Berita Fajar Timur
Advertisement
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner
No Result
View All Result
Berita Fajar Timur
No Result
View All Result
Home Opini

Praktek Korupsi di Proyek Infrastruktur Jalan, Sejak Proyek Jalan Raya Pos di Jaman Daendels Sampai Jalan Tol di Era Jokowi

beritafajar by beritafajar
24 Maret 2026
in Opini
0
Praktek Korupsi di Proyek Infrastruktur Jalan, Sejak Proyek Jalan Raya Pos di Jaman Daendels Sampai Jalan Tol di Era Jokowi
0
SHARES
1
VIEWS
Share on Facebook

Oleh Andre Vincent Wenas

Jalan “tol” pertama di Indonesia dibangun oleh Herman Willem Daendels tahun 1808 sampai dengan 1811. Pekerjaan proyek fisik berjalan sekitar 3 sampai 4 tahun, tentu sebelumnya dilakukan fase perencanaan (Plan). Lalu eksekusi (Do), fase evaluasi (Check) dan tindak lanjut (Act), siklus PDCA dalam mekanisme manajemen.

Daendels tidak bekerja sendirian, ia mengerahkan banyak pejabat daerah (para bupati) yang berkuasa sepanjang Anyer di Banten (bagian paling barat Pulau Jawa) sampai Panarukan di belahan sebelah timur. Menjuntai sekitar 1.000 kilometer panjangnya. Setiap 1,5 kilometer didirikan pal batu sebagai penanda, jadi ada sekitar 600-an pal batu di sepanjang Anyer-Panarukan. Lalu setiap 15 kilometer ada stal (stasiun pergantian kuda) yang kiranya juga berfungsi sebagi “rest area” di jaman itu.

Jalan Raya Pos (de Groote Postweg) adalah proyek “interkonektivitas” yang oleh pemerintah kolonial dianggap sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional) yang jadi prioritas ekonomi pembangunannya (developmentalism) administrasi pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels. Jadi ini proyek prioritas yang mesti didahulukan realisasinya, meskipun direcoki korupsi para pejabat lokal (bupati) dengan segala konsekuensinya selama proyek berlangsung.

Proyek “jalan tol” era Daendels ini sekaligus membuka isolasi, meretas jalan dan melancarkan komunikasi antar kota (namanya juga Jalan Raya Pos), komunikasi jarak jauh jaman itu ya via surat. Akibat dari adanya Jalan Raya Pos, berkirim surat jadi jauh lebih lancar. Untuk jaman sekarang mungkin bisa diparalelkan dengan proyek jalur internet, yang infrastrukturnya yaitu menara-menara BTS (Base Transceiver Station). Ini Stasiun Pemancar-Penerima Dasar berbentuk menara atau tower yang mengirim dan menerima sinyal radio ke perangkat seluler (HP). Proyek ini bertujuan memperluas jaringan internet 4G di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Pejabat yang watu itu terlibat kasus korupsi ini adalah mantan Menkominfo Johnny G. Plate (dari Nasdem) dan Anang Achmad Latif (Dirut BAKTI, perusahaan milik Happy Hapsoro, suami Puan Maharani), mereka terbukti memanipulasi proyek untuk keuntungan pribadi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat kerugian keuangan negara mencapai Rp 8 triliun lebih. Luar biasa rakusnya.

Kembali ke jaman Daendels. Tadi disebutkan ada konsekuensi dari mengejar target penuntasan proyek Jalan Raya Pos. Konsekuensi apa? Korupsi para bupati dan pengelabuan sejarah dengan bilang penerapan sistem kerja paksa, mereka dipaksa kerja tanpa dibayar. Padahal menurut catatan sejarah, rupanya Daendels sudah menganggarkan pembayaran upah buruh, tapi prakteknya diselewengkan dananya oleh para bupati lokalan itu.

Ya korupsi dan “post-truth”. Dalam “mega proyek” yang melibatkan banyak bupati (penguasa daerah) dan mesti selesai dalam 3 sampai 4 tahun ternyatalah banyak “kebocoran” dana di sana-sini. Kisah yang disampaikan Prof.Dr. Djoko Marihandono dari Universitas Indonesia patut kita simak, semua tertulis dalam disertasi doktoralnya.

Di laman Wikipedia-pun dikutipkan cerita, pembangunan Jalan Raya Pos pertama dimulai dari Buitenzorg ke Karangsambung berdasarkan perintah Daendels pada 5 Mei 1808. Jalur ini direncanakan melalui Cisarua, Cianjur, Rajamandala, Bandung, Parakanmuncang, dan Sumedang. Secara teknis, jalur tersebut harus dibuat selebar 2 rijnlandse roeden (~7.5 meter) dan didirikan tiang di setiap 400 rijnlandse roeden (~1.5 kilometer) untuk menunjukkan jarak dan menandai batas distrik.

Pemerintah menyediakan anggaran sebesar 30.000 ringgit perak untuk membangun jalur ini, sementara para pekerjanya disediakan oleh Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, Nicolaus Engelhard sebanyak 1.100 orang. Proyek ini dipimpin oleh Kolonel Zeni Balthazar Friedrich Wilhelm van Lützow dengan bantuan dari Komisi Negara dan dua insinyur militer. Van Lützow kemudian menyerahkan tanggung jawab sebagian pengerjaan, yaitu jalur Cisarua-Cianjur dan Parakan Muncang-Karangsambung, kepada dua insinyurnya. Masing-masing insinyur dibantu oleh dua bintara yang dipilihnya. Daendels juga menetapkan jumlah pekerja dan upah yang berbeda untuk membangun jalan ini, mengingat kondisi medan yang berat yang dihadapi oleh para pekerja.

Penetapan jumlah pekerja dan upah untuk jalur pertama dari Cisarua ke Cianjur, jumlah pekerja 400 orang, upahnya 10 ringgit per orang. Lalu dari Cianjur ke Rajamandala jumleh pekerjanya 150 orang, upahnya 4 ringgit perak per orang. Disambung dari Rajamandala sampai Bandung, pekerjanya 200 orang, upahnya 6 ringgit perak per orang. Lalu dari Bandung ke Parakanmuncang, pekerjanya 50 orang dengan upah 1 ringgit perak per orang. Dari Parakanmuncang sampai ke Sumedang jumlah pekerjanya 150 orang dengan upah 5 ringgit perak per orang. Dari Sumedang sampai ke Karangsambung jumlah pekerjanya 150 orang dengan upah 4 ringgit perak per orang.

Catatan sejarah pun mengungkapkan, bahwa pada 28 Maret 1809, para pekerja dari Batavia dan Preanger yang membangun jalan antara Cianjur-Sumedang diberi bantuan berupa 1.5 pon beras setiap hari dan 5 pon garam setiap bulan hingga jalan selesai dibangun. Sehari setelahnya, para pekerja juga diberi kapak dan peralatan lainnya. Kemudian, para pekerja yang didatangkan dari Cirebon dan daerah vorstenlanden yang membangun jalan di Sumedang akan diberi upah dua ringgit perak setiap bulan ditambah tiga gantang beras, sementara para mandor akan diberi upah tiga ringgit perak setiap bulan.

Bantuan-bantuan ini merupakan kebijakan pemerintah atas beratnya medan yang harus ditembus, khususnya dalam pembuatan jembatan di jalur Cianjur ke Bandung dan pemotongan lereng gunung di jalur Parakan Muncang ke Sumedang.

Pada Juli 1808, sehubungan dengan kosongnya kas pemerintah, Daendels bertemu dengan 38 bupati untuk memerintahkan membantu pembangunan jalan dari Cirebon ke Surabaya dengan menggunakan sistem kerja wajib (heerendiensten). Dengan jalan raya yang sisanya dikerjakan oleh para bupati, Daendels tidak perlu membuat laporan rinci untuk jalan-jalan tersebut.

Sistem kerja wajib (heerendiensten) bermetamorfosa jadi “kerja paksa”, anggaran upah yang tadinya dirancang Daendels diganyang (dikorupsi) para bupati itu. Kerja wajib jadi kerja paksa tanpa bayaran sama sekali.

Itu sekelumit kisah kejam akibat korupsi di jaman dulu. Daendels kita yakin bukannya tidak tahu, ia sadar sepenuhnya ada praktek penyelewengan anggaran. Tapi ia pun sedang dikejar target untuk menuntaskan proyek pembangunan Jalan Raya Pos agar bisa selesai tepat waktu.

Dan untuk dapat selesai tepat waktu ia butuh “dukungan” para bupati korup tersebut. Dilematis memang, tapi figur Daendels yang dikenal juga sebagai figur yang keras, disiplin dan sangat anti-korupsi itu juga sedang dikejar target Proyek Strategis Nasional jaman itu. Kita tahu Daendels bekerja dibawah pemerintahan pusat di Perancis, Penguasa Belanda waktu itu adalah Louis Bonaparte (adik dari Napoleon Bonaparte).

Sejak jaman di sekolah dasar dulu kita sering dicekoki cerita tentang kerja paksa ala Daendels, tapi sekarang kenyataan sejarah menyatakan kisah yang lain. Membaca cerita sejarah memang mesti kritis.**

Jakarta, Selasa 24 Maret 2026
Andre Vincent Wenas, MM.,MBA., pemerhati ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.

Previous Post

Idul Fitri 2026 di Manggarai Barat Berlangsung Khidmat dan Kondusif, Pemerintah Apresiasi Sinergi Masyarakat dan Aparat

Next Post

Pastikan Optimalisasi Pelayanan Publik, Sekda Eddy Mulya Kembali Tinjau Pelayanan Publik Selama Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H.

beritafajar

beritafajar

Next Post
Pastikan Optimalisasi Pelayanan Publik, Sekda Eddy Mulya Kembali Tinjau Pelayanan Publik Selama Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H.

Pastikan Optimalisasi Pelayanan Publik, Sekda Eddy Mulya Kembali Tinjau Pelayanan Publik Selama Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H.

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Deretan Kasus LS Yang Kini DPO Penganiayaan Bersama-sama

Deretan Kasus LS Yang Kini DPO Penganiayaan Bersama-sama

10 Mei 2026
Uang Turis Rp 85 Juta Diduga Digelapkan Agen Travel, Nama Labuan Bajo Kembali Tercoreng

Uang Turis Rp 85 Juta Diduga Digelapkan Agen Travel, Nama Labuan Bajo Kembali Tercoreng

10 Mei 2026
Empat Tahun KSP Kopdit Pasar Lembor: Dari Koperasi Muda Menjadi “Rumah Bersama” Warga

Empat Tahun KSP Kopdit Pasar Lembor: Dari Koperasi Muda Menjadi “Rumah Bersama” Warga

11 Mei 2026
Banyak Pemimpin dan Bangunan Infrastrukturnya Hancur Lebur Dibom Israel dan AS, Tapi Kenapa Iran yang Tampaknya Memenangi Opini Publik? Lalu Indonesia Mesti Bagaimana?

Banyak Pemimpin dan Bangunan Infrastrukturnya Hancur Lebur Dibom Israel dan AS, Tapi Kenapa Iran yang Tampaknya Memenangi Opini Publik? Lalu Indonesia Mesti Bagaimana?

9 April 2026

Hello world!

0

Cabo Basket Porprov Mulai Dipertandingkan

0

Pertandingan Basket Putra dan Putri Porprov ke XIII 2017 Gianyar Masuk Babak Semifinal

0

Basket Putri Porprov 2017, Sumbang Emas Pertama Kontingen Tuan Rumah Gianyar

0
Konstelasi Dibukanya Kembali Jalur Pelayaran di Selat Hormus, Diplomasi Trump Bersama Pasukan Saudagarnya: Indonesia Mesti Bagaimana?

Konstelasi Dibukanya Kembali Jalur Pelayaran di Selat Hormus, Diplomasi Trump Bersama Pasukan Saudagarnya: Indonesia Mesti Bagaimana?

15 Mei 2026
Polres Manggarai Barat Bongkar Dugaan Penjualan Solar Subsidi Ilegal, 525 Liter Diamankan

Polres Manggarai Barat Bongkar Dugaan Penjualan Solar Subsidi Ilegal, 525 Liter Diamankan

15 Mei 2026
Polresta Deli Serdang Berikan Talih Asih Ke Rumah Tahfidz Quran Ar-Rahmah Atas Keberanian Melawan peredaran Narkoba

Polresta Deli Serdang Berikan Talih Asih Ke Rumah Tahfidz Quran Ar-Rahmah Atas Keberanian Melawan peredaran Narkoba

15 Mei 2026
Direktur RSUD Drs. H. Amri Tambunan, dr. Erlinda Yani Bantah Isu Dugaan Pasien Tertahan Karena tidak Punya Biaya Berobat

Direktur RSUD Drs. H. Amri Tambunan, dr. Erlinda Yani Bantah Isu Dugaan Pasien Tertahan Karena tidak Punya Biaya Berobat

15 Mei 2026

Recent News

Konstelasi Dibukanya Kembali Jalur Pelayaran di Selat Hormus, Diplomasi Trump Bersama Pasukan Saudagarnya: Indonesia Mesti Bagaimana?

Konstelasi Dibukanya Kembali Jalur Pelayaran di Selat Hormus, Diplomasi Trump Bersama Pasukan Saudagarnya: Indonesia Mesti Bagaimana?

15 Mei 2026
Polres Manggarai Barat Bongkar Dugaan Penjualan Solar Subsidi Ilegal, 525 Liter Diamankan

Polres Manggarai Barat Bongkar Dugaan Penjualan Solar Subsidi Ilegal, 525 Liter Diamankan

15 Mei 2026
Polresta Deli Serdang Berikan Talih Asih Ke Rumah Tahfidz Quran Ar-Rahmah Atas Keberanian Melawan peredaran Narkoba

Polresta Deli Serdang Berikan Talih Asih Ke Rumah Tahfidz Quran Ar-Rahmah Atas Keberanian Melawan peredaran Narkoba

15 Mei 2026
Direktur RSUD Drs. H. Amri Tambunan, dr. Erlinda Yani Bantah Isu Dugaan Pasien Tertahan Karena tidak Punya Biaya Berobat

Direktur RSUD Drs. H. Amri Tambunan, dr. Erlinda Yani Bantah Isu Dugaan Pasien Tertahan Karena tidak Punya Biaya Berobat

15 Mei 2026
  • Pedoman Media Siber
  • Box Redaksi
Berita Fajar Timur

2025 @ Berita Fajar Timur

No Result
View All Result
  • Home
  • TNI, POLRI & HANKAM
  • Daerah
  • NASIONAL & INTERNASIONAL
  • AGAMA, SOSIAL, BUDAYA & ORGANISASI
    • Hukum & Kriminal
    • Pendidikan, Olah Raga & Kesehatan
  • EKONOMI, BISNIS & PERDAGANGAN
    • Politik
    • Pendidikan
    • Pariwisata, Petualangan dan Kuliner

2025 @ Berita Fajar Timur