket Porprov Mulai Dipertandingkan

0

Pertandingan Basket Putra dan Putri Porprov ke XIII 2017 Gianyar Masuk Babak Semifinal

0
Jaga Kamtibmas dan Data Akurat: Babinsa dan Tim Cek Rumah Kost serta Bedeng di Peguyangan Kaja

Jaga Kamtibmas dan Data Akurat: Babinsa dan Tim Cek Rumah Kost serta Bedeng di Peguyangan Kaja

28 Juni 2026
Wali Kota Jaya Negara Hadiri Bhakti Pujawali di Pura Sakenan

Wali Kota Jaya Negara Hadiri Bhakti Pujawali di Pura Sakenan

28 Juni 2026
Rekam Jejak Hitam Martogi br Sinaga, Sosok yang Sering Mengklaim Hak Orang Lain dan Membuat Kegaduhan

Rekam Jejak Hitam Martogi br Sinaga, Sosok yang Sering Mengklaim Hak Orang Lain dan Membuat Kegaduhan

28 Juni 2026
Klarifikasi Tegas Jefrey Agutono Ariska: Video Viral “TNI Curi Lembu Janda” di Labuhanbatu Adalah Fitnah dan Hoaks Terstruktur!

Klarifikasi Tegas Jefrey Agutono Ariska: Video Viral “TNI Curi Lembu Janda” di Labuhanbatu Adalah Fitnah dan Hoaks Terstruktur!

27 Juni 2026

Recent News

Jaga Kamtibmas dan Data Akurat: Babinsa dan Tim Cek Rumah Kost serta Bedeng di Peguyangan Kaja

Jaga Kamtibmas dan Data Akurat: Babinsa dan Tim Cek Rumah Kost serta Bedeng di Peguyangan Kaja

28 Juni 2026
Wali Kota Jaya Negara Hadiri Bhakti Pujawali di Pura Sakenan

Wali Kota Jaya Negara Hadiri Bhakti Pujawali di Pura Sakenan

28 Juni 2026
Rekam Jejak Hitam Martogi br Sinaga, Sosok yang Sering Mengklaim Hak Orang Lain dan Membuat Kegaduhan

Rekam Jejak Hitam Martogi br Sinaga, Sosok yang Sering Mengklaim Hak Orang Lain dan Membuat Kegaduhan

28 Juni 2026
Klarifikasi Tegas Jefrey Agutono Ariska: Video Viral “TNI Curi Lembu Janda” di Labuhanbatu Adalah Fitnah dan Hoaks Terstruktur!

Klarifikasi Tegas Jefrey Agutono Ariska: Video Viral “TNI Curi Lembu Janda” di Labuhanbatu Adalah Fitnah dan Hoaks Terstruktur!

27 Juni 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Box Redaksi
Berita Fajar Timur

2025 @ Berita Fajar Timur

No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner

2025 @ Berita Fajar Timur