Oleh Andre Vincent Wenas
Laporan BPS untuk pertumbuhan ekonomi kwartal pertama 2026 cukup mengejutkan angkanya, mencapai 5,61%. Padahal dikalangan negara-negara G20 tak ada yang melebihi tingkat pertumbuhan Indonesia.
Menurut catatan dari CNBC Indonesia, setelah Indonesia yang tumbuh 5,61% disusul oleh China 5% lalu Singapura yang tumbuh 4,6%, Korea Selatan 3,6%, Arab Saudi 2,8%, Spanyol 2,7%, Amerika Serikat 2,7%, Belanda 1,2%, Perancis 1,1%, Italia 0,8%, Jerman 0,3%, Meksiko 0,1%, dan rata-rata Uni Eropa di 0,8%. Jadi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5,61% boleh dibilang cukup spektakuler jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G20 lainnya.
Coba kita tilik beberapa indikator makro-ekonominya.
Parameter inflasi, tetap terjaga di kisaran target sasaran Bank Indonesia, yaitu 2,5% sampai 3,5%. Inflasi Indonesia pada kuartal pertama 2026 memang menunjukkan dinamika fluktuatif namun masih dalam batas terkendali. Inflasi tahunan (yoy) tercatat sebesar 3,55% di Januari, melonjak menjadi 4,76% di Februari, dan melandai ke 3,48% pada Maret 2026. Meskipun sempat tinggi, angka ini berada di sekitar target sasaran Bank Indonesia.
Secara keseluruhan, angka inflasi pada Maret 2026 (3,48% yoy) masih berada di atas target sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5% plus-minus 1% (atau rentang 1,5% hingga 3,5%). Pemerintah dan Bank Indonesia tetap optimis inflasi 2026 akan terjaga dalam target, didukung oleh inflasi inti yang stabil.
Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara tingkat inflasi masih berada di kisaran moderat. Proyeksi inflasi kuartal pertama 2026 di Asia Tenggara menunjukkan tren moderat, dengan Malaysia dan Singapura diperkirakan memiliki laju yang terkendali.
Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan angka tahunan 2026 Malaysia 1,8%, Timor-Leste 1,7%, Singapura 1,6%, Thailand 1,3%, dan Brunei 0,9%. Data spesifik Maret 2026 menunjukkan inflasi Timor-Leste 1% dan Brunei -0,1%.
Berikut disajikan data inflasi kuartal pertama 2026 (per Maret 2026), angka proyeksi berdasarkan data ADB, IMF, dan survei MAS hingga April 2026:
Malaysia: Inflasi Februari 2026 tercatat 1,4%, lebih rendah dari Indonesia. Proyeksi tahunan 2026 berada di kisaran 1,8% – 2,2%. Singapura: Diperkirakan inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) 2026 sekitar 1,5%, dengan inflasi inti yang lebih moderat. Filipina: Inflasi tercatat 2,4% pada Februari 2026, diproyeksikan berada di angka 4,4% untuk keseluruhan tahun 2026.
Thailand: Mengalami deflasi sebesar -0,9% pada Februari 2026, dengan proyeksi tahunan 1,3%. Vietnam: Inflasi Februari 2026 tercatat 3,4%, dengan proyeksi tertinggi di angka 7,2% pada 2026. Timor Leste: Inflasi Maret 2026 tercatat 1%, diproyeksikan 1,7%. Brunei Darussalam: Inflasi Maret 2026 menunjukkan deflasi -0,1%, proyeksi tahunan 0,9%. Myanmar: Proyeksi inflasi 2026 sebesar 2,4%.
Parameter likuiditas, per April 2026, BI telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp 427,9 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kredit di sektor prioritas. Likuiditas perbankan nasional dinilai sangat memadai dengan pertumbuhan uang primer di angka dobel digit (14,1%). Kebijakan ini mencakup insentif untuk bank BUMN, swasta, dan BPD guna memperkuat pemulihan ekonomi.
BI telah menggelontorkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp 427,9 triliun per April 2026, yang didistribusikan ke berbagai bank, termasuk Rp 24 triliun ke bank BUMN, Rp 166,6 triliun ke bank swasta, dan Rp 29,6 triliun ke BPD. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa likuiditas perbankan dan pasar domestik sangat memadai, “lebih dari cukup”, ditandai dengan pertumbuhan uang primer yang mencapai 14,1% pada awal Mei 2026.
Insentif ini diarahkan untuk sektor prioritas seperti pertanian, industri hilirisasi, perumahan, UMKM, dan koperasi guna mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga mendekati 6% pada akhir 2026.
BI menggunakan berbagai instrumen, seperti pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM) dan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas likuiditas. BI terus berkoordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk memastikan likuiditas yang cukup guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Parameter investasi. Realisasi investasi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai Rp 498,8 triliun, artinya tumbuh 7,2% secara tahunan (yoy), yang mencakup 24,4% dari target tahunan Rp 2.041,3 triliun. Capaian ini mampu menyerap 706.569 tenaga kerja, dengan kontribusi terbesar dari sektor industri logam dasar, pertambangan, dan perumahan.
Berikut adalah poin penting investasi kuartal pertama 2026: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 248,8 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 250 triliun. Negara Investor Terbesar: Singapura (USD 4,6 miliar), Hong Kong (USD 2,7 miliar), China (USD 2,2 miliar), kemudian diikuti Amerika Serikat, dan Jepang.
Sektor utama investasi adalah industri logam dasar, jasa lainnya, pertambangan, perumahan, serta transportasi. Pertumbuhan ini sejalan dengan ekonomi nasional yang tumbuh solid sebesar 5,54% – 5,61% yoy pada kuartal pertama 2026.
Mengenai nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD). Logika sederhananya dengan melemahnya Rupiah terhadap Dollar tentunya menguntungkan para eksportir. Sebaliknya, para importir adalah pihak yang sesak nafas, utamanya mereka yang berkepentingan untuk mengimpor gas, minyak (BBM), serta barang-barang mewah untuk konsumsi para elit.
Namun kita berpegang saja pada strategi Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas moneter, dalam menerapkan 7 jurus strategisnya dalam rangka menstabilkan nilai tukar Rupiah. Kita tahu nilai tukar rupiah sempat tertekan ke level Rp17.400 per dolar AS pada Mei 2026.
BI melakukan intervensi ganda (domestik/offshore) dan optimalisasi instrumen pro-pasar untuk menarik modal asing. Tentu saja langkah ini didukung penuh oleh pemerintah demi menjaga fundamental ekonomi.
Kemarin kita mendengar Gubernur BI, Perry Warjiyo, memaparkan 7 jurus BI dalam rangka menstabilkan nilai tukar rupiah. Pertama aksi Intervensi Valas, Triple Intervention. BI memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.
Kedua, optimalisasi SRBI. Memaksimalkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik inflow modal asing, guna mengimbangi outflow dari SBN dan saham.
Ketiga, pembelian SBN di Pasar Sekunder: BI terus membeli SBN dari pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar obligasi dan memastikan likuiditas pasar terjaga, dengan koordinasi bersama Kementerian Keuangan.
Keempat, menjaga likuiditas longgar. BI memastikan likuiditas di perbankan dan pasar uang tetap memadai (longgar) untuk mendukung stabilitas ekonomi, tercermin dari pertumbuhan uang primer.
Kelima, pengetatan pembelian dolar (DHE): BI menurunkan batas pembelian dolar di dalam negeri tanpa underlying (dokumen pendukung) dari USD 100.000 menjadi USD 50.000, dan akan diturunkan kembali ke USD 25.000 per orang per bulan.
Keenam, Intervensi Pasar Offshore (NDF): Memperkuat intervensi di pasar offshore (luar negeri) melalui Non-Deliverable Forward (NDF) di pusat keuangan global seperti Singapura dan New York, serta mengizinkan bank domestik berpartisipasi.
Ketujuh, Pengawasan Ketat Perbankan/Korporasi: Meningkatkan pengawasan terhadap bank dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian dollar tinggi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan underlying.
Kita paham bahwa rumusan PDB (Produk Domestik Bruto) atau GDP (Gross Domestic Product) adalah GDP = C + I + G + (X – M). Expenditure Approach Components C (Consumption): Konsumsi rumah tangga (private consumer spending, durable goods, non-durable goods, and services). Lalu I (Investment): Business investment in capital equipment, inventories, and housing. Lalu G (Government Spending): Total government expenditures on salaries, infrastructure, and military. Kemudian X – M (Net Exports): Exports (X) minus imports (M).
Di kuartal pertama 2026 realisasi belanja negara Indonesia (komponen G) melonjak signifikan sebesar 31,4% (yoy) menjadi Rp 815 triliun, atau 21,2% dari pagu APBN. Lonjakan ini didorong oleh belanja pemerintah pusat (naik 47%) dan subsidi yang tumbuh 266%, menopang pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61%.
Belanja Pemerintah Pusat: Naik 47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komponen Belanja: Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp 281,2 triliun, naik 43,4% (yoy). Belanja Non-K/L: Mencapai Rp 329 triliun. Subsidi dan Kompensasi: Melonjak 266% (yoy), mencerminkan upaya pemerintah menjaga daya beli. Semua ini berdampak pada belanja yang tinggi ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% (yoy) pada kuartal pertama 2026.
Lonjakan belanja ini merupakan bagian dari strategi akselerasi penyerapan anggaran di awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global.
Harapannya tahun 2026 ini target pertumbuhan 6% bisa tercapai, secara bertahap dan konsisten menuju ke 8% seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Peningkatan efisiensi secara revolusioner, basmi korupsi dan legalisasi ekonomi hitam harus terus dilakukan.
ICOR (Incremental Capital Output Ratio) adalah indikator efisiensi yang masih perlu menjadi sorotan. ICOR jelas masih perlu diturunkan demi efisiensi investasi. Berdasarkan analisis menjelang awal 2026, skor ICOR Indonesia masih berada di kisaran angka 6-7, yang mengindikasikan bahwa efisiensi investasi masih perlu ditingkatkan.
Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan penurunan ICOR ke angka 4 atau lebih rendah untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sebagai perbandingan, ICOR di 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilaporkan sudah lebih rendah atau mencapai target, yaitu di angka 4, ini jauh lebih baik dari pada rata-rata nasional. Preseden di 25 KEK ini harus ditularkan ke seluruh wilayah Indoneia, bahkan kalau bisa diturunkan terus.
Dengan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman yang akan mengivestigasi praktek jual-beli dapur MBG, telah membawa angin segar yang menjanjikan. Program MBG yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia memang tidak boleh diselewengkan oleh pembantu-pembantunya.
Program MBG ini sudah berjalan dan harus sukses, maka juga harus kerap di-review secara mendasar, menyeluruh dan rutin. Anggaran program MBG yang besarannya mencapai 300-ratusan triliun itu mesti betul-betul bermanfaat dan membawa multiplier-effects ke pemerataan ekonomi, jangan sampai terbuang percuma.
Dalam perspektif ini, pemerintahan Prabowo-Gibran memang bukan omon-omon, tapi memang membuktikan. Pertumbuhan 5,61% di Kwartal Pertama 2026 bukanlah sebuah anomaly belaka dari inisiatif Government Spending, ini suatu terobosan yang kerap disalah pahami jadi keborosan. Tetap semangat, maju terus di tengah gelombang perang narasi yang semakin tajam.
“A paranoid is someone who knows a little of what’s going on.”
― William S. Burroughs
Jakarta, Sabtu 9 Mei 2026
Andre Vincent Wenas, MM.,MBA., pemerhati ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.










