BERITAFAJARTIMUR.COM (Labuan-Bajo-MABAR)
Ketua DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar memberikan tanggapan yang menarik terkait menguatnya kritik publik perihal penerapan politik bantuan (donasi) berupa uang, sapi, babi, dan materi lainnya pada musim kontestasi politik saat ini.
Orang nomor satu di DPRD Manggarai Barat itu sama sekali tidak simpatik dan tertarik dengan metode politik semacam itu.
Menurut Marten dirinya bukan DPRD Sapi, babi dan semacamnya, tetapi DPRD yang punya tanggung jawab etis-politis untuk memfasilitasi ruang bagi publik dalam mengaktualisasikan potensi demi perbaikan kualitas hidupnya.
“Saya bukan DPRD sapi, babi, traktor dan sebaginya, tetapi DPRD yang punya tanggung jawab moral untuk memperjuangkan dan memfasilitasi infrastruktur dasar yang dibutuhkan publik dalam memperbaiki kualitas kesejahteraan bersama,” ungkap Marten, Sabtu (16/9/2023).
Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak diketahui perkembangan dan kemajuan dalam hal perbaikan derajat kebaikan publik sebagai akibat dari penerapan politik bantuan semacam itu.
“Jadi, sampai saat ini kita belum tahu seberapa besar kemajuan dan perkembangan penerapan politik sapi, babi, dan materi lainnya untuk peningkatan kesejahteraan publik. Saya pikir, metode semacam itu, tidak efektif bagi upaya perbaikan mutu kehidupan bersama,” tegas mantan Kepala Desa Golo Bilas itu.
Alih-alih mengakselerasi kemajuan, menurut Marten, cara berpolitik seperti itu, sangat tidak mendidik dan menguatnya mental ketergantungan. Publik hanya menunggu apa yang diberikan oleh politisi.
“Politik sapi, babi, traktor dll itu sama sekali tidak mendidik dan bahkan membuat masyarakat semakin bergantung pada pemberian politisi,” imbuh Marten.
Sebagai gantinya, Marten dengan penuh percaya diri menuturkan bahwa kerja politik seorang politisi umumnya dan DPRD khususnya adalah menyiapkan sapu tangan untuk mengeringkan keringat publik.
“Kerja politik seorang DPRD itu ibarat filosofi sapu tangan. Kita mesti peka dan memfasilitasi infrastruktur primer yang dibutuhkan oleh publik untuk mengurangi keringat dalam bekerja. Sebagai contoh, dengan memperjuangkan dan menyiapkan jalan yang bagus, maka publik semakin mudah dalam mencari uang,” tutur Marten.
Bagi Marten, tugas seorang politisi, khususnya DPRD itu bukan tukang beri sapi, babi, uang dan materi lainnya, tetapi fasilitator pengadaan sarana vital agar publik bias mengolah potensinya secara kreatif.
“Jadi, DPRD itu bukan tukang bagi uang, sapi, babi dan materi lainnya, tetapi fasilitator pengadaan dan pembangunan sarana umum untuk menunjang public dalam mengolah sumber daya yang ada,” pungkas Marten.(BFT/LBJ/ YB).











