LABUAN BAJO-BERITAFAJARTIMUR.COM | Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat memberikan penegasan keras sekaligus apresiasi tinggi terhadap kinerja PT PLN (Persero) yang dinilai menunjukkan lonjakan komitmen dalam percepatan elektrifikasi wilayah Flores, khususnya Manggarai Barat.
Pernyataan itu disampaikan usai dirinya menghadiri Customer Gathering 2025 bertema “Pelanggan Hebat, Energi Bersahabat” di Hotel Katamaran, Labuan Bajo, Selasa (18/11).
Acara ini mempertemukan Pemda, pelaku usaha, manajemen hotel, hingga jajaran PLN dari tingkat area hingga regional Flores.
“PLN Bekerja Nyata, Bukan Sekadar Janji”
Ketua DPRD tidak segan menyebut kinerja PLN sebagai “kerja nyata” yang berdampak langsung pada masyarakat dan dunia usaha.
“Kami melihat PLN tidak hanya berbicara, tetapi bekerja nyata. Penanganan listrik untuk masyarakat dan pengusaha terlihat semakin cepat, responsif, dan berkomitmen. Ini bukan pencapaian kecil,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa data terbaru menunjukkan tingkat elektrifikasi NTT telah mencapai 98 persen, sementara Manggarai Barat bahkan tembus 99 persen.
“Bayangkan, dari ratusan desa, kita tinggal menyisakan 10 desa yang belum teraliri listrik. Ini pencapaian luar biasa. Untuk kawasan terpencil seperti Flores, angka itu bukan main-main,” ujar Beny Nurdin.
Ketua DPRD Beny Nurdin menekankan bahwa perkembangan ekonomi Manggarai Barat, termasuk sektor pariwisata yang kini bertaraf internasional, sangat bergantung pada stabilitas energi.
“Ekonomi kita, terutama pariwisata kelas dunia di Labuan Bajo, berdiri di atas fondasi listrik. Tanpa PLN bekerja maksimal, mustahil semua ini berjalan,” tambahnya.
Desa Tersisa Harus Tuntas: DPRD Siap “Turun ke Lapangan”
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen DPRD untuk menjadi mitra strategis PLN dalam mempercepat penyelesaian desa-desa yang belum teraliri listrik, terutama terkait masalah yang paling sering menjadi batu sandungan: pembebasan lahan.
“PLN sudah menargetkan paling lambat tahun 2027, Manggarai Barat tuntas 100 persen. Dan kami tidak akan tinggal diam. DPRD siap turun ke lapangan, mengawal, bahkan memfasilitasi jika ada persoalan lahan yang berpotensi menghambat pembangunan jaringan listrik,” ujar Ketua DPRD.
Menurutnya, pembebasan lahan sering kali menjadi persoalan yang menunda proses pembangunan, dan DPRD siap melakukan intervensi politik jika diperlukan.
“Tidak boleh ada lagi proyek listrik yang tertahan gara-gara konflik lahan. Di sinilah fungsi kami hadir, memastikan hambatan itu tidak mengorbankan kemajuan daerah,” tegasnya.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Ia juga menekankan bahwa percepatan elektrifikasi bukan pekerjaan PLN semata, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berkolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, hingga masyarakat harus punya kesadaran yang sama: listrik adalah kebutuhan fundamental. Jika ingin maju, semua harus mendukung,” katanya.
Acara Customer Gathering tersebut menjadi ruang dialog antara PLN dan para pelanggan besar, pelaku industri, dan pemerintah daerah, sekaligus momentum mengukuhkan komitmen percepatan elektrifikasi Manggarai Barat.(BFT/LBJ/Red/Yoflan)
