BERITAFAJARTIMUR.COM (LABUAN BAJO) -Gempa bumi yang melanda Pulau Flores tidak hanya meninggalkan kerusakan pada rumah warga dan fasilitas umum. Sejumlah kantor serta tempat tinggal personel kepolisian di tujuh kabupaten wilayah terdampak juga mengalami kerusakan.
Data sementara Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat, sedikitnya sembilan kantor Kepolisian Sektor (Polsek), enam Kepolisian Resor (Polres), empat fasilitas Pospol atau Polsubsektor, hingga 54 unit asrama polisi terdampak gempa.
Dari sembilan Polsek yang terdampak, delapan di antaranya mengalami kerusakan ringan, sedangkan satu Polsek mengalami kerusakan berat. Sementara itu, dari enam Polres terdampak, empat mengalami kerusakan ringan dan dua lainnya mengalami kerusakan berat.
Kerusakan juga terjadi pada fasilitas kepolisian di tingkat yang lebih kecil. Sebanyak tiga unit Pospol atau Polsubsektor mengalami kerusakan ringan dan satu unit mengalami kerusakan berat.
Tak hanya kantor pelayanan dan fasilitas operasional, gempa juga berdampak langsung pada tempat tinggal anggota Polri. Sebanyak 42 unit asrama polisi dilaporkan mengalami kerusakan ringan, sementara 12 unit lainnya mengalami kerusakan berat.
Salah satu fasilitas yang turut terdampak adalah rumah susun atau rusun anggota Polres Manggarai Barat yang ditinjau langsung oleh Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko, Kamis (27/8/2026).
“Untuk asrama polisi, termasuk yang di rusun ini, yang rusak ringan itu ada 42 unit dan yang rusak berat ada 12 unit,” ungkap Rudi.
Rudi mengatakan, seluruh kerusakan akibat gempa akan segera didata secara menyeluruh sesuai instruksi Kapolri. Pendataan tidak hanya dilakukan terhadap bangunan kantor kepolisian, tetapi juga rumah-rumah anggota Polri yang ikut terdampak.
Para Kapolres di wilayah yang terkena dampak bencana telah diminta untuk segera menginventarisasi seluruh kerusakan. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan dan perbaikan fasilitas kepolisian maupun hunian anggota.
“Kapolres-kapolres yang terdampak musibah sudah saya perintahkan untuk mendatakan kerusakan-kerusakan yang dialami oleh rumah-rumah anggota Polri, kemudian Polsek maupun Pospol untuk segera kita perbaiki,” tegasnya.
Menurut Rudi, pendataan ditargetkan dapat diselesaikan dalam pekan ini. Setelah seluruh data terkumpul, Polda NTT akan melakukan pemetaan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan.
Bangunan yang masuk kategori rusak ringan akan menjadi prioritas untuk segera diperbaiki. Langkah tersebut dilakukan agar fasilitas pelayanan kepolisian dapat kembali berfungsi secara optimal dan anggota yang tempat tinggalnya terdampak bisa segera mendapatkan kepastian penanganan.
Sementara bangunan dan rumah anggota yang mengalami kerusakan berat akan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Polda NTT akan mengajukan kebutuhan perbaikannya kepada Mabes Polri.
“Yang masuk kriteria rusak ringan dulu kita prioritaskan. Kalau yang rusak berat nanti tentunya kami akan mengajukan ke Mabes Polri pusat untuk perbaikannya,” kata Rudi.
Penanganan kerusakan ini menjadi penting karena di tengah situasi bencana, personel Polri tetap dituntut menjalankan tugas pelayanan dan kemanusiaan. Sejumlah anggota yang turun langsung membantu masyarakat terdampak juga harus menghadapi kenyataan bahwa rumah atau tempat tinggal mereka sendiri ikut mengalami kerusakan.
Di tengah cukup luasnya dampak gempa terhadap fasilitas dan tempat tinggal anggota, Kapolda NTT memastikan hingga Kamis (27/8), belum ada personel Polri yang dilaporkan mengalami luka akibat bencana tersebut.
“Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada,” ujarnya.
Meski belum terdapat laporan anggota yang mengalami luka, perhatian terhadap kondisi personel dan keluarga tetap menjadi bagian dari penanganan pascabencana.
Menurut Rudi, anggota Polri di wilayah terdampak berada dalam situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka menjadi bagian dari kekuatan yang dikerahkan untuk membantu masyarakat, melakukan pengamanan, serta mendukung proses penanganan bencana. Namun di sisi lain, sebagian personel juga menjadi korban karena rumah dan fasilitas tempat tinggal mereka terdampak gempa.
Karena itu, pendataan terhadap kerusakan rumah anggota menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan personel yang bertugas di lapangan tetap mendapatkan perhatian dan dukungan.
Selain menangani kerusakan fasilitas kepolisian dan membantu anggota yang terdampak, Polda NTT juga memperkuat pendampingan psikologis bagi masyarakat korban gempa.
Sebanyak 63 personel dikerahkan untuk menjalankan kegiatan trauma healing di tujuh kabupaten terdampak di Pulau Flores.
Tim tersebut telah ditempatkan di sejumlah lokasi pengungsian dan wilayah terdampak untuk memberikan pendampingan kepada warga yang masih mengalami ketakutan setelah merasakan langsung guncangan gempa dan dampaknya.
Rudi mengatakan, Polda NTT mengerahkan tim trauma healing yang dimiliki sendiri. Kekuatan tersebut juga mendapat dukungan dari Biro Psikologi SSDM Mabes Polri serta sejumlah Polda lainnya.
“Kami sudah ada tim di tempat-tempat pengungsian, kami sudah mengirimkan tim trauma healing. Kami Polda NTT, selain memiliki tim trauma healing sendiri, juga dibantu dari tim trauma healing Biro Psikologi SSDM Mabes Polri dan beberapa Polda. Semua ada 63 orang personel yang membantu trauma healing,” jelas Rudi.
Pendampingan psikologis tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak.
Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian karena pengalaman menghadapi bencana dapat menimbulkan rasa takut yang berkepanjangan. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan khusus agar mereka dapat secara perlahan kembali merasa aman.
“Trauma healing ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang dewasa, tapi juga kepada anak-anak. Karena mereka yang baru selesai mengalami bencana, ketakutan tentu pasti ada, normal sebagai manusia,” katanya.
Melalui berbagai teknik pendampingan yang dimiliki tim psikologi Polri, warga diharapkan dapat memperoleh ruang untuk memulihkan kondisi emosional setelah bencana. Pendampingan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi masyarakat di lokasi pengungsian maupun wilayah terdampak.
Kegiatan trauma healing juga menjadi bagian dari upaya pemulihan pascagempa yang tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali fasilitas fisik.
Sebab, selain rumah dan bangunan yang rusak, bencana juga dapat meninggalkan dampak psikologis, terutama bagi warga yang mengalami langsung guncangan, kehilangan tempat tinggal, atau hidup dalam kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya gempa susulan.
Di tengah upaya penanganan bencana, jajaran Polri menghadapi tantangan tersendiri. Personel di wilayah terdampak tetap berada di garis depan untuk membantu masyarakat, meski sebagian dari mereka juga harus menghadapi dampak langsung gempa terhadap rumah dan tempat tinggal.
Kondisi itu menjadi perhatian pimpinan Polri. Kapolri melalui jajaran Polda NTT meminta agar kondisi fasilitas dan hunian anggota segera didata agar penanganannya dapat dilakukan secara terukur.
Perbaikan bangunan yang rusak ringan akan didorong lebih dulu agar aktivitas pelayanan kepolisian dan kehidupan anggota yang terdampak dapat segera kembali berjalan. Sementara kerusakan berat akan dilaporkan dan diajukan untuk mendapatkan penanganan dari Mabes Polri.
Di sisi lain, pengerahan 63 personel trauma healing menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya dilakukan melalui distribusi bantuan dan perbaikan infrastruktur.
Pemulihan rasa aman dan kondisi psikologis warga juga menjadi bagian penting dalam proses bangkit pascagempa.
Dengan pendataan yang ditargetkan rampung dalam pekan ini, Polda NTT berharap langkah perbaikan terhadap fasilitas kepolisian dan rumah anggota dapat segera dilakukan sesuai tingkat kerusakannya.
Sementara itu, personel Polri tetap disiagakan untuk mendukung penanganan bencana di tujuh kabupaten terdampak, mulai dari membantu masyarakat hingga memberikan pendampingan psikologis bagi warga dan anak-anak yang masih berjuang mengatasi rasa takut setelah gempa mengguncang Pulau Flores.(BFT/LBJ/RED/Yoflan)
